BERPEGANGLAH PADA DIDIKAN, JANGANLAH MELEPASKANNYA, PELIHARALAH DIA, KARENA DIALAH HIDUPMU...Amsal 4:13

Wednesday, December 31, 2008

Selamat Datang Tahun 2009


Oleh Tanto Yakobus

Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2008. Hari ini adalah hari terakhir kita berada di tahun tikus dan besok kita sudah memulai hidup di tahun kerbau, tahun 2009.

Tahun tikus kita lewati dengan berbagai macam kejadian; ada duka namun ada juga sukanya. Duka, kita dihadapkan dengan berbagai macam bencana alam, wabah penyakit dan puncaknya krisis financial global yang dampaknya dirasakan langsung para petani karet dan sawit.
Sedangkan sukanya, kita bisa melewati tahun 2008 dengan selamat, tak ada lagi teror bom. Kita bisa dengan tenang merayakan hari-hari besar keagamaan. Dan sedikit hiburan, pemerintah akhirnya menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Penurunan harga BBM adalah sejarah, karena hanya terjadi di era Presiden SBY ini. Sebelumnya tidak pernah terjadi.
Dan memasuki tahun kerbau di 2009, banyak harapan yang kita gantung di sana. Mulai dari kemurahan rezeki, hingga kehidupan yang layak. Dan yang paling diharapkan semua orang tahun 2009 ini kita semua dapat melewatinya dengan berbagai prestasi, baik di dunia pendidikan, pemerintahan dan tak terkecuali bidang dunia usaha.
Kita ingin tahun 2009 adalah tahun prestasi bagi kita semua, sebab kita ketahui di tahun 2009, banyak hal-hal yang bisa saja terjadi. Maklum tahun yang sudah di depan mata itu adalah tahun kerja politik. Dua agenda besar bakal terjadi, yakni pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
Kita berharap semoga dua agenda besar negeri ini bisa berjalan dengan mulus. Tanpa ada keributan, gontok-gontokan diantara masyarakat dan yang tak kalah pentingnya, bagaimana supaya keharmonisan itu tetap terjaga di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Selamat datang tahun 2009.

Baca Selengkapnya..

Monday, December 22, 2008

Serangan Darat dan Udara


Oleh Tanto Yakobus

Istilah serangan darat dan udara lazim kita dengar di kalangan militer. Mereka biasa menggunakan istilah tersebut dalam medan pertempuran. Serangan darat terutama oleh infantri, kaveleri, artileri yang didukung alat-alat berat macam tank dan sebagainya.

Sedangkan serangan udara, jelas mengandalkan pesawat-pesawat tempur nan canggih yang dilengkapi anti radar dan anti bom. Dua arah serangan ini sangat ampuh dalam melumpuhkan dan mengalahkan lawan (musuh) di medan perang.
Menjelang pemilu 9 April 2009, dua istilah tersebut juga dipakai kalangan partai politik. Mereka sengaja menggunakan istilah militer tersebut dalam mencapai sasaran dan target yang diinginkan.
Apakah istilah tersebut dipakai, karena rata-rata petinggi partai politik di negeri ini purnawirawan? Atau memang sengaja menggunakan istilah tersebut karena medan pertempurannya sama rumitnya dengan medan pertempuran sesungguhnya di dunia militer?
Fungsionaris partai dan para caleg harus keluar masuk kampung, bahkan rela berjalan kaki puluhan kilometer menemui kontituennya. Mereka tidak mengenal siang dan malam untuk terus melakukan sosialisasi kepada kontituennya.
Karena beratnya ’medan politik’ yang harus ditempuh baik secara fisik (keluar masuk kampung) maupun opini (kampanye positif dan negatif), memaksa para petinggi partai menempuh cara-cara yang lazim digunakan kalangan militer.
Bentuk serangan darat ala partai itu adalah sosialisasi lewat bendera partai, spanduk, baliho, poster, stiker dan famflet-famflet yang bertebaran di mana-mana. Terutama di daerah yang strategis, tempat keramaian dan perempatan lampu merah. Dan hampir setiap kampung sekarang sudah berhiaskan baliho dan spanduk partai maupun caleg.
Baliho dan spanduk tersebut selain memuat lambang dan nomor urut partai, juga terpajang foto caleg yang dilengkapi dengan tulisan tertentu bernada himbauan maupun ajakan dari partai maupun caleg. Umumnya tulisan itu singkat dan lucu-lucu. Entahlah apakah masyarakat paham dengan tulisan tersebut.
Sedangkan serangan udara, bisa dalam bentuk iklan di televisi, radio, SMS, telegram maupun surat kabar dan majalah. Serangan udara ini agak mahal biayanya, maka tak heran hanya partai-partai tertentu saja yang sanggup melakukan serangan udara itu.
Kasarnya, hanya partai mapan dan berduitlah yang sanggup melakukannya. Mereka rela merokohkan koceh miliaran rupiah membuat iklan promosi di media elektronik maupun cetak. Sedangkan bagi partai baru dan keuangan pas-pasan, mereka hanya berharap sosialisasi para calegnya saja. Selebihnya, pasrah sembari menunggu hasil akhir pemilu 9 April 2009 mendatang.
Serangan udara, senjata paling ampuh dan cepat mempengaruhi masyarakat pemirsa. Bila menyaksikan iklan partai tertentu di televisi, seketika opini terbentuk di benah masing-masing. Ada yang langsung merespon dan ada pula yang pura-pura menikmati iklan tersebut.
Beruntunglah partai yang mampu memaksimalkan serangan udara ini, sebab pengaruhnya langsung dirasakan publik. Beberapa lembaga survei membuktikan, poluraritas tokoh maupun partai signifikan dibentuk lewat iklan yang dibuatnya, termasuk seberapa sering iklan tersebut ditayangkan di media elektronik maupun cetak. Nah, siapa yang pandai memaksimalkan serangan darat maupun udara ini, dialah yang menjadi pemenang pada pemilu 2009 mendatang.

Baca Selengkapnya..

Sunday, December 21, 2008

Damai Natal


Oleh Tanto Yakobus

Tanggal 25 Desember, umat Kristiani di seantero dunia merayakan Hari Raya Natal. Natal biasanya dimaknai dengan kebaruan dalam simbol kelahiran bayi Yesus di kandang hewan di Kota Betlehem. Dan bagi kita sekarang ini, Natal adalah kelahiran kembali diri kita dengan segala hal yang baik dan hidup yang lebih damai.

Bagi sebagian besar keluarga Kristiani, merayakan Natal bukan sekedar menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga berpesta dan bersukaria, saling bertukar hadiah dan acara berkumpul keluarga.
Namun dalam pesan Natal 2008 yang disampaikan bersama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) yakni "Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang" kepada segenap umat Kristiani Indonesia di mana pun berada.
Di tengah sukacita Natal, perayaan kelahiran Yesus Kristus, marilah kita melantunkan mazmur syukur ke hadirat Allah. Ia datang ke dalam dunia untuk membawa damai bagi seluruh umat manusia.
Kedatangan-Nya mendamaikan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Ia telah merubuhkan tembok pemisah dan membangun persekutuan baru, yang kukuh dan tangguh, yang bersumber dan berakar di dalam diri-Nya, demikian pesan Natal tersebut.
Dalam pesan Natal itu juga disebutkan, peristiwa Natal itu dapat menjadi petunjuk bagi mereka yang rindu untuk hidup dalam damai, khususnya dalam keadaan dewasa ini yang diwarnai ketegangan dan kecenderungan untuk mementingkan diri atau kelompok sendiri.
Kita sebagai umat Kristiani hendaknya memahami dirinya sebagai bagian utuh dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Selama ini kita telah tinggal dalam rumah bersama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kerukunan dan kedamaian.
Setiap umat Kristiani juga bisa memilih teladan dari peristwa Natal, akankan meneladani Herodes atau Tiga Orang Majus yang mencari kebenaran? atau pula kesabaran dan kesederhanaan Maria dan Josef?
Natal adalah terang yang dapat mengalahkan kegelapan. Natal juga lambang untuk membangun hidup yang baru.

Baca Selengkapnya..

Friday, December 19, 2008

Masihkan Sawit Primadona?


Replanting perkebunan sawit milik PTPN 13 di Ngabang. FOTO AA Mering/Borneo Tribune
===========
Oleh Tanto Yakobus

Sepuluh tahun terakhir, komoditas kepala sawit menjadi primadona di Indonesia. Sebagai daerah tropis, tanaman sawit sangat cocok dikembangkan di Indonesia. Melihat potensi itu, pemerintah terutama jaman orde baru membalak hutan besar-besaran untuk dijadikan perkebunan sawit. Hasilnya, munculah perkebunan kelapa sawit skala besar di Sumatera yang dimotori oleh PT. Perkebunan Nusantara (PTPN).

Perusahaan milik negara itu membuka hampir separoh luas Sumatera Utara dan merembet ke Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Selanjutnya ekspansi ke pulau Kalimantan.
Kini hampir semua Kalimantan ada perkebunan sawit baik oleh BUMN, BUMD, PMA maupun swasta murni. Dan di Kalimantan Barat sendiri, hampir seluruh kabupaten dimasuki perkebunan kelapa sawit.
Sebetulnya di kalangan masyarakat kita, perkebunan sawit bukanlah dewa penyelamat, tapi justru sesuatu yang menakutkan. Lihat saja penolakan terhadap kehadiran perkebunan kelapa sawit terjadi dimana-mana.
Penolakan itu, karena masyarakat trauma dengan kejadian masa lampau. Masyarakat kecewa setelah menyerahkan lahan sekian hektare, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Masyarakat justru berhutang dengan perusahaan untuk mendapatkan kembali tanah dua hektar. Bahkan bila dibandingkan dengan warga yang selama ini mengandalkan penghidupan dari perkebunan karet, kondisi mereka yang terlanjur menyerahkan lahan kepada perusahaan sawit jauh lebih memprihatinkan.
Didampingi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kini masyarakat lokal melakukan ’perlawanan’ dengan menolak kehadiran perkebunan sawit di daerah mereka.
Sementara pihak perusahaan sendiri yang sudah terlanjur eksis, kini justru sangat terpukul dengan krisis keuangan global di Amerika Serikat. Krisis tersebut membuat komoditas sawit jatuh. Akibatnya, petani malas panen karena harganya tidak sesuai.
Kondisi itu bukan hanya merugikan pihak petani saja, tapi juga buruh banyak di PHK, perusahaan mengurangi biaya produksi dengan menekan berbagai biaya demi penghematan.
Dengan kondisi ini, apakah kita masih melihat perkebunan kelapa sawit sebagai primadona pendapatan daerah maupun negara?
Kondisi itu membuat Gubernur Kalbar, Cornelis, mengingatkan pengusaha sawit agar bersaing secara sehat dan menjalankan usaha sesuai dengan hati nurani. Gubernur tidak ingin persaingan antar perusahaan sawit justru masyarakat yang dikorbankan. Hal itu ditegaskan Cornelis ketika melantik pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) daerah Kalbar periode 2008-2011, kemarin. Kita juga berharap kehadiran GAPKI bisa memperbaiki sistem penyerahan lahan maupun kesejahteraan petani sawit itu sendiri. Semoga.

Baca Selengkapnya..

Thursday, December 18, 2008

Tergencet Kepentingan


FOTO Jessica Waysang/Borneo Tribune
==============
Oleh Tanto Yakobus

Sudah dua pekan lebih kita menikmati harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium turun. Dan pada 14 Desember 2008 lalu, Presiden SBY kembali mengabarkan penurunan harga BBM untuk kedua kalinya. Artinya, dalam dua pekan dua kali penurunan BBM. Dari Rp6.000 perliter turun menjadi Rp5.500 dan kini Rp5000. Penurunan premium ini diikuti solar yang semula Rp5.500 menjadi Rp4.800 perlitarnya.

Sebagai orang awam, tentu kita sangat antusias menyambut penurunan harga BBM ini, karena kita selalu menilai kenaikan harga semua jenis barang pemicunya kenaikan harga BBM. Jadi dengan turunnya harga BBM tersebut, kita berharap diikuti penurunan harga berbagai jenis barang kebutuhan pokok masyarakat, termasuk jasa angkutan transportasi darat maupun laut.
Tapi kenyataannya, hingga hari ini tidak ada perubahan harga berbagai bahan kebutuhan pokok tersebut, bahkan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ini, harganya justru merangkak naik.
Ini sungguh bertentangan dengan harapan kita tadi. Padahal dengan penurunan BBM premium dan solar tersebut, setidaknya bisa memicu pergerakan sektor ril masyarakat.
Sebab logikanya, dampak dari penurunan harga BBM tersebut kegitan sektor ekonomi masyarakat sudah mulai jalan, meskipun tidak semuanya dipengaruhi penurunan harga BBM, bahkan ada beberapa sektor lain justru masih berat, terutama harga alat dan suku cadang mesin industri yang berimbas pada jasa transportasi darat maupun laut.
Yang teriak sekarang justru pengusaha angkutan yang mengeluhkan mahalnya spare part, sehingga mereka tidak bisa merespon keingingan masyarakat untuk menurunkan tarif angkutan umum yang sudah terlanjur naik menyusul kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.
Namun bagi pemerintah, penurunan harga BBM ini dengan harapkan bisa membantu masyarakat dalam mengatasi beban hidupnya yang semakin berat. Sehingga pemerintah berharap penurunan harga BBM di dalam negeri positif dengan harga internasional. Bila ada perbedaan itu menjadi masukan bagi pemerintah.
Tapi apabila harga BBM di dalam negeri lebih rendah dari harga pasar internasional, maka pemerintah akan membayar subsidi sesuai UU No. 41 Tahun 2008 Tentang APBN 2009. Subsidi ini akan tetap dilakukan untuk solar, premium dan minyak tanah, demikian kata Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati.
Terlepas dari itu semua, kita berharap para pelaku pasar, terutama yang bergerak di sektor ril agar merespon kebijkan pemerintah itu dengan action di lapangan. Kita ingin semua barang murah. Jangan sampai pemerintah sudah menurunkan harga BBM, tapi pelaku pasar atau pengusaha masih belum menurunkan harga sembako dan yang lain-lain. Ujung-ujungnya pemerintah lagi disalahkan. Padahal yang menetukan harga pasar itu adalah pelaku usaha dengan mempertimbangan biaya produksi dan transportasi.
Bila kondisi itu tidak berubah, maka percuma saja pemerintah menurunkan harga BBM, toh yang mengkonsumsi BBM adalah orang-rang kaya yang punya kendaraan. Sedangkan kita rakyat jelata tetap saja menderita. Itulah kita dalam memandang BBM, naik salah turun salah. Naik turunnya harga BBM kita tetap saja tergencet oleh berbagai kepentingan itu.

Baca Selengkapnya..

Wednesday, December 17, 2008

Akreditasi Ijazah CPNS


Oleh Tanto Yakobus

Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Desember 2008 ini merupakan peluang emas bagi puluhan ribuan angkatan kerja atau para pencari kerja yang baru keluar dari pendidikan. Mulai dari pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, setiap tahunnya meluluskan ribuan alumninya.

Namun sayang, pada rekrutmen kali ini ada syarat yang menganjal langkah mereka untuk ikut tes CPNS, terutama bagi perguruan tinggi swasta. Agar bisa ikut tes CPNS, mereka harus mengantongi akreditasi dari perguruan tinggi negeri di wilayah tersebut.
Akibat syarat akreditasi ini, banyak keluhan hampir di semua level yang membuka lowongan CPNS. Keluhan terutama dari para pelamar yang rata-rata mengantongi ijazah Diploma dua (D-2)--pendidikan guru sekolah dasar (PGSD)—yang hampir ada di setiap kabupaten di Kalbar ini.
Kita bisa memaklumni daerah yang membuka program PGSD tersebut. Itu sebagai antisipasi suatu saat terjadi kekurangan guru sekolah dasar. Sebab memasuki tahun 2009 hingga 2013 puluhan ribu guru sekolah dasar di Kalbar memasuki masa pensiun.
Sebab rata-rata guru yang diangkat tahun 1970-an hingga 1980-an—bagi sekolah Inpres pada masa itu, kini sudah masuk usia pensiun. Agar tidak terjadi stagnasi guru pada sekolah dasar tersebut, hampir semua kabupaten mempersiapkan guru dengan membuka program PGSD.
Namun sayang, ketika ada pembukaan PNS, mereka yang mengantongi ijasah PGSD dan Diploma lainnya ditolak panitia panerimaan CPNS. Kasus ini menimpa semua kabupaten di Kalbar. Tapi mereka masih punya kesempatan mendaftar, asalkan bisa mengantongi akreditasi dari perguruan tinggi negeri. Dan satu-satunya perguruan tinggi yang bisa mengeluarkan akreditasi itu hanyalah Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak.
Belajar dari kasus ini, kita bisa memahami bahwa bagi calon pelamar melihat peluang sudah di depan mata, namun lewat begitu saja. Alangkah kesalnya mereka. Padahal mereka sangat berharap bisa menjadi PNS—yang dicita-citakannya sejak kecil.
Di satu sisi kita harus memahami mengapa perlu akreditasi. Sebab belakangan ini orang dengan mudah memperoleh ijazah baik D-2 maupun S-1 lewat lembaga-lembaga pendidikan tertentu. Orang dengan mudah mendapat gelar tanpa harus susah payah kuliah. Orang dengan mudah mendapatkan ijazah tanpa susah payah mengikuti ujian. Walau sekarang ada penegasan pemerintah tidak mengakui gelar tertentu, namun bagi sebagian orang, ada celah untuk mendapatkan gelar dan ijazah tersebut.
Ijazah dan gelar ini memang asli, karena selain menggunakan gelar bahasa Indonesia juga dikeluarkan oleh lembaga resmi pula. Entah bagaimana caranya, yang jelas cukup banyak orang menggunakan jalur ini. Jaman serba instan ini, orang lebih senang menemnpuh cara ’kilat’ untuk mendapatkan ijazah dimaksud. Bahkan ada dari kalangan Dewan menggunakan jalur ’kilat’ untuk mendapat gelar dan ijazah asli tapi dengan cara palsu tersebut.
Itulah salah satu mengapa pentingnya akreditasi bagi pemegang ijazah-ijazah tertentu. Kita tidak mau lagi kecolongan. Setelah seseorang dinyatakan lulus, baru ribut mempersoalkan ijazah yang digunakanya.
Dan syarat akreditasi itu terutama ditujukan kepada perguruan tinggi swasta (PTS), walau sekarang sudah ada akreditasi program studi pada perguruan tinggi yang dilakukan badan akreditasi nasional (BAN) terhadap perguruan-perguruan tinggi swasta tersebut. Namun akreditasi tetap penting dilakukan, terutama dalam rekrutmen CPNS. Kita ingin CPNS yang lulus itu betul-betul memenuhi standar, agar kelak di dunia kerja dia bisa kerja sesuai keahliannya. Bukan sebaliknya justru membebani keuangan negara, karena masyarakat setiap bulan harus mengaji mereka dengan pajak yang dibayarkan itu. Itulah salahsatu esensi akreditasi.

Baca Selengkapnya..

Kunjungan Budaya MADN ke Sarawak dan Sabah


KENANGAN
Ketua MADN Kalbar, BL Atan Palil, ketika mendampingi Ketua Umum MADN, Agustin Teras Narang membawa rombongan DAD dan MADN melakukan kunjungan budaya ke Sarawak dan Sabah, Malaysia Timur. FOTO Dokumentasi MADN
==============

Oleh Hentakun

Membangun kebudayaan strategis adalah membangun hubungan harmonisasi antara negara di dunia. Diharapkan melalui kebudayaan jembatan antara bangsa dapat terbangun dengan baik. Untuk itu, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan Dewan Adat Daerah (DAD) provinsi dan sejumlah kabupaten melakukan kunjungan budaya ke Sarawak, Sabah, Kuching dan Kinibalu, (4-7/12).

Rombongan dipimpin langsung Ketua MADN, Agustin Teras Narang yang juga Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng). Mereka disambut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam sekitar Sabah Yb. Datuk Masidi Manjun didampingi Ybg. Datuk Wilfred Madius Tangau, Pengurus Lembaga Kebudayaan Sabah. Sedangkan di Sarawak diterima Presiden SDNU Mr. Mengga Mikui.
Ketua MADN Kalbar, BL Atan Palil didampingi Bendahara MADN Marselina Breman Soeryamasseka, pengurus Sekberkesda Kalbar, Yosef Odillo Oendoen dan Jhon Roberto Panurian di rumah betang Jalan Sutoyo menyampaikan, kunjungan kebudayaan ini merupakan kunjungan yang pertama kali sejak adanya organisasi masyarakat adat Dayak. “Tujuan kunjungan ini untuk menambah keakraban hubungan masyarakat Dayak Kalbar, Indonesia dan Sarawak, Malaysia,” jelasnya.
Khusus pertemuan MADN dan Sarawak Dayak National Union (SDNU) di Kuching membahas dan merampungkan kerjasama antara MADN dengan SDNU dalam bidang ekonomi antara lain menjajaki masalah Carbn Trading dan pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro.
Di bidang peningkatan mutu manusia berupa pengiriman mahasiswa strata 2 (S-2) ke Kuching Sarawak, dan meminta kepada SDNU Sarawak membentuk service centre untuk membantu kesulitan TKI yang mendapatkan perlakuan kurang adil dari majikannya di Sarawak. Di bidang seni budaya, kedua masyarakat dari dua kawasan serumpun berupaya mengangkat mutu seni budaya dengan melakukan kolabrasi kesenian dan kebudayaan dengan berbagai kunjungan muhibah kebudayaan dalam rangka membantu pemerintah menciptakan kerjasama yang harmonis antara masyarakat kedua kawasan.
Pada kesempatan pertemuan itu, menurut Jhon, ditampilkan pula berbagai tarian daerah dari kedua negara yang bersuku sama, dalam bentuk tari-tarian seperti Tari Balian Dadah dan Ngajat yang dibawakan seniman Dayak Kalbar, serta lagu Jubata dan puisi yang asli Kalbar dibawakan oleh Dayak Malaysia.
Atan menambahkan, program ini lebih jauh akan dibentuk sebuah tim kerja bila MoU-nya sudah ditandatangani, sebagai upaya membantu pemerintah dalam bidang pembangunan khususnya di Pulau Borneo ini. Dengan harapan bisa terciptanya keharmonisan antar etnis Dayak di beberapa negara yang selalu mengalami panas dinginnya hubungan gara-gara persoalan perbatasan.□

Baca Selengkapnya..

Kalbar Tampil di Pagelaran Seni se-Borneo

Oleh Tanto Yakobus

Tim kesenian Kalimantan Barat yang bergabung dalam Sekretariat Bersama Kesenian Dayak (Sekberkesda) Kalimantan Barat akan tampil dalam Pagelaran Seni se-Borneo di Kuching dan Sabah, Malaysia Timur pada 4 dan 7 Desember 2008.

“Rabu (3/12) besok rombongan kesenian Kalbar akan berangkat ke Kuching untuk mentas membawakan kesenian khas daerah Kalbar terutama dari etnis Dayak dalam rangka Pagelaran Seni se-Borneo,” jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sekberkesda Kalbar, Tarsisius Ifan Sabandap, Selasa (2/12).
Menurut pria yang akrab disapa Ifan itu, anggota rombongan kesenian Kalbar tidak hanya dari Sekberkesda, tapi juga dari Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalbar, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). Dan rombongan kesenian Kalbar ini akan berada di Kuching hingga tanggal 8 Desember mendatang.
Selain mentaskan seni se-Borneo, kehadiran pengurus DAD dan MADN juga guna menjalin kerjasama dengan masyarakat Dayak baik di Malaysia maupun di Brunai Darussalam. “Kita ingin lebih mempererat ikatan kekeluargaan maupun kerjasama dalam arti yang lebih luas,” katanya.
Pada kesempatan yang baik ini kata Ifan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum MADN, Agustin Teras Narang—yang juga Gubernur Kalimantan Tengah yang telah memfasilitasi keberangkatan rombongan kesenian Kalbar ke Malaysia.□

Baca Selengkapnya..

Tuesday, December 16, 2008

Spanduk dan Baliho Caleg Hiasi Kota Sekadau


Oleh Hermanus Hartono

Menghadapi pemilu 9 April 2009, masing-masing parpol lewat para caleg yang bakal bertarung untuk memperebutkan 25 kursi di DPRD Sekadau. Mereka mulai gencar melakukan sosialisasi dan mengkampanyekan dirinya dengan memasang spanduk dan baliho di berbagai ruas jalan dan tempat-tempat strategis.

Sosialisasi partai sekaligus kampanye bakal calon anggota legislatif menyusul dimulainya masa sosialisasi dan kampanye semakin menyemarakkan hawa iklim demokrasi yang terlihat mulai spektakuler di Bumi Lawang Kuari ini.
Pemasangan spanduk dan baliho tidak hanya di dalam kota, tetapi juga di daerah pedalaman. Tentunya pemasangan alat peraga kampanye tersebut di tempat-tempat khusus yang telah direkomendasikan untuk tempat pemasangan alat peraga kampanye oleh pihak berkompeten.
Tampak di setiap persimpangan jalan dan tempat-temnpat strategis di dalam kota mulai di penuhi oleh atribut partai, belum lagi setiap sekretariat partai yang berkedudukan di kota kabupaten.
“Semakin hari semakin bertambah saja atribut partai dan baliho caleg yang menghiasi kota Sekadaui,” tutur Sabas warga Sekadau.
Pemasangan dan penyebaran atribut partai dan baliho calon anggota legislatif yang sudah mulai bertebaran ini tidak menyalahi ketentuan, pasalnya KPU sebagai lembaga negara yang independent telah menetapkan masa kampanye dan sosialisasi parpol beberapa hari sejak penentapan parpol peserta pemilu beberapa waktu lalu.
Namun yang harus di perhatikan menurut Hendra, letak pemasangan, apakah sesuai dengan keputusan yang di tetapkan oleh kepala daerah mengenai lokasi dan tempat pelaksanaan kampanye. Penegasan tersebut supaya letak dan posisi atribut tersebut tidak menggangu aktifitas dan ketertiban umum.

Baca Selengkapnya..

Wednesday, December 10, 2008

Katakan Tidak Pada Korupsi


Oleh Tanto Yakobus

Tanggal 9 Desember kemarin adalah hari anti korupsi se-dunia. Hampir setiap negara memperingati hari anti korupsi itu dengan gaya dan ekspresinya masing-masing. Termasuk di Indonesia, peringatan hari anti korupsi itu dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Didampingi Wapres Jusuf Kalla, peringatan hari anti korupsi itu dipusatkan di silang Monas, Jakarta, dengan melibatkan ribuan elemen masyarakat termasuk pelajar dan mahasiswa. Tak ketinggalan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan para penegak hukum di negeri ini.
Selaras dengan iklan Partai Demokrat yang ditayangkan di sejumlah stasiun televisi, kita ingin katakan tidak pada korupsi. Sebab korupsilah yang menjadi biang kemiskinan yang mendera bangsa ini hingga usianya 63 tahun.
Agaknya korupsi yang terjadi di negeri ini bukan lagi penyakit, tapi sudah menjadi budaya. Kalau penyakit masih bisa disembuhkan, karena banyak obat yang diperjual-belikan baik di toko-toko obat atau apotik.
Termasuk penyakit yang kronis sekalipun, atau penyakit tumor ganas, masih bisa disembuhkan lewat operasi atau sinar laser. Walau keberhasilannya hanya 20 atau 10 persen saja, tapi masih ada upaya penyembuhannya.
Lain halnya bila korupsi itu sudah menjadi budaya. Sebab untuk membunuh budaya korupsi suatu bangsa, kita harus menghilangkan satu generasi dan menggantikanya dengan generasi baru.
Itu persoalan kita, manakala korupsi sudah membudaya, terutama di kalangan birokrat dan penegak hukum. Dari urusan sepele sampai yang rumit sekalipun, pasti ada unsur korupsinya. Yang sepele ya biasa, uang rokok. Tapi kalau yang rumit, ya apalagi kalau bukan uang sogok. Itulah bentuk korupsi yang lumrah kita temui.
Itu baru urusan administrasi. Belum lagi urusan anggaran atau biaya yang bersumber dari APBN atau APBD. Wah pengelolaanya sulit menghindari korupsi itu. Namanya pun tak tanggung-tanggung, sang koruptornya disebut juga sebagai kerah putih. Dengan kata lain, siapa lagi yang melakukan korupsi kalau bukan kalangan yang berdasi dan duduk di belakang meja itu.
Tak heran, dalam amanahnya pada peringatan hari anti korupsi se-dunia, Presiden SBY mengingatkan kita semua, bahwa di Republik ini ada beberapa sektor yang rawan terjadi korupsi, yakni sektor pendapatan negara, baik melalui pajak dan segala bentuk penerimaan lainnya, kemudian sektor perencanaan dan anggaran APBN/APBD, kolusi antara penguasa dan pengusaha, bisnis keluarga pejabat negara yang berada di wilayah anggaran APBN dan APBD. Selanjutnya di sektor pengadaan barang dan jasa, pajak dan bea cukai, pendaftaran pegawai negeri maupun swasta serta pengurusan izin. Itu semua ladang-ladang yang rentan terjadi korupsi di kalangan birokrat dan penguasa di negeri ini.
Karena korupsi itu sudah membudaya, maka sebanyak apapun lembaga yang dibentuk untuk mengobatinya bahkan membedahnya, selalu tak berhasil. Celakanya lagi aparat hukum kita yang ditugaskan menangani kasus korupsi justru jadi pelakunya.
Tak perlu disebutkan contohnya, masyarakat pun sudah tahu dan mengikuti ceritanya, bagaimana sepakterjang Jaksa Urip misalnya atau dan masih banyak kasus korupsi yang justru menjeratkan penyidiknya sendiri yang notabene penegak hukum di negeri ini.
Belakangan cahaya baru yang bernama KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)—suatu lembaga independen bentukan pemerintah yang khusus menangani korupsi tersebut.
Kita berharap sepakterjang KPK yang agak beda dengan lembaga hukum lainnya itu tetap dipertahankan, sehingga masyarakat sedikit percaya dengan kasus-kasus yang ditangani KPK.
Tapi kita juga jangan terlena dengan garangnya KPK, sebetulnya lembaga hukum lainnya sama garangnya, tapi bila pemerintah intervensi, maka KPK juga akan menjadi macan ompong—gayang di wajah tapi tak punya gigi untuk mengigit pelaku korupsi.
Dalam membumihanguskan korupsi yang sudah membudaya itu, maka tak ada pilihan bagi kita selaku masyarakat, bersama pemerintah kita harus tegas katakan tidak pada korupsi!

Baca Selengkapnya..

Syukur, Masih Berguna

Oleh P. Florus

Ini kegiatan dialog antar tokoh-tokoh agama. Seorang Kyai mengawali bicara. “Saya tak habis pikir,” katanya, “kenapa iman umat saya semakin tipis saja. Memang masih rajin sholat. Khotbah saya mereka dengarkan dengan khususk. Mengangguk-angguk tanda mengerti. Tapi pulang ke rumah, suami dan isteri masih berantem. Anak-anak tak diperhatikan. Korupsi jalan terus. Yang suka ke pelacuran juga tak berhenti.”

“Saya pun merasa seperti Pak Kyai,” sambung seorang Pastor Katolik. “Umat saya yang pemabuk, suka melacur, suka bertengkar, memeras buruhnya, atau yang usaha bisnisnya merusak lingkungan, bahkan duduk paling depan bila beribadat di gereja. Menyanyi paling nyaring. Penampilan sok suci. Lebih dari itu, saya sungguh merasa malu, karena para koruptor di negara kita ini kebanyakan jebolan sekolah-sekolah katolik. Pintar bukan untuk menolong sesama, tapi sebaliknya.”
Setelah suasana hening sejenak, seorang Pendeta Protestan menyambung: “Jujur saya akui, bahwa segala usaha saya menumbuhkembangkan dan membuahkan iman belum ada hasilnya. Jumlah umat memang bertambah. Namun kwalitasnya payah. Gereja kami memang selalu penuh pada hari minggu. Meski pembinaan umat jalan terus, segala perbuatan dosa juga jalan terus. Keadilan, kedamaian dan kesejahteraan masih jauh dari yang kita mimpikan.” Ungkapan penuh semangat Pak Pendeta mendapatkan tepuk tangan meriah dari para hadirin.
Kini giliran seorang Pendeta Budha. Dengan tenang, sambil memejamkan mata penuh konsentrasi, ia berujar: “Kami tak henti-hentinya mengajarkan kerendahan hati dan kebaikan untuk mencapai moksha. Tetapi kesombongan dipamerkan di mana-mana. Orang-orang berlomba-lomba membangun atau membeli barang mewah. Tak peduli dengan sesama yang melarat. Titel akademis pun banyak yang dipasang demi kesombongan, bukan tanda intelektualitas. Kami mengajarkan kasih, namun perkelahian masih terus terjadi. Bahkan semakin sering adanya tawuran massal. Penodongan dan perampokan hampir setiap hari terjadi. Segala usaha saya sia-sia belaka.”
“Masyarakat kita memang sudah rusak”, sambung seorang tokoh yang mewakili Hindu. “Saya rasa kita ini kalah oleh propaganda alat-alat teknologi canggih. Banyak umat kami yang lebih suka ke karaoke, suka nonton film porno atau setengah porno, suka jalan-jalan ke mall, atau bermain internet di rumah, daripada ikut upacara keagamaan. Akibatnya, beginilah. Agama hanya ada di KTP. Tidak dihayati.”
Wakil dari Kungfutzu tampaknya hanya ingin mendengarkan. Namun setelah berkali-kali dimintai oleh Moderator untuk sharing, ia akhirnya angkat bicara juga. “Kebijaksanaan hidup,” katanya, “tetap kami ajarkan. Kami mengajarkan standar moral yang tinggi untuk umat. Tetapi, seperti kita saksikan di mana-mana, moral bangsa kita ini semakin merosot. Berpolitik untuk mengejar kekuasaan, dan kekuasaan untuk kumpulkan kekayaan. Yang jahat dibiarkan, yang baik tertindas. Kota semrawut, karena banyak orang tak mau taat aturan. Kecelakaan lalu lintas meningkat terus dari hari ke hari.”
Dialog masih berlanjut. Semakin seru. Semakin tajam para peserta mengungkapkan segala bentuk kejahatan umat manusia. Semakin dalam analisis tentang akar-akar penyebabnya. Ada yang meyakini, bahwa kapitalisme adalah biang jahatnya. Ada yang menyalahkan system pendidikan. Ada juga yang mengganggap Negara (pemerintah) yang harus bertanggungjawab.
Tiba-tiba seorang anak muda angkat bicara. “Mari kita bayangkan sebaliknya. Maksud saya, bayangkan semua umat kita, dari agama mana pun, sudah serba baik. Mereka taat beribadat. Selalu berbuat baik, tertib dan bijak. Tak ada lagi korupsi, perampokan, perkelahian, pelacuran, kebohongan. Lalu, apa gunanya ibu-bapak sebagai pemimpin agama? Bukankah pemimpin agama semakin diperlukan karena di dunia ini masih banyak kejahatan dan dosa? Maka, menurut saya, kita harus bersyukur. Karena dengan adanya umat yang tidak beres, para pemimpin agama masih berguna. Seperti tabib perlu bagi orang sakit. Guru berguna bagi orang bodoh. Apa yang harus kita lakukan agar iman umat semakin baik? Bagaimana kita membantu umat agar menjalankan ajaran agama dalam hidup sehari-hari? Itulah pertanyaan-pertanyaan penting bagi kita. Pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab dengan tindakan-tindakan nyata. Tak ada gunanya mengeluh dan menuding sana-sini.”
Dialog langsung ditutup, karena para peserta keluar sendiri-sendiri tanpa bicara.

Baca Selengkapnya..

Monday, December 8, 2008

Kurban di Hati


HEWAN KURBAN
Sekda Provinsi Kalbar, Syakirman, menyerahkan sapi sebagai kewan kurban secara simbolis kepada perwakilan KPMP di halaman depan masjid Kantor Gubernur, Jalan A Yani, Senin (8/12). FOTO Hentakun/Borneo Tribune

=========
Oleh Tanto Yakobus

Hari Raya Iduladha atau Hari Raya Kurban harus dimaknai sebagai etos bagi peningkatan kualitas lahir dan batin. Artinya, ada keikhlasan dalam memenuhi permintaan Allah untuk berkurban.

Memontum Hari Raya Iduladha ini, banyak hikmah yang dapat kita diambil bukan sekedar memperingatinya dengan perayaan dan semangat berkurban saja. Dan yang terpenting bagi umat Muslim mesti sadar dengan makna pengurbanan itu sendiri.
Umat Muslim yang memiliki kemampuan atau kelebihan harta sudah keharus untuk berkurban. Berkurban tidak mesti dengan hewan yang harganya mahal saja, tapi harus memenuhi unsur-unsur dalam berkurban itu sendiri, terutama hewan yang hendak dikurbankan itu terbebas dari segala penyakit.
Sedangkan bagi yang tidak mempu atau secara harta tidak mencukupi, dapat berkurban dengan cara menabung sedikit demi sedikit.
Hari kurban juga menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk melatih keihklasan mengingat menyumbangkan hewan kurban harus didasari dengan rasa ihklas. Terlebih lagi, keihklasan hanya bisa dicapai jika kita mampu memahaminya dengan benar.
Perlu diingat, setiap orang mestilah bersyukur dengan nikmat Allah yang selama ini telah diterima dan dinikmatinya. Bukan hanya dalam bentuk doa atau ibadah semata, tapi juga perlu belajar mempraktiknya dalam kehidupan nyata.
Bukankan itu yang dijalankan oleh para Nabi? terlebih Nabi Muhammad SAW yang menjadi junjungan umat Islam. Dia tidak hanya selalu berdoa memohon petunjuk kepada Allah SWT, tapi mensyukuri nikmat-Nya dalam praktik yang ia jalankan sehari-hari, termasuk pada Hari Raya Iduladha ini.
Semangat berkurban juga dikenal di kalangan Kritiani, utamanya Kristen Katolik. Dalam perjanjian lama mereka juga mengimani semangat berkurban Abraham atau Ibrahim yang rela mengurbankan anaknya Yakob atau Ismail sebagai kurban persembahan kepada Tuhan. Dan kurban kekinian—bagi umat Katolik adalah kurban yang diperbaharui pada perayaan ekaristi setiap hari minggu. Ekaristi adalah peristiwa kurban penyelamatan dalam diri Yeses Kristus yang menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa umat manusia.
Dalam konteks kurban ekaristi, kita ingin menghadirkan kembali peristiwa perjamuan malam terakhir, sebelum Yesus disiksa dan dibunuh di kayu salib oleh orang-orang Yahudi. Ekaristi mau menghadirkan kembali Yesus dalam rupa roti dan anggur sebagai kurban. Dengan mengikuti perayaan ekaristi setiap hari minggu, umat Katolik menghendaki kehadiran Yesus Kristus dan pengurbanannya dalam hati mereka.
Dalam konteks masyarakat plural dengan latar keberagaman ini, kita bisa menghayati semangat berkurban itu dalam hati kita masing-masing. Terlebih tuntunan agama sudah mengajarkan kurban sesungguhnya. Dan praktik sesungguhnya ada di hati kita masing-masing, baik dalam rumah tangga, lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan tempat kerja kita.
Bila semangat berkurban sudah tertanam dalam hati kita masing-masing, maka dalam kehidupan nyata akan tergambar dalam karya-karya yang kita hasilkan. Dan itu sungguh nyata bagi orang lain. Selamat Hari Raya Iduladha. Tuhan beserta kita.

Baca Selengkapnya..

Tuesday, December 2, 2008

Gunakan Hak Jawab


Andi Alfian Mallarangeng, ketua Departeman Sumber Daya Manusia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, menganjurkan agar selalu menggunakan hak jawab kepada para calon legislatif DPRRI dari Partai Demokrat yang sedang mengikuti pembekalan di Hall C, Arena Pekan Raya Jakarta, selama dua hari, 29 dn 30 November 2008.

“Hak jawab itu dijamin Undang-undang,” ujar Andi dalam pembekalannya dengan topik ‘Dealing with the Press’ di hadapan 800 peserta yang datang dari seluruh Indonesia.
“Presiden pun menggunakan hak jawab,” ujar jurubicara Presiden ini.
Secara terpisah Andi menjelaskan bahwa, menggunakan hak jawab jauh lebih baik dibanding mengerahkan kader menyerbu kantor redaksi koran.
Ditambahkannya Partai Demokrat lebih baik menggunakan cara-cara yang santun dan sopan, tidak meniru cara-cara kekerasan seperti yang banyak dilakukan pihak-pihak lain.
Dijelaskannya, bahwa media akan memberikan tempat yang sama besar terhadap hak jawab oleh pihak-pihak yang dirugikan.
Kepada peserta, intinya Andi menjelaskan bagaimana para caleg melalui media bisa meningkatkan citra partai maupun pribadi mereka.
“Yang penting, jangan menunjukkan ketidakmampuan kita dengan alasan ‘off the record’ dan segala macam alasan lainnya itu!” ujar Andi. (joe/www.demokrat.or.id)

Baca Selengkapnya..

Monday, December 1, 2008

Netralitas KORPRI

Oleh Tanto Yakobus

Menjelang pemilihan umum (pemilu) 9 April 2009, pegawai negeri sipil yang bergabung dalam Korp Pegawai Repulik Indonesia (KORPRI) dituntut untuk bersikap netral. Netralias anggota KORPRI penting demi mutu pemilu itu sendiri.

Bahkan hari-hari belakangan ini ketika melintas di depan-depan kantor pemerintah, kita bisa melihat dengan jelas spanduk yang bertuliskan ”Dengen Semangat Netralitas, KOPRI Ikut Mensukseskan Pemilu 2009”.
Kiranya, apa yang menjadi tema dalam spanduk itu tidak hanya sekedar slogan semata. Tapi bagaimana supaya slogan dalam spanduk itu bisa diimplentasikan dan dipaktikkan di lapangan pada pemilu mendatang.
Pemilu yang sukses bukan hanya dilihat dari lancarnya pelaksanaannya di tanah air saja, tapi bagaimana dari pemilu tersebut bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang benar-benar pilihan rakyat, yang pada akhirnya bisa memberikan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya.
Jadi PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat berperan penting dalam mensukseskan pemilu tersebut. Sebab di negeri ini sudah menjadi rahasia umum, masyarakat kita masih manut dengan kalangan PNS.
Sebab masyarakat masih melihat PNS sebagai orang yang serba tahu, tempat bertanya, dan bahkan tempat berlindung. Maka tak heran, apa yang dikatakan seorang PNS pasti diikuti masyarakat.
Karena begitu penting dan strategisnya peran PNS di masyarakat, maka dalam kesempatan menghadapai pemilu 2009 mendatang, KORPRI sebagai tempat PNS bernaung, diingatkan untuk menunjukkan dan menjaga neteralitasnya.
Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutanya pada peringatan hari ulang tahun KORPRI ke-37 tahun ini, secara khusus mengajak seluruh anggora KORPRI untuk tetap bersikap netral, sekaligus menjaga profesionalismenya.
Presiden melihat netralitas anggota KORPRI merupakan wujud komitmen nyata anggota KORPRI, dalam melaksanakan tugas pengabdiannya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Pada prinsipnya semangat tersebut merupakan bagian dari semangat reformasi yang sudah bergulir kurang lebih 10 tahun ini.
Sebagai orang awam, tentu kita tidak bisa mambayangkan bila netralitas KORPRI tidak ada. Pastilah reformasi yang diperjuangkan para mahasiswa itu akan sia-sia. Kita masih terluka dengan sejarah masa lalu, khususnya di era Orde Baru, dimana kekuatan bangsa ini, terutama ABRI (TNI-Polri) dan PNS menjadi kekuatan sendiri dalam tubuh Golongan Karya (Golkar).
Karena hanya satu kekuatan dalam satu negara, kita pun kini masih merasakan sisa-sisa kegetiran sebagai dampaknya. Kiranya, dalam menghadapi pemilu 2009 mendatang, luka sejarah itu tidak mau kita buka kembali. Kita ingin tutup rapat-rapat luka yang hingga kini masih membekas itu.
Caranya, memang tak ada jalan lain, selain kita mengingatkan anggota KORPRI, TNI-Polri untuk tetap netral dalam pemilu mendatang. Anggota KORPRI mesti dikembalikan ke peran utama meraka sebagai birokrasi, sebagai komponen utama pengelola pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari paradigma baru KORPRI yang profesional, netral, dan sejahtera.□

Baca Selengkapnya..

Thursday, November 27, 2008

Penasehat Bupati

Oleh Tanto Yakobus

Di suatu subuh, hari agak gerimis.
Kriing.......kriing......kriing, suara telepon di ruang tengah.

”Ma, angkat teleponnya ma,” kataku kepada istri yang lagi sibuk mempersiapkan sarapan pagi anak-anak di dapur.
”Papa masih bersihkan motor neh, sebentar lagi antar anak-anak ke sekolah. Kalau tak dipanaskan, takut mogok di jalan.”
Halo....selamat pagi....suara istriku.
”Ini dengan Pak Bupati....”
”Bupati?”
”Bupati mana?”
Tanya istriku.
Bupati...adalah.
”Bapaknya ada?”
Tanya sang bupati dari seberang.
”Ada, tunggu ya,” jawab istriku.
Pa.....ini telepon dari bupati.
”Halo..., selamat pagi pak, ada yang bisa saya bantu?”
”Kebetulnya, saya butuh seorang yang punya wawasan luas, terutama mengerti media.
Saya perlu penasehat untuk mengkounter berbagai opini seputar pemerintahan saya,” jelasnya.
Oh, kalau sekedar penasehat untuk membentuk opini atau pencitraan bapak, ya bisalah, jawabku.
Bruk......motorku tumbang di depan, karena standarnya tak benar. Aku pun buru-buru memutuskan omongan dengan bupati. Wah jangan-jangan cacat motorku itu. Aku pun meletakkan telepon.
Tanganku terasa panas, eh ternyata anakku ngompol dan hari sudah pagi.
Ah, ternyata aku mimpi rupanya.

Baca Selengkapnya..

Pro Kontra Anggaran Pendidikan

Oleh Tanto Yakobus

Pro kontra eksekutif dan legislatif seputar seberapa besar persentase anggaran pendidikan mendapat tanggapan dari Ketua Generasi Muda Demokrat (GMD) Provinsi Kalbar, Zainul Arifin.

Bertandang ke Redaksi Borneo Tribune, Kamis (27/11), Zainul menghibau kalangan DPRD Provinsi Kalbar agar tidak memaksakan kehendak--anggaran pendidikan harus dipatok 20 persen dalam RAPBD 2009, sebab apabila tetap dipaksakan, sementara kondisi keuangan terbatas, maka dampaknya pembangunan bidang lainya terhambat.
”Konsekuensinya, Kalbar akan terus terpuruk, tertinggal, miskin dan perekonomian tidak akan berkembang dengan baik,” katanya.
Sebab dengan mamaksa anggaran pendidikan harus 20 persen pasti akan memangkas anggaran penting bidang lainnya, seperti insprastruktur jalan, kesehatan, pertanian, perikanan, pertambangan dan lain sebagainya.
Yang dampaknya terhadap sektor investasi, industri dan perekonomian akan mengalami stagnasi dan jelas investor tidak akan mau masuk karena infrastruktur yang semakin parah.
”Anggaran pendidikan memang sangat penting untuk ditingkatkan sebagaimana amanah konstitusi sebesar 20 persen, tetapi itu bukan harga mati,” kata caleg DPRD Provinsi Dapil Kubu Raya-Kabupaten Pontianak itu.
Sementara pakar hukum Tata Negara Untan, Turiman Faturahman pernah mengatakan bahwa 20 persen anggaran pendidikan dalam UU hanyalah landasan ideal apabila ingin memajukan pendidikan bangsa. ”Patokan itu tidak ada sanksi apabila kita belum punya kemampuan untuk mencapainya,” katanya di lain kesempatan.
Masih menurut Turiman, dalam UUD 1945 saja, terutama kaitnya dengan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, tapi kenyataannya, kaum fakir miskin selama ini belum bisa disantuni, apalagi dipelihara, katanya.
Terkait anggaran dalam APBD Kalbar lanjut Zaunul, memang tergolong minim, yakni hanya Rp1,4 Triliun. Jauh kecil bila dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara atau provinsi lain di Pulau Jawa yang jumlahnya puluhan triliun rupiah.
”Oleh karena itu, sebaiknya kenaikan anggaran pendidikan itu kita lakukan secara ralistis dan bertahap sesuai dengan kampuan dan kenaikan APBD kita saja,” sarannya.
Mestinya kata Zainul, untuk 2009 ini mestinya kita memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalbar yang telah berani menganggarkan pendidikan sebesar 14,41 persen. Sebab pada jaman Gubernur Usman Ja’far anggaran pendidikan hanya 6 persen saja. Artinya, kenaikan mencapai 120 persen dari tahun lalu. Padahal target penerimaan tahun 2009 terjadi penurunan.
Terhadap pihak-pihak yang mengatakan, apabila anggaran pendidikan tidak mencapai 20 persen pada APBD 2009 akan ditolak DPRD karena bertentangan dengan konstitusi, maka timbul pertanyaan bagaimana dengan keabsahan APBD sejak Tahun 2003-2008 dimana anggaran pendidikannya hanya 2-6 persen saja. ”Apakah juga tidak sah? Karena amandemen UUD’45 telah ditetapka sejak tahun 2002 yang lalu”.
”Padahal anggaran dan proyek-proyek pembangunan sudah berjalan dan dewan juga sudah menikmati APBD tersebut,” kata Zainul.
Dan satu hal lagi, mengapa baru ketika menjelang pemilu 2009 ini anggaran pendidikan itu dipaksa harus 20 persen, dimana letak konsistensi Dewan? Apakah ini tidak hanya sekedar komoditas politik saja menjelang pemilu?
Harusnya Diknas sebagai leading sektor bidang pendidikan membuat program jelas untuk penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam hal penuntasan wajib belajar 9 tahun, pemberantasan buta aksara.
”Jadi bukan sekedar harus mematok anggaran 20 persen, tetapi bagaimana membuat mekanisme pengawasannya, mengingat anggaran yang dikelola cukup besar dan rawan penyimpangan,” ingat Zainul.

Baca Selengkapnya..

Konsumsi Publik Konsumsi Politik

Oleh Tanto Yakobus

Ternyata rumit juga mengurus negeri ini. Kalau dipikir-pikir kan sudah ada ring atau rambu-rambunya. Dan semuanya bisa berjalan pada rambu atau rel yang ada itu. Seorang pemimpin tinggal menjadi setir yang baik dan bijak saja.

Ternyata anggapan awam ini bertolak belakang dengan fakta sesungguhnya. Terlebih ketika memasuki pembasan tahun anggaran. Repotnya, dalam membagi porsi mana saja yang harus diprioritaskan. Sebab bila salah membagi porsi itu, maka salah jugalah pelaksanaannya. Artinya pembangunan yang didanai dengan porsi yang tidak benar bisa stagnan.
Itu pulalah yang dialami Pemprov Kalbar pekan-pekan ini. Dalam pembahasan RAPBD Provinsi Kalbar Tahun 2009, terjadi pro kontra antara eksekutif dan legislatif seputar 20 persen anggaran pendidikan.
Memang secara konstitusional, pemerintah telah mematok angka 20 persen untuk pendidikan. Tapi untuk ukuran Kalbar, masih banyak hal yang perlu dipikirkan, terutama terkait dengan anggaran yang minim.
Bayangkan, Kalbar dengan APBD yang hanya Rp1,4 Triliun—sangat kecil untuk ukuran provinsi. Tapi harus membiayai pembangunan di seluruh Kalbar yang meliputi 14 kabupaten/kota. Pertanyaannya, dengan dana sanggupkah?
Sebagai rakyat seharusnya kita memberikan apresiasi kepada Pemprov yang telah berani menganggarkan bidang pendidikan sebesar 14,41 persen Tahun 2009. Sebab pada jaman Gubernur Usman Ja’far saja, anggaran pendidikan hanya 6 persen. Artinya, kenaikan mencapai 120 persen dari tahun lalu. Sementara target penerimaan kita tahun 2009 terjadi penurunan.
Sebagai masyarakat, kita patut mencurigai pihak-pihak yang ngotot menyuarakan anggaran pendidikan harus 20 persen pada APBD 2009, bila tidak akan ditolak di gedung Dewan.
Kecurigaan kita, jangan-jangan ketidakmampuan Pemprov merealisasikan anggara pendidikan 20 persen dijadikan konsumsi politik oleh kalangan politisi yang akan mencalonkan diri kembali pada pemilu 2009?
Sebab sekarang hampir sulit membedakan mana konsumsi publik dan mana konsumsi politik. Keduanya punya sisi yang sama. Sama-sama penting untuk disuarakan, sebab sama-sama mewakili masyarakat.
Publik juga masyarakat, politik juga masyarakat. Jadi, kita harusnya bijak melihat berbagai persoalan. Mungkin Pemprov, terutama Gubernur Cornelis lebih melihat skala prioritas mana yang harus dipenuhi dalam RAPBD 2009, terutama terkait dengan visi misi serta janji-janji politiknya.
Rasanya kurang bijak kalau teman-teman di Dewan ngotot, sebab keduanya demi rakyat. Singkat kata, biarlah gubernur lewat perangkatnya menentukan anggaran dengan mementingkan skala prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan, terutama infrastruktur jalan. Sebab itu terkait investasi dan perkembangan ekonomi masyarakat Kalbar secara luas.

Baca Selengkapnya..

Tuesday, November 25, 2008

Keadilan Masih Mimpi

Oleh Tanto Yakobus

Jauh bukan berarti luput dari pengawasan. Di daerah bukan lantas bisa berbuat enaknya saja. Sebab di Republik ini kita punya aturan yang jelas. Dari pusat sampai daerah pakai aturan yang sama.

Demikian juga dengan lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa maupun hakim, semua sudah ada prosedur tetap (protap) pada lembaga masing-masing dalam menangani kasus.
Dengan demikian, aturan hukum yang diterapkan di Jakarta, perlakuannya sama persis di daerah-daerah di Republik ini.
Artinya, tidak ada pengecualian hukum bagi seseorang. Apalagi bila seseorang itu statusnya tahanan, terpidana atau malah narapidana sekalipun. Sebab protap penanganannya sudah jelas. Aturan hukumnya jelas. Namun teorinya tidaklah seindah praktik di lapangan.
Sebagai orang awam, kita kaget juga dengan perlakukan hukum terhadap mantan Kapolres Ketapang, AKBP Akhmad Sun’an—yang bisa berkeliaran mencari sapi untuk kurban.
Padahal statusnya jelas sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Ketapang--yang dititipkan di ruang tahanan Mapolres Ketapang. Kini, mantan Kapolres Melawi itu tengah menjalani masa pesidangan di Pengadilan Negeri Ketapang terkait kasus illegal logging yang menyeret banyak pejabat di Ketapang.
Kita tidak tahu apakah dengan mudahnya Sun’an keluar masuk ruang tahanan karena ada perlakukan khusus? Kita juga tidak tahu apakah ada perbedaan perlakukan terhadap tahanan yang mantan pejabat penegak hukum dengan orang awam?
Atau memang ada ikatan emosional karena kesamaan korp? Sehingga walau pun statusnya tahanan, dia masih bisa bebas menghirup udara di luar.
Sebetulnya kejadian seperti Sun’an itu bukan kali pertama saja, tapi banyak kasus-kasus serupa terjadi. Dengan berbagai macam alasan mereka yang statusnya tahanan bebas beraktivitas di luar.
Jadi terhadap kasus Sun’an bukan berarti karena Ketapang jauh dari pantauan kita, atau jauh dari pengawasan aparat penegak hukum lainnya.
Sekali lagi, itulah fakta hukum kita. Praktiknya tak selalu seindah teorinya. Sebab antara praktik lapangan dan teori selalu bertolak belakang.
Tak heran juga dari dulu kasus-kasus kakap di negeri ini tak pernah tuntas penyelesainya. Sebab aparat penegak hukum kita hampir-hampir berwajah opurtunis. Begitu dia menyelesaikan suatu kasus, begitu juga dia membuat kasus itu tambah rumit.
Misalnya, biaya untuk penyelesaian satu kasus korupsi senilai Rp100 juta, biaya penyelesainya bisa lebih dari Rp100 juga bahkan bisa mencapai miliaran. Mulai dari proses penyidikan, penyelidikan hingga proses persidangan, butuh biaya yang tidak sedikit. Karena disana sini ada uangnya. Entah apa namanya, yang jelas semuanya butuh uang pelicin.
Demikian juga dengan tersangka atau terdakwa, bila punya duit, bisalah mengatur semuanya. Maka tak heran status tahanan sekali pun bisa tetap keliaran di luar tahanan, seperti Sun’an itu.
Jadi semakin kakap kelas kasus yang ditangani, maka semakin besar pulalah biaya penyelesainya. Dan semakin berduit para tersangka maupun terdakwa, maka semakin enaklah dia, walau pun statusnya pesakitan, tapi hidupnya tidak.
Keadilan yang seadil-adilnya ternyata masih mimpi di negeri ini. Faktanya, ada perlakuan beda antara Sun’an dengan tahanan lainnya.

Baca Selengkapnya..

Warung Politik

Oleh Tanto Yakobus

Sebentar lagi Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sanggau akan menggelar pilkada putaran dua.

Menghadapi pilkada putaran dua itu, dua kubu masing-masing kandidat sibuk merancang strategi pemenangan kandidat yang akan disukseskannya.
Pekan lalu saya secara tak sengaja mempir di sebuah warung kopi di Kota Sanggau.
Kebetulan di warung itu tak satu pun wajah yang saya kenal. Saya pesan kopi dan pilih tempat duduk agak pojok. Belasan orang yang ngopi hari itu tak lain, obrolannya pilkada Sanggau yang menyisakan pasangan Yansen Akun Effendi-Abdulah versus pasangan H Setiman H Sudin-Paulos Hadi di putaran dua pada 15 Desember 2008 nanti.
Ada analisis, ada strategi yang mereka bicarakan. Ada juga suara, “asal jangan Akun”. Tapi ada pula yang mengatakan, “Akun memang mantap”.
Ada juga suara; “bagus pilih Setiman, kita masih punya Paulos Hadi”.
Saya pikir itu suara Dayak, karena masih ada ujungnya, “daripada tak dapat sama sekali, kan masih ada Paulos Hadi”.
Hampir satu jam saya istirahat di situ, ternyata tak ada tema lain, obrolan penikmat kopi, politik melulu. Betul-betul warung politik, bukan warung kopi lagi.
Setali tiga uang, terjadi di warung kopi Kota Pontianak. Di salah satu warung kopi Sungai Jawi, ternyata warga kota ngobrol politik di warung kopi juga. Walau bukan penduduk Kubu Raya, tapi warga Kota Pontianak tak sedikit yang jadi tim sukses untuk kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.
Strategi “perang” selalu dibicarakan dan didiskusikan di warung kopi. Untuk Kubu Raya, kandidat yang akan bertarung pada putaran dua adalah pasangan perseorangan Muda Mahendrawan-Andreas Muhroetin versus pasangan Sujowo-Raja Oktohari Sapta, yang pelaksanaannya sama dengan Kabupaten Sanggau.

Baca Selengkapnya..

Wednesday, November 19, 2008

Mengapa Harus Pemekaran?

Oleh Tanto Yakobus

Rentang waktu 10 tahun reformasi di Kalimantan Barat , sudah dimekarkan enam kabupaten dan satu kota menjadi daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru tersebut adalah, Bengkayang, Landak, Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya dan Kota Singkawang. Dimana di jaman Orde Baru, Kalbar hanya memiliki tujuh kabupaten dan satu kotamadya. Namun kini Kalbar memiliki 14 kabupaten/ kota. Perkembangan ini sungguh luar biasa.

Bersamaan dengan pemekaran itu pula, gerak langkah pembangunan di setiap kabupaten/ kota tumbuh pesat. Dulu tidak ada jalan tembus kecamatan bisa kendaraan roda empat, sekarang bisa. Dulu tidak ada hotel di kecamatan, sekarang ada.
Belum lagi pelayanan pemerintah. Dulu orang susah payah menjangkau kecamatan bahkan bisa berhari-hari lamanya, kini tinggal hitungan jam bahkan menit.
Demikian juga pelayanan kesehatan. Dulu orang hendak berobat mininam harus ke pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di kecamatan, kini petugas kesehatan sudah mondok di desa bahkan dusun.
Bidang pendidikan, terutama untuk sekolah lanjutan pertama maupun atas, harus ke kecamatan tertentu bahkan hanya ada ibukota kabupaten. Kini, SMP maupun SMA sudah ada di desa-desa.
Kalau kita mau jujur, itu merupakan buah pemekaran beberapa kabupaten menjadi daerah otonom baru. Nah, ini sungguh luar biasa, belum lagi akses ekonomi yang mudah dijangkau.
Melihat keberhasilan beberapa daerah otonom baru tersebut dalam bidang pembangunan, memicu beberapa daerah untuk ”memisahkan” diri menjadi daerah otonom baru. Bahkan yang lebih besar keinginan warga kita di wilayah timur Kalbar yang meliputi lima kabupaten, yakni Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu yang hendak membentuk provinsi Kapuas Raya.
Segala persyarakat untuk menjadi daerah otonom baru sudah mereka penuhi. Tinggal sekarang menunggu keputusan politik dari DPR-RI dan Pemerintah Pusat saja.
Lalu di tingkat kabupaten sendiri, ada beberapa daerah yang juga ingin pemekaran. Di Kapuas Hulu ada kelompok kerja yang menghendaki pembentukan Kabupaten Semitau, di Ketapang berkembang aspirasi masyarakat membentuk Kabupaten Kendawangan dan Kabupaten Sandai.
Di Kabupaten Sanggau berkembang aspirasi membentuk Kabupaten Sekayam Raya dan Kabupaten Tayan. Di Kabupaten Landak berkembang aspirasi masyarakat aliran Sungai Mempawah dan sekitarnya untuk membentuk Kabupaten Landak Utara. Dan di Kabupaten Sintang diwacanakan pembentukan Kabupaten Perbatasan.
Bila dilihat dari beberapa aspirasi masyarakat yang muncul ke permukaan, keinginan membentuk daerah otonom baru tersebut, bukan semata-mata latah atau mumpung ada kesempatan. Tapi lebih dari itu. Ya apalagi kalau bukan untuk pemerataan pembangunan.
Pengalaman kita sebelum pemekaran kabupaten, kebijakan pembangunan berdasarkan teritorial atau zona. Terutama dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Tata Ruang Kabupaten (RTRK) selalu menggunakan zona. Dan kadang zona yang digunakan itu tidak adil. Hasilnya, lihat saja kesenjangan pembangunan kawasan pantai dan pedalaman yang kita rasakan sekarang.
Beruntung ada daerah otonom baru, sehingga daerah pedalaman yang dulunya tertinggal, sekarang sedikit demi sedikit bisa mengejar ketertinggalannya. Disamping itu, dengan daerah otonom baru semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, rentang kendali pemerintah semakin dekat dengan masyarakatnya.
Jadi tak heran beberapa daerah ingin membentuk daerah otonom baru tersebut, karena dengan otonomi sekarang ini, titik berat kebijakan dan inti pembangunan ada pada daerah kabupaten/ kota. Sedangkan provinsi hanya sebagai fasilitator, mediator dan pengawasan saja. Dia tak lebih dari perwakilan pemerintah pusat di daerah dan sebaliknya. Sedangkan kabupaten/ kota merupakan ”kerajaan” kecil—yang punya wilayah dan kekuasaan penuh di negeri ini. Tapi jangan lupa, kabupaten/ kota yang tidak bisa berkembang dan mandiri berdasarkan evaluasi Badan Otonomi Daerah—bisa dicabut dan dikembalikan ke kabupaten induk.□

Baca Selengkapnya..

Inspirasi dari Pahlawan

Oleh Tanto Yakobus

Setiap tanggal 10 November kita memperingati hari pahlawan. Itu sudah menjadi rutinitas kita setiap tahun sejak pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai hari pahlawan.

Dan hanya kalangan PNS, TNI/Polri dan anak-anak sekolah saja yang memperingati hari pahlawan itu dengan upacara bendera maupun dengan melakukan kunjungan ke taman makam pahlawan. Sementara bagi kita orang awam, melewati setiap tanggal 10 November itu seakan tanpa makna.
Padahal bila dilihat dari pelajaran sejarah, pahlawan itu adalah orang yang diteladani atau dibanggakan. Membanggakan pahlawan sama dengan membanggakan suatu negara, sebab bila negara tanpa pahlawan, kita pun tidak merasa bagian dari negara itu. Makanya kita harus bangga karena memiliki sederet nama tokoh yang bisa kita banggakan—yang sampai hari ini kita sebut pahlawan.
Itu artinya, bagi kita pahlawan menjadi penting karena ia memberikan inspirasi kepada kita. Inspirasi untuk memperbaiki diri sendiri maupun lingkungannya. Dan sekali lagi kita bersyukur karena di negeri ini banyak orang yang memberi inspirasi untuk kita maju dan sejajar dengan orang lain, yakni lewat figur para pahlawan tadi.
Persoalannya sekarang, apakah kita mampu mengambil inspirasi untuk dijadikan spirit dalam memperbaiki diri sendiri maupun negara yang kita cintai ini?
Karena itu, memperingati hari pahlawan merupakan saat tepat untuk merefleksikan diri apakah kita betul-betul paham dengan arti kepahlawanan? Jika tidak, ia hanya akan menjadi seremoni tanpa makna, ia akan menjadi rutinitas setiap tahunnya, dan yang parah lagi ia tidak membuat perubahan sedikitpun terhadap diri kita apalagi bangsa ini.
Setiap generasi memang memiliki persoalan dan tantangannya sendiri. Dulu, musuh utama bangsa ini adalah penjajah. Kita rela menumpahkan darah demi mengusir penjajah dari bumi pertiwi.
Kini, banyak musuh kita yang mesti dilawan bersama. Musuh negara dan dunia jelas terorisme dan perubahan iklim. Tapi musuh kita adalah keserakahan dan korupsi yang masih menghantui negeri ini. Dan musuh yang paling utama adalah kemiskinan dan kebodohan.
Korupsi sedikit demi sedikit mulai di kikis dari ”budaya” di negeri ini—lewat tangan-tangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Pun demikian dengan terorisme, beberapa hari lalu agaknya anti klimaks bagi kita paska eksekusi Amrozi Cs yang merupakan pelaku utama bom Bali I.
Tinggal sekarang yang menjadi tugas utama kita adalah bagaimana kita terbebas dari kemiskinan dan kebodohan itu. Apakah makna hari pahlawan bisa menjadi inspriasi kita untuk keluar dari belenggu kebodohan dan kemiskinan itu?
Tugas kita memang berat. Krisis keuangan global yang dialami Amerika Serikat dirasakan langsung oleh kita yang ada di pelosok daerah. Harga karet yang selama ini menopang perekonomian rakyat kita tiba-tiba anjlok. Bahkan sampai ke dasar harga terendah. Demikian juga dengan komoditas lainnya, seperti sawit, juga mengalami hal serupa.
Nah, dengan momen kepahlawanan itu, kiranya bisa menjadi inspirasi bagi kita agar bangkit dari keterpurukan akibat kemiskinan dan kebodohan itu. Semangat heroik yang dipekik para pahlawan kiranya bisa membakar semangat kita untuk bangkit dan maju bersama untuk mengapai kesejahteraan yang telah dicita-citakan sejak negara ini dibentuk.
Namun sampai usia ke-63, negeri ini belum terbebas dari kebodohan dan kemiskinan. Semoga dengan semangat para pahlawan, bisa kita maknai sebagai heroisme baru yang terus menerus kita bangun bersama. Sebab sebagai bangsa yang besar dan menghargai jasa pahlawannya, kita tidak ingin pahlawan tanpa makna. Kita ingin nilai luhurnya itu selalu melekat pada kita demi kemajuan bangsa kedepan. Semoga!

Baca Selengkapnya..

Rumah Bagi Si Miskin

Oleh Tanto Yakobus

Tiga hari pasca pencoblosan pemilihan Walikota Pontianak, sebagai warga kota, tentu kita semua sudah tahu siapa pemenangnya. Yah siapa lagi kalau bukan Sutarmidji, SH, M.Hum dan pasangannya, Paryadi, SP. Maklum di era keterbukaan dan lancarnya komunikasi dewasa ini, kita gampang sekali mengetahui hasil Pilwako 25 Oktober 2008 kemarin.

Nah, sebagai kandidat walikota, tentu paket Sutarmidji mempunyai jani-janji yang berupa program yang akan dilaksanakannya selama lima tahun bila terpilih sebagai Walikota Pontianak.
Untuk meyakinkan warga pemilih, paket Sutarmidji-Paryadi menawarkan 10 program unggulannya untuk mensejahterakan masyarakat Kota Pontianak.
Nah, dari 10 program tersebut, saya tertarik dengan program rehabilitasi rumah 1000 unit pertahun. Rumah yang akan direhabiltiasi itu adalah rumah warga yang tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai rumah tinggal.
Utamanya, rumah warga yang beratapkan daun rumbia atau sagu, lalu tiang cerujuk yang masih banyak dijumpai terutama di kawasan Pontianak Barat, Utara, Timur dan sedikit di Pontianak Selatan dan tenggara.
Bila kita berjalan menelusuri gang-gang daerah padat penduduk di kota ini, terutama kantong-kantong tertentu, memang banyak ditemukan rumah tidak layak huni. Sudahlah atapnya bocor saat hujan, dindingnya tembus pandang pula.
Ini jelas bebas bagi si empunya rumah. Sudahlah beban hidup yang berat, dia harus menanggung beban sosial lagi.
Beban sosial karena bila dia memiliki anak gadis, jelas anaknya malu bergaul dengan siapa saja, karena bila ada teman atau sahabat berkunjung, rumahnya reot. Belum lagi hal-hal lain, banyak masalah yang akan muncul saat orang tidak memiliki rumah layak huni.
Barang kali berangkat dari pemikiran demikian, Sutarmidji yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota Pontianak punya niat untuk merehabilitas rumah warga yang tak layak huni tersebut dalam programnya yang kelak akan dituangkan dalam visi misinya membangun Kota Pontianak.
Menurut kita, program tersebut sangat mulia, apalagi jumlahnya tidak sedikit, 1000 rumah pertahun. Jadi berangkat dari ketiadaan rumah menjadi punya rumah, beban pikiran orang semakin ringan. Dengan ringannya beban hidup seseorang, maka kemiskinan juga diharapkan semakin berkurang.
Sebab orang miskin tidak lagi berpikir bagaimana cara mencari uang atau nafkah untuk memperbaiki rumahnya, sebab uang jatah rehab rumah itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti membeli bahan makanan yang bergizi, untuk biaya sekolah anak-anak mereka maupun biaya kesehatannya.
Yang lebih melegakan lagi, begitu tahu dirinya unggul dalam perhitungan suara, Sutarmidji langsung mengeluarkan statemen bahwa bahwa program 1000 rumah pertahun tidak diutamakan di daerah basis suaranya, tapi akan merata di seluruh kantong-kantong kemiskinan di kota ini. Dirinya tidak ada istilah anak emas atau bukan. Tapi warga kota semua dirangkulnya.
Maka bagi Anda yang kebetulan tidak memilih Sutarmidji, dan belum punya rumah yang layak huni, janganlah berkecil hati. Sebab sebagai pemimpin, Sutarmidji akan merangkul semua orang, baik yang kalah maupun yang menang. Sebab ini bukanlah kemenangan Sutarmidji-Paryadi, tapi kemenangan warga Kota Pontianak.
Sekarang marilah kita bersama-sama menunggu realisasi janji rumah bagi orang miskin itu. Kita yang miskin berhak menagihnya, sementara yang punya kemampuan berhak memantau janji itu. Sebab walaupun itu janji politik, yang namanya janji tetaplah janji dan janji itu adalah hutang kepada orang-orang yang berhak menerimanya.□

Baca Selengkapnya..

Sawit dan Illegal Logging

Oleh Tanto Yakobus

Pernyataan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar, Saban Setiawan, soal perluasan lahan perkebunan sawit di Kecamatan Jagoi Babang, Bengkayang, oleh PT LL diduga terjadi praktek "illegal logging" atau pembalakan hutan secara liar bukanlah mengejutkan.

Dalih pembukaan lahan sawit yang memboncengi praktik illegal logging sebetulnya sudah berlangsung lama, bahkan dapat dikatakan “cara bijak” beberapa perusahaan untuk membalak hutan.
Jauh sebelum masyarakat dan aparat kita mengenal kasus illegal logging, praktik “memboncengi” ini terlah terjadi. Pada beberapa kasus pembukaan lahan di Kalbar umumnya, perusahaan sawit mengkonversi lahan milik masyarakat yang di atasnya tumbuh berbagai tanaman, termasuk tanaman yang sudah langka seperti tengkawang.
Sudah menjadi rahasis umum, sebelum penanaman dilakukan pembersihan lahan. Mulai dari penebangan hingga pembersihan—tentu terdapat beberapa kayu dengan ukuran raksasa yang tumbuh di rencana lahan sawit tersebut.
Dan kasus yang banyak ditemukan adalah pembabatan secara besar-besaran terhadap pohon-pohon tengkawang warisan nenek moyang masyarakat. Pohon tengkawang tersebut memang sudah berumur puluhan bahkan ratusan tahun. Maka tak heran diameternya pun bisa mencapai tiga hingga empat meter.
Itu baru kasus terjadi pada lahan perkebunan sawit yang melakukan konversi di lahan masyarakat, tapi bila melakukan konversi di lahan yang dekat dengan hutan lindung atau hutan perawan, maka kesempatan besar bagi perusahaan untuk membabat hutan perawan tersebut.
Masih dengan dalih yang sama (pembersihan lahan), perusahaan sawit dengan leluasa membabat hutan dan mengambil kayunya untuk dijual ke perusahaan tertentu pula. Nah, kadang petugas kita tidak tanggap dengan kasus seperti ini. Ya dalihnya tetap membuka lahan untuk perkebunan, tapi dalam praktiknya, mereka membabat hutan untuk kepentingan pribadi mereka.
Kasus serupa terjadi di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Perusahaan sawit membabat hutan di luar areal sawit mereka. Ijin perkebunan disalahgunakan untuk melakukan kegiatan ”illegal logging” yang secara kasat mata dibenarkan dengan dalih pembersihan lahan tadi.
Dalam kasus ini, negara jelas dirugikan. Sementara perusahaan, sebelum sawitnya menghasilkan, sudah meraup keuntungan dari hasil penebangan kayu secara illegal tersebut.
Temuan Walhi dengan contoh kasus PT LL yang hingga saat ini belum memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sehingga belum boleh beroperasi, tetapi kenyataan di lapangan perusahaan itu sudah melakukan pembersihan lahan serta menjual hasil penebangan kayunya ke Malaysia Timur (Sarawak).
Temuan serupa pernah dilansir oleh World Wide Fund for Nature (WWF). Dengan dalih perluasan lahan perkebunan sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, perusahaan sengaja merambah kawasan hutan lindung yang sebagian besar masuk kawasan jantung dunia atau "Heart of Borneo" (HoB), yakni hasil kesepakatann tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Bahkan WWF meneliti sekitar sembilan anak perusahaan PT Sinar Mas, saat ini sedang melakukan pembersihan lahan dengan luas sekitar 160 ribu hektare, yang masuk dalam kawasan hutan sekunder dengan hutan bagus serta berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Betung Karihun (TNBK).
Dari data WWF, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas kawasan lindung, taman nasional dan hutan lindung sekitar 1.626.868 hektare atau 54,59 persen, kawasan budidaya hutan sekitar 764.543 hektare atau 25,65 persen dan kawasan budidaya pertanian bukan danau sekitar 588.481 hektare atau 19,75 persen, serta kawasan danau sekitar 17.925 hektare.
Dari data tersebut sekitar 80,24 persen termasuk kawasan hutan lindung, taman nasional, dan hutan lindung, sisanya sekitar 19,75 persen kawasan budidaya pertanian dan perkebunan. Nah, bila pemerintah kita terutama pihak yang punya kewenangan tidak tanggap dengan “pemboncengan” yang dilakukan perusahaan perkebunan, maka upaya memberantas illegal logging akan sia-sia. Di tingkat masyarakat bisa diberantas, tapi di perusahaan jalan terus.□

Baca Selengkapnya..

Saturday, November 8, 2008

Sosialisasi Calon Senator





Baca Selengkapnya..

Tuesday, November 4, 2008

Profil Caleg DPRD Provinsi Kalbar



TANTO YAKOBUS, S.Sos
Caleg DPRD Provinsi Kalbar
Nomor Urut 2
Daerah Pemilihan Kalbar 6
(Kabupaten Sanggau dan Sekadau)

Mari Berjuang Bersama PARTAI DEMOKRAT
"BERSAMA KITA BISA"

Profil Lengkap:

Tanto Yakobus, S.Sos
Home page: http://www.tuahtanto.blogspot.com
e-Mail: tanto_y@yahoo.co.id
Mobile: 08125616117

===========================

Nama Lengkap : Tanto Yakobus, S.Sos
Tempat Tgl. Lahir : Landau Mentawa (Sekadau), 14 Februari 1972
Agama : Katolik
Suku Bangsa : Dayak
Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Jl. Danau Sentarum
Komp. Sentarum Sejahtera 3 Blok I No.24-26
Pontianak Kota - 78116.
HP. 08125616117

Keluarga:

Istri : Indri Handayani
Tempat Tgl. Lahir : Semarang, 8 Juni 1978
Pekerjaan : Paramedis Rumah Sakit Santo Antonius (RSSA) Pontianak

Anak I : Fidellis Cesare Castro (7)
Anak II : Maria Viyetha (5)


Pendidikan:

a. Formal
- Fisip UNTAN Pontianak (1998)
- SMA Katolik ”Karya” Sekadau (1993)
- SMP Katolik ”Suparna” Senangak (1990)
- SDN Landau Mentawa (1987)

b. Khusus/ Kursus
- Narativ Reporting (Jurnalis Sastrawi) Pantau Jakarta (2007)
- Kursus Jurnalis internal Jawa Pos Grup (2003)
- Meliput wilayah konflik (LSPP-ISAI Jakarta) di Pontianak (2000)

Riwayat Pekerjaan:

- Wakil Pemimpin Redaksi Harian Borneo Tribune Pontianak (2008-Sekarang)
- Redaktur Harian Borneo Tribune Pontianak (2007-Sekarang)
- Wartawan/Redaktur Harian Equator (Jawa Pos Grup) di Pontianak (2001-2006)
- Koresponden Majalah FORUM Jakarta di Pontianak (2002-2003)
- Koresponden Majalah GAMMA Jakarta di Pontianak (1999-2003)
- Wartawan Harian Suaka Pontianak (1998)

Organisasi:

- Wakil Sekretatis DPD Partai Demokrat Provinsi Kalbar (2007-2012)
- Ketua Korda Partai Demokrat Kabupaten Sekadau (2007-Sekarang)
- ISKA Korda Provinsi Kalbar (2007-Sekarang)
- AJI Pontianak (1999-Sekarang)
- ISKA Basis Kota Pontianak (2000-2003)
- PMKRI Santo Thomas Moore Cabang Pontianak (1993-1998)

Baca Selengkapnya..

Saturday, September 6, 2008

Koes Plus Meriahkan Reuni SMPK Santo Gabriel Sekadau

*Dihadiri Alumni Angkatan 1970-2000


Alumni Sekolah Menengah Pertama (SMP) Katolik “Karya” Santo Gabriel Sekadau mulai dari angkatan 1970 hingga 2000, menggelar reuni untuk yang pertama kalinya. Acara tersebut dilaksanakan di gedung baru SMPK St. Gabriel, Jalan Raya Rawak Sekadau, mulai dari tanggal 5-8 September 2008.

Dari sejarahnya, SMPK ini berdiri tahun 1968. Selanjutnya sekolah ini mulai operasional tanggal 17 Januari 1968. Kemudian Tahun 1970 sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Karya Keuskupan Sanggau tersebut untuk pertama kalinya meluluskan siswa-siswinya. Dan lulusan tahun 1970 ini merupakan angkatan yang pertama.
Dalam perjalanannya dari masa ke masa, yakni dari tahun 1970 hingga 2008, SMPK Santo Gabriel sedikitnya sudah berhasil meluluskan 5.429 orang siswa. 30 persen diantarnya sudah berhasil. Ada yang menjadi pengusaha, pejabat pemerintah (eksekutif) anggota DPRD (legislatif), dan ada juga yang menjadi guru dan lain sebagainya baik negeri maupun swasta.
Karena begitu banyak prestasi yang berhasil diukir oleh sekolah ini, status yang disandangnya pun cukup baik. Tak heran SMPK yang dikelola oleh para Misionaris dari Italia itu telah memiliki status Akreditasi B. Kedepan dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka berkeinginan agar sekolah ini bisa terakreditasi A.
Kini, secara fisik, SMPK Santo Gabriel memiliki 11 ruangan belajar, perpustakaan dan kantor guru serta memiliki 16 guru.
Adapun tema yang diambil oleh panitia dalam reuni tersebut adalah ”Menemukan Kembali Nilai-Nilai Solidaritas Melalui Semangat Santo Gabriel”.
Ketua Panitia Reuni, Martinus, yang juga Wakil Ketua DPRD Sekadau, mengatakan, tujuan besar yang ingin diharapkan dari hasil seminar reuni ini adalah dapat merekomendasi beberapa hal penting.
Diantaranya terbentuknya badan atau ikatan alumni SMPK Santo Gabriel. "Dengan terbentuknya atau adanya wadah ini, semakin memudahkan para alumni untuk berkomunikasi dan memperhatikan almamaternya,” kata legislator Golkar itu.
Dengan kegiatan semacam ini lanjut Martinus, paling tidak sebagain kecil data alumni dapat diperoleh. Dari itu semua alumni yang hadir lanjut Martinus wajib mendaftar. "Dari sekian angkatan hampir semua sudah tersebar, bahkan ada yang di Jakarta," tutur Martinus.
Seterusnya seperti yang dikatakan Martinus, target peserta yang diinginkan dalam reuni tersebut sebanyak 500 orang. "Jumlah sebayak ini terdiri dari angkatan 1970-2000," jelas Martinus.
Kedatangan 500 alumni itu menurut rencananya, jika cuaca memungkikan akan disambut dan diringi dengan tarian Dayak. Dari hasil pantauan di lapangan, meskipun lama tidak pernah bertemu, namun mereka tetap memperlihatkan keakraban yang sangat luar biasa. "Tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Demikian syair singkat dari lagu yang dinyanyikan Koes Plus. Hal ini barang kali yang mereka inginkan dalam pertemuan tersebut.
Martinus menjelaskan adapun maksud dari reoni tersebut adalah untuk menjalin keakraban dan kebersamaan antara angkatan-angkatan yang sudah ditentukan. "Tujuan reuni kita ini tidak lain tidak bukan untuk temu kangen, terlebih untuk menjalin keakraban sesama alumni," ulas Martinus.
Acara reuni ini akan berlangsung selama 4 hari. Hari pertama yakni tanggal 5 september 2008 acara penyambutan dan rapat kordinasi antar panitia dari Sekadau dan panitia kecil dari Jakarta. Hari kedua, seminar atau pencerahan terakhirt acara napas tilak atau jalan santai. Rute yang akan dilalaui mulai dari gedung baru SMPK St. Gabriel, menuju gedung lama SMPK Gabriel, dan dilanjutkan ke asrama Susteran, terakhir kembali lagi kegedung baru SMPK St. Gabriel. Tepat pukul 19.00 wib acara reuni resmi dibuka. Hari ketiga sebelum seminar dilanjutkan, semua anggota reuni akan melaksanakan Misa bersama di Gereja Katolik Sekadau. Untuk acara malam hari selaian menampilkan Koes Plus, panitia juga mengadakan acara api unggun. Hal biasa yang dilakukan dihari terakhir adalah acara sayonara. Demikia serangkaian kegiatan reuni SMPK St. Gabriel Sekadau untuk angkatan 1970-2000.
Panitia Hadirkan Koes Plus.
Koes Plus salah grup band yang berhasil merilis salah satu lagu terpaforitnya saat bersama di sekolah. Untuk mengenang kembali masa indah tersebut, sengaja panitia menghadirkan Koes Plus. Berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan panitia, Koes Plus mentas Sabtu Malam (6/8), pukul 20.00 wib.
Martinus yakin masyarakat Sekadau akan berbondong-bondong datang menyaksikan penampilan pas Pion Kuspoyo dan reken-rekannya. "Kita sekalian tntu akan terhibur dengan lagu manis yang akan dipersembahkan koes plus," ujar Martinus lagi.□Hartono/Borneo Tribune, Sekadau.

Baca Selengkapnya..

Wednesday, September 3, 2008

Sui Tebelian Disiapkan Ibukota PKR


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, Drs H Jannah Lingga, M.Si, mengungkapkan, jenuhnya kawasan dalam Kota Sintang membuat pihaknya berencana menjadikan kawasan lahan antara Kota Sintang-Sui Tebelian sebagai daerah pusat ibu kota Provinsi Kapuas Raya (PKR).

Kawasan dalam Kota Sintang sudah jenuh. Untuk memformat jalan baru dalam kota pun sulit dilakukan. Karenanya, Bappeda kini sedang mendesign alternatif membuka lahan kota baru agar beban lahan pemukiman kota lama (Sintang Kota) menjadi berkurang. Penataan Sintang Kota tetap kita lakukan, tetapi bukan sebagai persiapan ibukota PKR. ”Ibukota provinsi bukan berada dalam Sintang Kota, akan tetapi kita keluarkan ke daerah antara Kota Sintang-Sui Tebelian, termasuk penempatan fasilitas-fasilitas kantor provinsi dan lintas vertikal provinsi,” kata Lingga kepada saya, di ruang kerjanya pada, Senin (1/9) pagi.
Dengan kondisi jenuhnya kawasan Kota Sintang, Lingga juga membeberkan pihaknya sedang berencana mengalihkan kawasan pemukiman ke luar Kota Sintang. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, Bappeda mendesign pemukimannya berada di sebelah lajur kanan arah Sui Ukoi. Atau dengan kata lain, kawasan pemukiman itu direncanakan lokasinya berada dekat kawasan industri dan pelabuhan Sui Ringin.
”Untuk industri tentunya memerlukan perumahan karyawan, buruh dan sebagainya. Di dekat Terminal Sui Ukoi juga akan kita buat terminal bongkar muat barang. Tentunya disana juga akan memerlukan banyak tenaga buruh dan lainnya. Sedangkan untuk warga kelas menengah keatas atau yang berduit, untuk pemukiman yang sedikit elit diarahkan ke daerah Kelam,” jelasnya.
Dengan memperhatikan konsep wilayah, Lingga menjelaskan, terdapat dua konsep pembangunan yang akan ditangani, yaitu wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Akan tetapi, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sintang ini mengakui adanya persoalan dalam rencana pembangunan wilayah perkotaan, dimana di wilayah perkotaan persoalan yang dihadapi adalah persoalan jalan, trotoar, marka dan pasar.
Khusus untuk persoalan jalan, Bappeda mengevaluasi jalan yang ada dan akan dirancang jalan baru. Jalan baru artinya, akan dibuka jalan di kawasan pemukiman yang penduduknya belum ada atau belum padat. Dari hasil kajian yang dilakukan di jalan ada sekarang ini, jalan Kota Sintang dilihat dari perumahan penduduk, sudah jenuh.
”Jenuh dalam arti kata jalan yang ada itu tidak mungkin dilebarkan. Boleh dilebarkan, tetapi memerlukan perencanaan yang matang dan juga biaya yang besar. Kenapa biaya besar? karena selain pembangunan fisik jalannya, disana juga mungkin sudah ada rumah penduduk, ada lahan usaha, pagar, tanaman dan sebagainya,” katanya.
Pelebaran itu lanjutnya, dimungkinkan bisa saja terjadi jika masyarakat mengikhlaskan tanahnya, tetapi bangunan yang ada terutama rumah, mungkin akan berat. Tetapi meski demikian, Lingga menyatakan kondisi itu tidak serta merta menutup kemungkinan akan terjadinya pelebaran jalan. Karena, untuk mewujudkan rencana itu pihaknya hingga saat ini masih melakukan pengkajian dan pendekatan terhadap masyarakat terkait rencana pelebaran jalan dimaksud.

Dua Jalur
Adapun rencana jalan yang sangat perlu untuk dilebarkan, adalah Jalan M.T. Haryono. Di jalan itu rencananya akan dibuat menjadi dua jalur. ”Karena kita rencanakan mulai tahun 2009 sudah ada perencanaan jalan dua jalur dari Simpang Pinoh sampai ke Sintang Kota, masuk hingga ke jalan M.T. Haryono dan kemudian masuk hingga jalan menuju Simpang Tugu Sebeji,” bebernya.
Kemudian untuk jalan dalan Kota Sintang yang direncanakan akan dilebarkan, adalah Jalan M.Saad, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Pangeran Kuning. Ketiga jalur jalan ini, menurutnya merupakan jalur fital yang ada dalam Kota Sintang yang sudah terbangun.
Meski telah memiliki Jalan Lintas Melawi dengan dua jalur dan Jalan M.T. Haryono yang cukup lebar, sebagian pihak melihat kondisi jalan yang ada di Kota Sintang sekarang ini belum layak dijadikan sebagai jalan di wilayah yang direncanakan sebagai ibu kota Propinsi Kapuas Raya. ”Memang betul itu. Karena yang dikatakan sebagai jalan dalam kota itu tidak hanya satu, melainkan harus ada alternatif jalan lainnya,” ucap Lingga membenarkan penilaian sebagian pihak terkait kondisi jalan Kota Sintang saat ini.
Saat ini tutur Lingga, Jalan M.T. Haryono dan Jalan Lintas Melawi hanya satu jalan, dengan tidak adanya jalan alternatif lainnya. Jika kedua jalan itu mengalami kemacetan, maka segala aktivitas baik itu arus barang, arus orang tidak akan ada. Oleh karena itu untuk di Jalan M.T. Haryono, Bappeda kini sedang merancang pembangunan ring road (jalan memutar) Sui Durian. Ring road itu dimulai dari Tugu P.U atau yang biasanya juga disebut Tugu Kiban (Kompi Bantuan) ke belakang Bandara Susilo hingga tembus ke belakang daerah Masuka.
”Ini jalan alternatif kedua, sehingga beban berat Jalan M.T. Haryono terkurangi, sedangkan pelebaran Jalan M.T. Haryono tetap dilakukan. Jalan alternatif itu sedang kita rancang tahun 2008 ini, tetapi pembangunan fisiknya telah kita lakukan walaupun jalan alternatif tersebut belum tembus hingga ke Masuka,” tambahnya.

Jalan Alternatif
Yang menjadi kesulitannya saat ini ungkapnya, adalah pembangunan jalan alternatif di kawasan Tanjung Puri. Jika dibuatkan ring road di Tanjung Puri, yang paling bisa dilakukan adalah pembangunan ring road mulai dari daerah Akcaya I sampai ke daerah Sui Ana. Pemikiran lainnya, adalah mulai dari daerah Teluk Menyurai hingga ke Akcaya I. ”Kesulitan yang dihadapi, adalah jalan yang di dalam kota. Jika umpamanya beban berat Jalan Lintas Melawi terlampau besar, sekarang alternatif keduanya kemana ?,” ujarnya.
Dikatakannya, Jalan Teuku Umar tidak mungkin untuk dilebarkan, karena selain kawasan jalan itu padat penduduk, jalan itu juga biasanya terendam banjir jika volume air sungai naik, demikian juga untuk daerah Baning Hulu. Yang bisa dilakukan, sambung Lingga, adalah pelebaran jalan mulai dari Baning Hulu-Sungai Ana sampai ke Akcaya I.
”Ini sudah masuk konsep pembangunan kita, termasuk tembus mulai dari RRI-Rumah Sakit Rujukan-Sui Ana. Nantinya mulai Sui Ana Hulu itu akan dibuatkan jalan, yang sebagian jalannya sudah dimulai sekarang. Memang untuk melapis jalan alternatif Jalan Lintas Melawi sangat berat bagi kita,” akui Lingga.

Kota Baru
Dengan jenuhnya Kota Sintang saat ini, Lingga mengungkapkan bahwa pihaknya kini sedang merancang jalan-jalan baru untuk tiga daerah baru yang dirancang untuk dijadikan sebagai kota baru, yakni daerah Tanjung Puri (mulai dari Akcaya I-Sui Ana-Teluk Mneyurai), kemudian daerah Kapuas Kiri Hulu (mulai dari belakang SMPN 4 Sintang-Kantor Lurah Kapuas Kiri Hilir-tembus hingga ke RT 11 lewat belakang SMPN 4 Sintang), dan yang ketiga adalah daerah Sui Durian (mulai dari belakang Bandara Susilo-Sui Ringin-daerah Sengkuang). ”Jadi kita akan membuka jalan-jalan baru di daerah tersebut. Kita harapkan mulai tahun 2009 sudah mulai design teknis,” tandasnya.□

Baca Selengkapnya..

Tuesday, September 2, 2008

Sebulan, RUU Kapuas Raya Selesai


Proses lahirnya suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) melalui ”Hak Inisiatif” melewati pintu DPR RI untuk pembentukan suatu daerah otonom baru seperti Provinsi Kapuas Raya memang bukan perkara mudah. Namun bukan pula merupakan suatu hal yang sulit atau mustahil.

”Namun yang terpenting kalau sudah Badan Musyawarah (Banmus) putuskan bahwa pemekaran Provinsi Kapuas Raya disidangkan dalam Paripurna DPR RI dan disetujui oleh semua fraksi yang ada DPR RI, maka pimpinan DPR akan menugaskan Badan Legislasi (Baleg) untuk melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi terhadap suatu rancangan Undang-Undang,” demikian penegasan itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI yang sekaligus sebagai salah satu unsur pimpinan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Prof. Drs. H. Rustam E. Tamburaka, MA, PhD di calon ibukota Provinsi Kapuas Raya, Kabupaten Sintang.
Legislator Partai Golkar ini menerangkan apa yang disebut harmonisasi dan sinkronisasi itu adalah segala persyaratan untuk membentuk suatu daerah otonom baru seperti Provinsi Kapuas Raya. Proses harmonisasi itu dilihat dari sisi persyaratan administratif beserta teknis cakupan wilayah termasuk persyaratan fisik serta letak ibu kota provinsi itu berada di mana. ”Setelah proses itu selesai dilalui, kita buatkan rancangan Undang-Undangnya,” terang Tamburaka ketika berkunjung ke Kabupaten Sintang melakukan kunjungan spesifik sekaligus verifikasi faktual belum lama ini.
Kemudian dia menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 silam, maka pada saat ini khususnya untuk pembentukan suatu wilayah otonom baru itu berbeda ketika pada periode 1999-2004 silam. Dalam periode yang lalu dalam satu UU dapat diakomodir beberapa daerah otonom baru. Mulai dari provinsi maupun kabupaten/kota dapat dijadikan satu ke dalam satu UU saja.
Namun pada periode saat ini, jelas Tamburaka lagi, untuk pembentukan suatu provinsi, kabupaten maupun kota di Indonesia harus diakomodir masing-masing ke dalam satu UU dan tidak bisa digabungkan lagi seperti pada periode yang lalu. Karena apa, karena di dalam konsideran, landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridisnya berbeda-beda. ”Itu yang kami jadikan alasan untuk membentuk suatu daerah baru dengan membentuk Undang-Undang sendiri-sendiri dan tidak bisa digabungkan seperti pada periode terdahulu,” ungkap dia.
Dia mengaku bahwa proses pembuatan suatu rancangan Undang-Undang di Badan Legislasi DPR RI itu tidak memakan waktu yang lama. Menurutnya, pembuatan suatu RUU itu hanya memakan waktu selama satu bula saja, termasuk RUU Provinsi Kapuas Raya. ”Kalau sudah ada perintah dari pimpinan DPR kepada Baleg untuk segera menyelesaikan RUU, paling lama satu bulan selesai,” tegasnya.

Setelah RUU dan nomornya selesai dibuatkan Baleg, kata Tamburaka maka dikembalikan lagi ke DPR. Dan proses selanjutnya DPR akan mengirim surat kepada Presiden untuk minta surat persetujuan Presiden dan Presiden segera memerintahkan Menteri di kabinetnya untuk ikut membahasnya di DPR. ”Jadi apabila konsep RUU itu telah diharmonisasi dan sinkronisasi di Badan Legislasi, lalu dikirim ke pimpinan DPR, lantas Pimpinan DPR meneruskan ke Presiden bahwa ini sudah selesai dirumuskan dan tinggal pembahasannya,” imbuh dia.
Kemudian dalam proses pembahasan antara DPR dan pemerintah tentang RUU pembentukan suatu otonom baru itu tentu dibahas di Komisi II DPR RI. Sebab kalau harus dibentuk Pansus maka akan memerlukan waktu yang cukup panjang lantaran melibatkan semua fraksi dan komisi yang ada di DPR.”Kalau sudah turun Ampres dari Presiden, maka yang biasanya mewakili pemerintah adalah Mendagri maupun Menkumham dan tinggal menjadwalkan untuk melakukan pembahasan tersebut di Komisi II DPR,”.
Ketika melakukan proses pembahasan antara DPR dan pemerintah maka dilakukan penelusuran kembali segala persyaratan dan RUU diteliti yang akan dilakukan oleh satu tim kecil untuk melakukan koreksi. ”Kalau sudah dibahas di Baleg paling-paling satu minggu dan paling lambat satu bulan,” bebernya.
Kendati demikian, yang sering menjadi aral dan cenderung menjadi keterlambatan pada proses pembahasan ini adalah Menteri yang telah ditunjuk untuk ikut dalam proses pembahasan yang mengalami kendala tertentu. Misalnya karena agenda kementeriannya, sehingga membuat agenda pembahasan itu menjadi tertunda. ”Misalnya Mendagri harus melantik Gubernur di salah satu provinsi atau hal lainnya. Ini yang seringkali membuat proses pembahasan menjadi terlambat,” tutup Tamburaka.□Andry/Borneo Tribune, Pontianak.

=======
DUKUNG PKR. Dengan membawa spanduk berisikan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR), berbagai elemen masyarakat hingga pelajar tumpah ruah di halaman Gedung Pancasila, Jumat (29/8) menunggu pertemuan akbar masyarakat Kapuas Raya dengan anggota Komisi II DPR RI. FOTO Ade M Chandra/Borneo Tribune.

Baca Selengkapnya..

Friday, August 29, 2008

Kriteria Persyaratan Teknis, PKR Sangat Mampu


Rombongan tim kerja otonomi daerah (Otda) Komisi II DPR RI akhirnya melakukan kunjungan kerja ke Kota Sintang, terkait verifikasi rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR), Kamis (28-29/8) kemarin.

Kunker rombongan politisi Senanyan ini sedianya berjumlah 12 orang, namun karena ada sesuatu dan lain hal, anggota tim yang tiba di Sintang hanya berjumlah sembilan orang dengan disertai dua orang staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI. Tujuannya, untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan terkait rencana lima kabupaten di wilayah timur Kalbar (Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu) memekarkan diri membentuk PKR.
Rombongan lintas fraksi itu dipimpin oleh Drs H Eka Santosa (FPDIP). Turut serta anggota lainnya, Drs Saiful Ma’shum (FKB), Prof Drs H Rustam E. Tamburaka (FPG), H Andiwahab DT Majokayo, SH (FPG), Dra Eddy Mikati, M.Si (FPDIP), Drs Agustinus Clarus (FPDIP), H Soekartono Hadiwarsito (FPD), H.M Khaidir M. Wafa, MA (FKB), H Jazuli Juwaini, MA (FPKS).
Mereka kemudian disambut oleh Bupati Sintang, Drs Milton Crosby, M.Si beserta tim dari empat kabupaten yang tergabung dalam PKR di kediaman Pendopo Bupati Sintang, Kamis malam. Dalam acara ramah tamah itu tampak turut hadir, antara lain Asisten I Propinsi Kalbar, Drs H Mahfud Suhendro, beberapa orang anggota DPRD Propinsi Kalbar seperti Hadlir Noor, Adrianus Senen, HM Idrus. Tampak hadir pula Wakil Bupati Melawi, Firman Muntaco, Wakil Bupati Sekadau, Abun Edianto, perwakilan dari Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu. Ramah tamah itu juga dihadiri Unsur Muspida Sintang, Kepala SKPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh kepemudaan, unsur civitas akademi, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, usai makan malam bersama, Bupati Sintang selaku koordinator PKR menyampaikan sekilas paparan terkait rencana pembentukan PKR. Drs Milton Crosby, M.Si memaparkan bahwa dasar hukum pembentukan PKR adalah UUD 1945 Amandemen IV, UU 32/2004, PP 78/2007. Tujuan pemekaran PKR, adalah akselerasi pembangunan (percepatan pembangunan), mempermudah rentang kendali,
memudahkan pelayanan publik (dekat, cepat, akurat), serta untuk epentingan hankam (pertahanan wilayah).
Sebagai salah satu kabupaten yang wilayahnya berbatasan dengan Negara tetangga ( Malaysia ), Milton mengatakan terdapat berbagai permasalahan umum yang terjadi di kawasan perbatasan. Antara lain, kedaulatan negara yaitu belum tuntasnya kesepakatan penegasan perbatasan negara, terjadinya tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat perbatasan, luasnya wilayah dan jauhnya wilayah perbatasan dari pusat pemerintahan propinsi dan kabupaten, keterbatasan aksesbilitas. Masalah lainnya adalah kepadatan penduduk yang relatif rendah dan tersebar dengan kualitas SDM yang rendah, eksploitasi SDA yang tidak terkendali khususnya hutan baik secara legal maupun illegal, serta masalah kurangnya penegakan hukum dan adanya kesenjangan ekonomi.
Pada kesempatan itu Milton juga membeberkan kronologis pemekaran provinsi
kawasan timur Kalbar. Pertama, di tahun 1987 adanya pembagian wilayah kerja Propinsi Kalbar, jadi Pembantu Gubernur Kalbar Wilayah II, berkedudukan di Sintang dengan pejabat : Hasan Saleh,SH; Drs. Supardal; Drs. H. Tamar Abdussalam; Drs. Yacobus Luna; Dra. Musyahadah. Kemudian tanggal 22 Februari 1991, rencana propinsi Kalbar, yang dibagi dalam bentuk Pembantu Gubernur Wilayah II, telah dipresentasikan oleh Bapak LH. Kadir di Dewan Otonomi Derah Pusat (DOD) di Lembang Jabar.
Tahun 2001, seminar awal pemekaran propinsi oleh Universitas Kapuas (UNKA) Sintang yang dihadiri oleh stakeholders di Kota Sintang. Pada tahun 2003, seminar wacana pemekaran propinsi oleh KNPI di Sintang, dengan mengikutsertakan (Kabupaten Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu). Seminar PWI yang salah satu wacananya adalah pemekaran propinsi merupakan salah satu “Kebutuhan Bukan Suatu Keinginan”. Hasil yang telah Dicapai telah ditandatanganinya deklarasi Sintang pada tanggal 14 Agustus 2006 oleh lima Bupati, Ketua DPRD dan tokoh masyarakat wilayah timur Kalbar.
Apakah keberadaan Provinsi Kapuas Raya akan menganggu/mengancam keberadaan Provinsi Kalbar (Induk) ?. Alumnus APDN ini mendaskan bahwa dengan melihat luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan pengembangan SDA, perekonomian dan sebagainya, keberadaan Propinsi Kalbar akan tetap eksis. Bahkan Provinsi Kalbar berpeluang besar untuk semakin maju dan berkembang dengan adanya Kapuas Raya (5 Kabupaten di wilayah timur) karena luas wilayah dan beban tugas yang berkurang.
Untuk mendukung PKR, sekarang ini dilakukan persiapan lahan dan rencana pembangunan gedung kantor Gubernur dan Gedung DPRD Kapuas Raya, persiapan lahan dan rencana pembangunan Bandara Kapuas Raya, persiapan lahan dan rencana pembangunan Rumah Sakit Rujukan Wilayah Timur Kalbar, Persiapan lahan dan rencana pembangunan PDAM Sintang, persiapan sarana pendidikan tinggi di Propinsi Kapuas Raya ( keberadaan tujuh Perguruan Tinggi dan pendirian Politeknik Negeri), penyediaan lembaga perekonomian rakyat (keberadaan tujuh Bank), penyiapan prasarana olah raga masyarakat, penyiapan hotel dan fasilitas publik lainnya.
“Dari berbagai indikator yang ada, kita memperoleh nilai/skor 493, maka kita masuk dalam kategori sangat mampu dalam kriteria persyaratan teknis,” tegas Milton disambut gemuruh tepuk tangan dari para hadirin.
Usai menyampaikan paparannya, Milton selaku koordinator pembentukan PKR kemudian menyerahkan paket berkas usulan pembentukan PKR kepada Drs H Eka Santosa. Pada kesempatan itu para perwakilan empat kabupaten lainnya juga menyerahkan plakat cenderamata kepada anggota rombongan tim Komisi II DPR RI yang dalam hal ini diwakili oleh Drs H Eka Santosa selaku ketua tim. Selain dimeriahkan lantunan lagu lawas serta tarian dayak dan melayu, anggota rombongan juga didaulat untuk menari bersama para penari.
“Gubernur Kalbar yang lama (Usman Ja’far), tetapi setelah saya berbicara dengan gubernur baru (Cornelis) terlebih kita satu partai, rasa-rasanya menurut saya kebijakan gubernur lama sama dengan kebijakan gubernur yang baru. Dokumen dari Ketua DPRD sudah lengkap, dan tadi sudah disampaikan. Artinya, secara institusional pemerintahan propinsi secara prinsip memberikan persetujuan (terkait pembentukan PKR),” kata Drs H Eka Santosa ketika itu.
Mengenai cakupan wilayah dan ibukota propinsi yang selalu diributkan, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menyatakan baru pertama kalinya dalam rencana pemekaran yang mereka ditangani, rencana pembentukan PKR yang tidak ribut, pertentangan atau persoalan mengenai ibukota propinsi. “Untuk secara pribadi dan anggota PDIP, jika Tuhan mengijinkan dan saya diberi kuasa oleh UU malam ini, saya resmikan malam ini (PKR),” ujarnya disambut gemuruh tepuk tangan para tamu undangan yang hadir malam itu.
Dibeberkannya, pengajuan PKR ini sebelumnya harus dibawa ke Badan Legislalasi (Baleg). Untuk dibawa ke Baleg, harus ada permohonan inisiatif anggota DPR minimal 13 orang. “Saya secara pribadi siap untuk menjadi yang mengawali mengusulkan hal inisiatif, tapi saya yakin yang hadir disini (anggota Komisi II DPR RI) siap, mudah-mudahan,” ucap Eka.
Legislator PDIP ini menegaskan bahwa substansi dan eksistensi pemekaran adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pelayanan untuk memutus rentang kendali antar satu wilayah. Oleh karena itu dirinya menilai wajar ada keinginan untuk pemekaran, dan itu dimungkinkan oleh UU.□FOTO: Koordinator PKR, Drs Milton Crosby, M.Si menyerahkan paket usulan pembentukan PKR kepada Ketua Tim Komisi II, Drs H Eka Santosa. Ade M Chandra/Borneo Tribune, Sintang.

Baca Selengkapnya..