BERPEGANGLAH PADA DIDIKAN, JANGANLAH MELEPASKANNYA, PELIHARALAH DIA, KARENA DIALAH HIDUPMU...Amsal 4:13

Thursday, November 27, 2008

Pro Kontra Anggaran Pendidikan

Oleh Tanto Yakobus

Pro kontra eksekutif dan legislatif seputar seberapa besar persentase anggaran pendidikan mendapat tanggapan dari Ketua Generasi Muda Demokrat (GMD) Provinsi Kalbar, Zainul Arifin.

Bertandang ke Redaksi Borneo Tribune, Kamis (27/11), Zainul menghibau kalangan DPRD Provinsi Kalbar agar tidak memaksakan kehendak--anggaran pendidikan harus dipatok 20 persen dalam RAPBD 2009, sebab apabila tetap dipaksakan, sementara kondisi keuangan terbatas, maka dampaknya pembangunan bidang lainya terhambat.
”Konsekuensinya, Kalbar akan terus terpuruk, tertinggal, miskin dan perekonomian tidak akan berkembang dengan baik,” katanya.
Sebab dengan mamaksa anggaran pendidikan harus 20 persen pasti akan memangkas anggaran penting bidang lainnya, seperti insprastruktur jalan, kesehatan, pertanian, perikanan, pertambangan dan lain sebagainya.
Yang dampaknya terhadap sektor investasi, industri dan perekonomian akan mengalami stagnasi dan jelas investor tidak akan mau masuk karena infrastruktur yang semakin parah.
”Anggaran pendidikan memang sangat penting untuk ditingkatkan sebagaimana amanah konstitusi sebesar 20 persen, tetapi itu bukan harga mati,” kata caleg DPRD Provinsi Dapil Kubu Raya-Kabupaten Pontianak itu.
Sementara pakar hukum Tata Negara Untan, Turiman Faturahman pernah mengatakan bahwa 20 persen anggaran pendidikan dalam UU hanyalah landasan ideal apabila ingin memajukan pendidikan bangsa. ”Patokan itu tidak ada sanksi apabila kita belum punya kemampuan untuk mencapainya,” katanya di lain kesempatan.
Masih menurut Turiman, dalam UUD 1945 saja, terutama kaitnya dengan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, tapi kenyataannya, kaum fakir miskin selama ini belum bisa disantuni, apalagi dipelihara, katanya.
Terkait anggaran dalam APBD Kalbar lanjut Zaunul, memang tergolong minim, yakni hanya Rp1,4 Triliun. Jauh kecil bila dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara atau provinsi lain di Pulau Jawa yang jumlahnya puluhan triliun rupiah.
”Oleh karena itu, sebaiknya kenaikan anggaran pendidikan itu kita lakukan secara ralistis dan bertahap sesuai dengan kampuan dan kenaikan APBD kita saja,” sarannya.
Mestinya kata Zainul, untuk 2009 ini mestinya kita memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalbar yang telah berani menganggarkan pendidikan sebesar 14,41 persen. Sebab pada jaman Gubernur Usman Ja’far anggaran pendidikan hanya 6 persen saja. Artinya, kenaikan mencapai 120 persen dari tahun lalu. Padahal target penerimaan tahun 2009 terjadi penurunan.
Terhadap pihak-pihak yang mengatakan, apabila anggaran pendidikan tidak mencapai 20 persen pada APBD 2009 akan ditolak DPRD karena bertentangan dengan konstitusi, maka timbul pertanyaan bagaimana dengan keabsahan APBD sejak Tahun 2003-2008 dimana anggaran pendidikannya hanya 2-6 persen saja. ”Apakah juga tidak sah? Karena amandemen UUD’45 telah ditetapka sejak tahun 2002 yang lalu”.
”Padahal anggaran dan proyek-proyek pembangunan sudah berjalan dan dewan juga sudah menikmati APBD tersebut,” kata Zainul.
Dan satu hal lagi, mengapa baru ketika menjelang pemilu 2009 ini anggaran pendidikan itu dipaksa harus 20 persen, dimana letak konsistensi Dewan? Apakah ini tidak hanya sekedar komoditas politik saja menjelang pemilu?
Harusnya Diknas sebagai leading sektor bidang pendidikan membuat program jelas untuk penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam hal penuntasan wajib belajar 9 tahun, pemberantasan buta aksara.
”Jadi bukan sekedar harus mematok anggaran 20 persen, tetapi bagaimana membuat mekanisme pengawasannya, mengingat anggaran yang dikelola cukup besar dan rawan penyimpangan,” ingat Zainul.

1 komentar:

infogue said...

Artikel anda:

http://pendidikan.infogue.com/
http://pendidikan.infogue.com/pro_kontra_anggaran_pendidikan

promosikan artikel anda di infoGue.com. Telah tersedia widget shareGue dan pilihan widget lainnya serta nikmati fitur info cinema untuk para netter Indonesia. Salam!