BERPEGANGLAH PADA DIDIKAN, JANGANLAH MELEPASKANNYA, PELIHARALAH DIA, KARENA DIALAH HIDUPMU...Amsal 4:13

Friday, August 29, 2008

Kriteria Persyaratan Teknis, PKR Sangat Mampu


Rombongan tim kerja otonomi daerah (Otda) Komisi II DPR RI akhirnya melakukan kunjungan kerja ke Kota Sintang, terkait verifikasi rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR), Kamis (28-29/8) kemarin.

Kunker rombongan politisi Senanyan ini sedianya berjumlah 12 orang, namun karena ada sesuatu dan lain hal, anggota tim yang tiba di Sintang hanya berjumlah sembilan orang dengan disertai dua orang staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI. Tujuannya, untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan terkait rencana lima kabupaten di wilayah timur Kalbar (Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu) memekarkan diri membentuk PKR.
Rombongan lintas fraksi itu dipimpin oleh Drs H Eka Santosa (FPDIP). Turut serta anggota lainnya, Drs Saiful Ma’shum (FKB), Prof Drs H Rustam E. Tamburaka (FPG), H Andiwahab DT Majokayo, SH (FPG), Dra Eddy Mikati, M.Si (FPDIP), Drs Agustinus Clarus (FPDIP), H Soekartono Hadiwarsito (FPD), H.M Khaidir M. Wafa, MA (FKB), H Jazuli Juwaini, MA (FPKS).
Mereka kemudian disambut oleh Bupati Sintang, Drs Milton Crosby, M.Si beserta tim dari empat kabupaten yang tergabung dalam PKR di kediaman Pendopo Bupati Sintang, Kamis malam. Dalam acara ramah tamah itu tampak turut hadir, antara lain Asisten I Propinsi Kalbar, Drs H Mahfud Suhendro, beberapa orang anggota DPRD Propinsi Kalbar seperti Hadlir Noor, Adrianus Senen, HM Idrus. Tampak hadir pula Wakil Bupati Melawi, Firman Muntaco, Wakil Bupati Sekadau, Abun Edianto, perwakilan dari Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu. Ramah tamah itu juga dihadiri Unsur Muspida Sintang, Kepala SKPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh kepemudaan, unsur civitas akademi, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, usai makan malam bersama, Bupati Sintang selaku koordinator PKR menyampaikan sekilas paparan terkait rencana pembentukan PKR. Drs Milton Crosby, M.Si memaparkan bahwa dasar hukum pembentukan PKR adalah UUD 1945 Amandemen IV, UU 32/2004, PP 78/2007. Tujuan pemekaran PKR, adalah akselerasi pembangunan (percepatan pembangunan), mempermudah rentang kendali,
memudahkan pelayanan publik (dekat, cepat, akurat), serta untuk epentingan hankam (pertahanan wilayah).
Sebagai salah satu kabupaten yang wilayahnya berbatasan dengan Negara tetangga ( Malaysia ), Milton mengatakan terdapat berbagai permasalahan umum yang terjadi di kawasan perbatasan. Antara lain, kedaulatan negara yaitu belum tuntasnya kesepakatan penegasan perbatasan negara, terjadinya tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat perbatasan, luasnya wilayah dan jauhnya wilayah perbatasan dari pusat pemerintahan propinsi dan kabupaten, keterbatasan aksesbilitas. Masalah lainnya adalah kepadatan penduduk yang relatif rendah dan tersebar dengan kualitas SDM yang rendah, eksploitasi SDA yang tidak terkendali khususnya hutan baik secara legal maupun illegal, serta masalah kurangnya penegakan hukum dan adanya kesenjangan ekonomi.
Pada kesempatan itu Milton juga membeberkan kronologis pemekaran provinsi
kawasan timur Kalbar. Pertama, di tahun 1987 adanya pembagian wilayah kerja Propinsi Kalbar, jadi Pembantu Gubernur Kalbar Wilayah II, berkedudukan di Sintang dengan pejabat : Hasan Saleh,SH; Drs. Supardal; Drs. H. Tamar Abdussalam; Drs. Yacobus Luna; Dra. Musyahadah. Kemudian tanggal 22 Februari 1991, rencana propinsi Kalbar, yang dibagi dalam bentuk Pembantu Gubernur Wilayah II, telah dipresentasikan oleh Bapak LH. Kadir di Dewan Otonomi Derah Pusat (DOD) di Lembang Jabar.
Tahun 2001, seminar awal pemekaran propinsi oleh Universitas Kapuas (UNKA) Sintang yang dihadiri oleh stakeholders di Kota Sintang. Pada tahun 2003, seminar wacana pemekaran propinsi oleh KNPI di Sintang, dengan mengikutsertakan (Kabupaten Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu). Seminar PWI yang salah satu wacananya adalah pemekaran propinsi merupakan salah satu “Kebutuhan Bukan Suatu Keinginan”. Hasil yang telah Dicapai telah ditandatanganinya deklarasi Sintang pada tanggal 14 Agustus 2006 oleh lima Bupati, Ketua DPRD dan tokoh masyarakat wilayah timur Kalbar.
Apakah keberadaan Provinsi Kapuas Raya akan menganggu/mengancam keberadaan Provinsi Kalbar (Induk) ?. Alumnus APDN ini mendaskan bahwa dengan melihat luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan pengembangan SDA, perekonomian dan sebagainya, keberadaan Propinsi Kalbar akan tetap eksis. Bahkan Provinsi Kalbar berpeluang besar untuk semakin maju dan berkembang dengan adanya Kapuas Raya (5 Kabupaten di wilayah timur) karena luas wilayah dan beban tugas yang berkurang.
Untuk mendukung PKR, sekarang ini dilakukan persiapan lahan dan rencana pembangunan gedung kantor Gubernur dan Gedung DPRD Kapuas Raya, persiapan lahan dan rencana pembangunan Bandara Kapuas Raya, persiapan lahan dan rencana pembangunan Rumah Sakit Rujukan Wilayah Timur Kalbar, Persiapan lahan dan rencana pembangunan PDAM Sintang, persiapan sarana pendidikan tinggi di Propinsi Kapuas Raya ( keberadaan tujuh Perguruan Tinggi dan pendirian Politeknik Negeri), penyediaan lembaga perekonomian rakyat (keberadaan tujuh Bank), penyiapan prasarana olah raga masyarakat, penyiapan hotel dan fasilitas publik lainnya.
“Dari berbagai indikator yang ada, kita memperoleh nilai/skor 493, maka kita masuk dalam kategori sangat mampu dalam kriteria persyaratan teknis,” tegas Milton disambut gemuruh tepuk tangan dari para hadirin.
Usai menyampaikan paparannya, Milton selaku koordinator pembentukan PKR kemudian menyerahkan paket berkas usulan pembentukan PKR kepada Drs H Eka Santosa. Pada kesempatan itu para perwakilan empat kabupaten lainnya juga menyerahkan plakat cenderamata kepada anggota rombongan tim Komisi II DPR RI yang dalam hal ini diwakili oleh Drs H Eka Santosa selaku ketua tim. Selain dimeriahkan lantunan lagu lawas serta tarian dayak dan melayu, anggota rombongan juga didaulat untuk menari bersama para penari.
“Gubernur Kalbar yang lama (Usman Ja’far), tetapi setelah saya berbicara dengan gubernur baru (Cornelis) terlebih kita satu partai, rasa-rasanya menurut saya kebijakan gubernur lama sama dengan kebijakan gubernur yang baru. Dokumen dari Ketua DPRD sudah lengkap, dan tadi sudah disampaikan. Artinya, secara institusional pemerintahan propinsi secara prinsip memberikan persetujuan (terkait pembentukan PKR),” kata Drs H Eka Santosa ketika itu.
Mengenai cakupan wilayah dan ibukota propinsi yang selalu diributkan, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menyatakan baru pertama kalinya dalam rencana pemekaran yang mereka ditangani, rencana pembentukan PKR yang tidak ribut, pertentangan atau persoalan mengenai ibukota propinsi. “Untuk secara pribadi dan anggota PDIP, jika Tuhan mengijinkan dan saya diberi kuasa oleh UU malam ini, saya resmikan malam ini (PKR),” ujarnya disambut gemuruh tepuk tangan para tamu undangan yang hadir malam itu.
Dibeberkannya, pengajuan PKR ini sebelumnya harus dibawa ke Badan Legislalasi (Baleg). Untuk dibawa ke Baleg, harus ada permohonan inisiatif anggota DPR minimal 13 orang. “Saya secara pribadi siap untuk menjadi yang mengawali mengusulkan hal inisiatif, tapi saya yakin yang hadir disini (anggota Komisi II DPR RI) siap, mudah-mudahan,” ucap Eka.
Legislator PDIP ini menegaskan bahwa substansi dan eksistensi pemekaran adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pelayanan untuk memutus rentang kendali antar satu wilayah. Oleh karena itu dirinya menilai wajar ada keinginan untuk pemekaran, dan itu dimungkinkan oleh UU.□FOTO: Koordinator PKR, Drs Milton Crosby, M.Si menyerahkan paket usulan pembentukan PKR kepada Ketua Tim Komisi II, Drs H Eka Santosa. Ade M Chandra/Borneo Tribune, Sintang.

Baca Selengkapnya..

BATAN Kembali Eksplorasi Uranium di Kalan


Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) kembali akan melakukan eksplorasi uranium di Bukit Kalan Kabupaten Melawi. Bahan baku pembuat nuklir itu sebetulnya bukan cerita baru di Melawi. BATAN bekerjasama dengan Prancis maupun Jepang sudah pernah melakukan eksplorasi uranium tersebut. Sejauh ini proyek tersebut masih sebatas ekplorasi belum eksploitasi.

Bila cadangan uranium itu telah memenuhi syarat untuk dieksploitasi, maka itu sungguh membahagiakan Provinsi Kalbar, terlebih Kabupaten Melawi. Sebab itu aset nasional yang nilainnya tak terhingga.
Aset pertambangan yang masih tersimpan di perut bumi tersebut, mengundang Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) bersama Deputi Menteri Pertambangan Geologi Nuklir, datang ke Melawi, yang tiba di bandara Nanga Pinoh, Selasa (12/8) sekitar pukul 08.30 pagi.
Kedatangan rombongan dijemput Sekda Melawi, bersama Kepala Badan dan Dinas di lingkungan Kabupaten Melawi. Setelah itu, rombongan langsung menuju Kantor Bupati.
Dari ruang Kerja Bupati, rombongan bersama Bupati dan Wakil Bupati menuju rumah dinas Bupati untuk istirahat sejenak. Sekitar pukul, 10.00, rombongan kembali ke kantor bupati untuk melakukan presentasi.
Dalam presentasi singkat yang dipandu Kepala BATAN, Dr. Hudi Hastomo, mengatakan, kedatangan mereka adalah untuk melakukan eksplorasi atau penelitian. Tujuan penelitian, adalah untuk mengatahu secara pasti jumlah kandungan uranium yang ada di bukit Kalan Kecamatan Ella Hilir.
Kesempatan tersebut, Hudi juga menawarkan beberapa hasil teknelogi nuklir yang telah dikembangkan. Aplikasi teknelogi nklir tersebut, dapat dimanfaatkan dalam semua bidang.
Dijelaskannya, yang dikembangkan sekarang, di biang pertanian (bibit unggul padi, kedelai, gandum, kacang hijau), bidang peternakan (suplemen pakan ternak). Selain itu, juga di bidang kesehatan, listrik, namun tidak dijelaskan secara rinci.
”Ini adalah beberapa hasil aplikasi teknelogi nuklir yang telah kita kembangkan. Dalam kesempatan ini, mari kita bicarakan dan kami siap untuk bekerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami,” tutur Hudi di depan stakeholder Melawi.
Menyinggung tentang eksplorasi, yang telah dilaksanakan puluhan tahun lalu juga dipertanyakan Ketua DPRD Melawi, Sukiman, S Pd, MM. Diakui Hudi Hastowo kegiatan selama ini hanya sebatas eksplorasi dan perlindungan aset negara. Setelah dilakukan penelitian dan jumlah kandungan dapat dipastikan, maka langkah selanjutnya akan dilakukan eksploitasi.
”Dalam eksplorasi dan eksploitasi dibutuhkan anggaran yang cukup banyak. Untuk pengolahan hasil tambang, kita sudah mengusainnya, jika dari hasil eksplorasi jumlah kandungannya cukup, langkah selanjutnya akan dilakukan eksploitasi,” papar Hudi yang didampingi Ir Ferly Herman, MM, kepala pusat diseminasi Iptek Nuklir, Jhon Brata, kepala pusat pengembangan geologi dan nuklir.□Adrianus Jumadi/Borneo Tribune, Melawi

Baca Selengkapnya..

Thursday, August 28, 2008

SBY: Kader PD Harus Baca Buku “Harus Bisa”


Jakarta (News Demokrat)--Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan agar kader Partai Demokrat membaca dan menyimak isi buku berjudul “Harus Bisa; Seni Memimpin á la SBY” yang disusun oleh Dr. Dino Patti Djalal. Permintaan itu disampaikan SBY ketika memberi pembekalan kepada para peserta Silaturahmi Nasional II Anggota Fraksi Partai Demokrat di Hotel Sahid, Selasa malam 26 Agustus 2008.

Buku ini merupakan catatan harian Dr. Dino Patti Djalal sebagai jurubicara Presiden selama menjalankan tugas-tugasnya membantu Presiden SBY. Semua gaya kepemimpinan SBY dituangkannya secara rinci dalam buku ini, yaitu gaya kepemimpinan yang sama sekali baru dan belum pernah dipakai oleh presiden yang pernah memimpin negeri ini.
Semula orang boleh bertanya-tanya, mengapa SBY mengambil keputusan demikian yang kadang-kadang membuat orang yang tidak mengerti masalah akan tercengang.
Di buku ini terkuak, bagaimana SBY mengambil sebuah keputusan yang tepat, pada waktu yang tepat.
Dengan nalurinya yang kuat, diungkapkan dengan informasi yang ada, SBY bisa membuat putusan yang tepat, tanpa menunggu-nunggu. Karena kalau mesti menunggu keadaan akan semakin bertambah parah.
Karena SBY juga adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, sudah sepantasnya para kader Partai Demokrat membaca buku ini.
Buku setebal 449 halaman dengan ukuran A5 ini, diterbitkan oleh R & W, Jakarta, 2008.
Selain itu SBY juga meminta agar kader Partai Demokrat membaca sungguh-sungguh Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Serta Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2008.
Pidato kedua yang juga perlu disimak adalah Keterangan Pemerintah Tentang Kebijakan Pembangunan Daerah di Depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2008.
Isi buku dan kedua pidato tersebut, menurut SBY, bisa dijadikan bahan untuk kampanye para kader Partai Demokrat untuk kampanye Pemilu 2009 mendatang.
Berkaitan dengan itu, SBY telah memerintahkan agar DPP membagi-bagikan secepatnya materi itu kepada para peserta.
Buku “Harus Bisa; Seni Memimpin á la SBY” telah diluncurkan dan bisa ditemukan di toko-toko buku utama di berbagai kota.
Para peserta PKKPD dari setiap angkatan telah mendapatkan buku tersebut ketika berkunjung ke kediaman pribadi SBY di Cikeas, sewaktu mendapat pembekalan.
Sedangkan bagi yang ingin cepat mendapatkan materi kedua pidato di atas, bisa diunduh melalui Situs Resmi Partai Demokrat www.demokrat.or.id dengan membuka link presidensby.info.□Anto

Baca Selengkapnya..

Wartawan KPK dan Infonusantara Ditangkap di Natuna

Penangkapan terhadap wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik merupakan salah satu bentuk pembungkaman terhadap pers. Apalagi, jika yang ditangkap adalah wartawan yang ingin mengungkap kasus korupsi.

Hal itu diungkapkan Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Batam Ampuan Situmeang menanggapi berita soal adanya wartawan yang ditangkap polisi, karena mengaku sebagai tim pencari fakta adanya korupsi di Natuna, beberapa waktu lalu.
"Kalau ada orang yang ingin mengungkap korupsi, seharusnya didukung. Bukan ditangkap seperti di Natuna," kata Ampuan.
Secara khusus, kasus tersebut juga dibahas dalam rapat bulanan Ikadin Batam. Hadir dalam rapat tersebut anggota Ikadin Juhrin Pasaribu, Nixon Situmorang dan Nixon Parapat dan lainnya.
Ampuan menyoroti soal penangkapan terhadap wartawan yang ingin mengungkap korupsi di Natuna. Pers, katanya, harus bebas dan dilindungi hukum. "Kalau wartawan sudah ditangkap, ini akan memberi efek ketakutan bagi masyarakat untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Saya menduga ini upaya sistematis untuk membungkam pers,” ujarnya.
Ampuan juga menyinggung pasal 41 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Di sana disebut masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Peran serta masyarakat itu bisa diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi dan lainnya.
"Ini kan ada orang yang mengaku dari KPK dan minta fasilitas kepada polisi. KPK kan bisa saja singkatan dari Koran Pemberantas Korupsi seperti wartawan yang turun ke lapangan itu. Kalau mau menipu kenapa menipu di kantor polisi," tukas Ampuan.
Jika memang ada pemerasan dalam kasus tersebut, katanya, harus jelas siapa yang diperas dan berapa kerugiannya. Kalau kasusnya adalah penipuan, apa modus penipuannya. ‘’Makanya, kami akan membentuk tim pencari fakta,” katanya.
Ketua Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Kepri Marganas Nainggolan mengatakan, SPS juga akan membentuk tim pencari fakta untuk memperjelas apa sesungguhnya yang terjadi di Natuna tersebut. ‘’Hendaknya pihak kepolisian benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan hukum yang berlaku,” katanya.
Sampai kemarin, kata Marganas, pihak keluarga wartawan yang ditahan kepolisian itu belum diberi tahu. "Orang kami yang mencoba mencari tahu di sana juga tidak diperkenankan bertemu. Akses untuk menemui mereka tak dibuka. Makanya, kami akan membentuk tim pencari fakta," tukas Marganas.

Kronologi
Salah seorang wartawan Batam yang ikut tersandung masalah ini, dan kini juga ditahan Polres Natuna menegaskan, ia sebenarnya tidak terkait dengan masalah yang melibatkan tiga wartawan dari Koran KPK.
"Saya ke Natuna untuk urusan administrasi koran saya, karena sudah beberapa bulan ada tunggakan penagihan, kebetulan saja saya dikontak salah seorang wartawan koran KPK yang saat itu mengatakan akan ke Natuna, jadi kita sepakat untuk berbarengan karena kita kan sesama wartawan itu saja," katanya.
Ia menceritakan, setiba di Bandara Ranai mereka dijemput Kasat Reskrim Polres Natuna AKP Rudi S Idris, karena sebelumnya penanggung jawab koran KPK Brigjen (Purn) Dudung mengontak Kapolres Natuna memberitahu bahwa ada anggota redaksi koran KPK berangkat ke Natuna melakukan investigasi dugaan korupsi di kabupaten itu. Kapolres Natuna AKBP Wiyarso kemudian meminta rombongan itu menghubungi AKP Rudi S Idris, sebab Wiyarso sedang berada di Batam.
Dari bandara, rombongan ini kemudian dijamu makan siang di sebuah restoran pinggir pantai oleh AKP Rudi S Idris. Mereka kemudian diantar ke hotel tempat menginap. Lalu diajak main-main ke Polres Natuna.
"Sesampai di Polres saya menunggu di ruang tunggu di luar, sementara wartawan koran KPK berada di salah satu ruangan Reskrim, tak berapa lama datang Bupati Natuna Daeng Rusnadi yang langsung masuk ke ruangan tersebut, tiba-tiba saya mendengar teriakan? Tangkap orang-orang ini, mereka ini bodong? setelah itu saya melihat Daeng Rusnadi keluar ruangan," tuturnya.
Tak lama berselang, semua wartawan dipanggil ke ruangan reskrim dan ditanyai indentitas. Semua identitas mereka kemudian ditahan polisi.
"Beberapa jam setelah peristiwa itu kami diantar balik ke hotel, paginya kami berencana pulang ke Batam. Tak tahunya Kamis pagi kami dijemput dan diperiksa dan langsung ditahan dengan tuduhan penipuan," katanya.
"Yang membuat saya makin bingung, sebenarnya saya menipu siapa, dan apa yang saya tipu bahkan saya diberitakan mengaku sebagai KPK bodong, bagaimana bisa begitu sedang sepatah kata pun pun saya tidak pernah menyatakan sebagai KPK," ujarnya. (med/bal)□
Kini anggota KPK ini ditahan di Polres Natuna dan tinggal menunggu proses selanjutnya. Kapolres Natuna akan melanjutkan perkara ini sampai tuntas. Karena wartawan Koran Pemberantas Korupsi diduga menipu institusi polisi.□Ha….ha.....ada-ada saja. Naskah ini diambil dari Milis Pantau.

Baca Selengkapnya..

Sunday, August 24, 2008

Partai Demokrat Andalkan Figur Muda

90 Persen Caleg Wajah Baru



Oleh Tanto Yakobus

DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat telah mendaftarkan 56 orang calon legislatif (caleg)-nya ke KPU (komisi pemilihan umum) Daerah Kalbar di Jalan A Yani Pontianak guna memperebutkan 55 kursi DPRD Provinsi Kalbar. Dari 56 caleg tersebut, 90 persen adalah wajah-wajah baru dan berusia muda.

„Kami (demokrat) sudah mendaftarkan sekitar 56 orang celag untuk DPRD Provinsi Kalbar ke KPU, mereka yang didaftarkan itu adalah wajah-wajah baru dan masih berusia diantara 23 hingga 40 tahun,“ ungkap Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalbar, Drs. Henri Usman, M.Si, Kamis (21/8) kemarin.
Dijelaskan Henri, dari tujuh orang anggota DPRD Provinsi Kalbar sekarang ini, hanya lima orang yang mendaftarkan diri menjadi caleg kambali. Dengan demikian praktis yang daftar rata-rata wajah baru.
Sebagai pimpinan partai kata Henri, dirinya melihat fenomena ini baik, artinya ada kaderisasi di internal Partai Demokrat.
”Yang muda-muda ini punya semangat tinggi, tentu partai juga punya pertimbangan lain, mengapa menampilkan mereka yang masih fresh, selain kaderisasi juga strategi partai dalam mencari suara sebanyak-banyaknya,” kata Henri.
Caleg DPR-RI ini juga menjelaskan, dari segi usia, partainya sengaja menampilkan caleg-caleg usia muda. ”Mayoritas usia caleg Partai Demokrat berkisar antara 23 hingga 40 tahun, namun ada juga yang berusia 50 tahun ke atas, dan jumlahnya sedikit sekali,” jelasnya.
Soal kuota keterwakilan perempuan 30 persen, menurut Henri, partainya telah memenuhi kuota 30 persen perempuan tersebut. Walau diakui setiap dapil ada keterwakilan perempuan, namun tidak semuanya 30 persen di tingkat dapil, tapi 30 persen perempuan diajukan partai untuk caleg provinsi Kalbar.
”Karena ada dapil yang perempuannya lebih dari tiga orang, tapi rata-rata dapil ada perempuan dan menempatkan nomor urut dua dan tiga. Ya tiga itu sudah pasti perempuan,” jelas Henri.
Tapi tambah Henri lagi, walau perempuan di tempatkan pada nomor urut dua dan tiga, tidak menjamin juga mereka bisa terpilih, sebab DPP Partai Demokrat telah memutuskan caleg terpilih dari partai besutan SBY itu adalah suara terbanyak murni.
“Bisa saja caleg nomor urut di bawah caleg perempuan yang ketokohannya tak diragukan lagi dan memang dikenal luas masyarakat justru memproleh suara terbanyak. Sesuai keputusan partai, dialah yang duduk nantinya,” jelas Henri.
Lebih lanjut Henri mengatakan, soal target kursi, partainya tidak terlalu muluk, tapi tetap berubaya setiap dapil dapat kursi. „Kalau tidak dapil dapat kursi, artinya ada delapan kursi, itu target minimal, tapi kita usahakan lebih dari itu,“ kata Henri plomatis.
Sebagaimana diketahui, Presiden SBY sekaligus pendiri Partai Demokrat telah menginstruksikan langsung agar caleg terpilih menggunakan suara terbanyak. Berdasarkan instruksi itu, DPP Partai Demokrat merevisi Juklak nomor 02/Juklak/DPP.PD/VI/2008 dengan Juklak nomor 03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008, tentang mekanisme penjaringan calon legislatif Partai Demokrat.
Dalam juklak revisi itu ditegaskan, bahwa untuk memotivasi caleg dalam berkompetisi secarat ketat pada Dapilnya masing-masing maka nomor urut tidak mutlak, tetapi menggunakan suara terbanyak murni untuk calon legislatif DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Partai Demokrat seluruh Indonesia.
Juklak tertanggal 13 Agustus 2008 itu ditandatangani Ketua Umum, Hadi Utomo dan Sekjen, H Marzuki Alie, SE, MM. dan hari itu juga langsung disebarkan ke seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia.
Upaya pembenahan kedalam yang dilakukan Partai Demokrat itu sangat beralasan, sebab pada pemilu 2009 nanti, partai yang kembali mencalonkan SBY sebagai presiden mendatang itu, mentargetkan perolehan suara 20 persen nasional. Maka wajar DPP menginginkan visi dan persepsi seluruh pengurus Partai Demokrat di berbagai tingkatan seluruh Indonesia perlu disamakan. “Dan Juklak 03 ini adalah dasar pijakan menyatukan persepsi tersebut,” ujar Nicodemus R Toun, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Kalbar, Kamis pekan lalu.
Sementara itu, salah seorang petugas pemeriksaan berkas caleg di KPU mengatakan, waktu perbaikan dan verifikasi berkas caleg ini berlangsung hingga tanggal 19 Septermber mendatang. Tengah waktu tersebut, diberikan kesempatan kepada setiap partai politik pengusung caleg untuk melengkapi berkas calegnya yang belum lengkap.
“Berkas yang masih kurang silakan diperbaiki, partai juga masih punya kesempatan untuk menambah maupun mengurangi calegnya pada setiap dapil, terutama terkait dengan keterwakilan 30 persen perempuan,” jelas petugas KPU yang minta namanya tak usah dipublikasikan.□

Baca Selengkapnya..

Anggota CU Prihatin Pemberhentian Paulus Florus


Oleh Tanto Yakobus

Sehari setelah kabar pemberhentian Paulus Florus dari penasehat Credit Union Pancur Kasih (CUPK) Pontianak diekspose (Borneo Tribune edisi Sabtu, red), tanggapan keprihatinan pun datang dari anggota CUPK.

Adrianus, anggota yang berdomisili di Sungai Jawi mengungkapkan keprihatinannya. Ia tidak hanya prihatin, tapi juga ingin kejelasan apa sesungguhnya yang melatarbelakangi pemberhentian atau penonaktifan Florus sebagai penasehat CUPK.
”Seluruh anggota CUPK wajib tahu alasan pemecatan itu, atau hanya kepentingan pribadi oknum tertentu,” katanya menumpahkan kekesalannya, Sabtu (23/8) kemarin.
Menurutnya, semua anggota termasuk dirinya cukup mengenal Florus sebagai orang yang jujur, sederhana dan sangat berjasa dalam pengembangan ekonomi rakyat, terlebih Credit Union (CU). Bukan hanya CUPK, tapi beberapa CU di Kalimantan Barat.
”Kalau dipecat begini, walaupun diberikan pesangon Rp1 miliar pun tak cukup untuk menghargai jasa-jasa Beliau,” kata Adrianus.
Karena itu dirinya menyarankan Badan Pengawas untuk memeriksa Dewan Pimpinan sehingga alasan pemberhentian itu terungkap dengan jujur. Dirinya mengaku khawatir CUPK bisa rusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mencari keuntungan sendiri.
”Sebagai anggota, kita juga harus jaga supaya CU jangan dijadikan alat politik kepentingan apalagi menjelang pilkada dan pemilu 2009 nanti,” katanya lagi.
Sebagaimana diketahui, Paulus Florus dinonaktifkan dari jabatannya sebagai penasehat CUPK terhitung tanggal 1 Agustus 2008. Namun SK nomor 062/CU-PK/DP/VIII/2008 baru diterimanya pada tanggal 20 Agustus 2008.
Menurut Florus, setelah SK itu diterimanya, dirinya sempat pula melayangkan tanggapan atas SK tersebut dengan surat tertanggal 21 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan CUPK. Menurut Florus, ART yang dirujuk di SK berdasarkan pada Anggaran Rumah Tangga Bab IV pasal 5 ayat 10, tetapi ART itu ternyata tak ada.
”Entah ART mana yang dipakai?” ungkap Florus. ”Selain itu di dalam surat keputusan tidak didasarkan pada rapat pleno,” tambahnya.
”Di dalam rapat harus ada badan pengawas serta pihak manajemen baru bisa memutuskan apakah seorang penasehat bisa dinonaktifkan,” ujarnya. Sedangkan di dalam SK tersebut rapat yang memutuskan hanya berdasarkan rapat pengurus atau Dewan Pimpinan.
Ia juga mengatakan bahwa statusnya memang penasehat. Penasehat untuk keseluruhan organisasi, bukanlah penasehat hanya untuk 5 dewan pimpinan di CU tersebut.
Ia memang pernah mengajukan surat pengunduran diri di dalam kepengurusan dari Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih (YKSPK) pada tanggal 21 Mei 2008. Namun menurutnya ia tak pernah mengundurkan diri dari kepengurusan di Koperasi Kredit Pancur Kasih. Kepengurusan di yayasan berbeda dengan di CU.
Ia menegaskan bahwa CU Pancur Kasih bukanlah milik yayasan. ”Koperasi merupakan milik anggota, bukan milik yayasan,” tegasnya.
Ia pun menduga, mungkin ada pihak yang menekan pengurus CUPK untuk membuat SK pemberhentian dirinya tersebut.□

Baca Selengkapnya..

Dualisme Kepemimpinan DPP PPDI Berakhir

Menkumham Mengesahkan Kepemimpinan Endung


Oleh Tanto Yakobus

Dualisme kepemimpinan di tubuh Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia (DPP PPDI) berakhir sudah. Itu setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta, mengesahkan struktur dan personalia DPP PPDI masa bhakti 2007-2012, dengan Ketua Umum, Drs. H. Endung Sutrisno, MBA, MM.

Dengan SK Menkumham itu pula, maka kepengurusan versi Mentik dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebab SK nomor: M.HH-69.AH.11.01 Tahun 2008, tertanggal 7 Agustus 2008, sudah jelas mengakui kepengurusan Endung Sutrisno sebagai Ketua Umum dan Drs. V. Joes Prananto sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPDI yang sah.
SK tersebut juga memperkuat hasil musyawarah luar biasa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagaimana juga telah diputuskan di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 756/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel.
Oleh DPP PPDI, SK Menhumkam tersebut segera di teruskan kepada seluruh DPD maupun DPC di seluruh Indonesia untuk disosialisasikan ke pengurus maupun kader partai di masing-masing tingkatan.
Konsekuensi dari SK Menkumham tersebut, kepengurusan DPD muapun DPC versi Mentik di seluruh Indonesia juga gugur dengan sendirinya. Dan di Kalimantan Barat sendiri, DPD yang sah adalah DPD PPDI yang dipimpin F.M. Musadi dengan Sekretaris Raymundus Yanto.
Saat bertandang ke kantor Redaksi Borneo Tribune, Jumat (21/8) pagi, Musadi mengatakan, sebetulnya konflik di DPP tidak berpengaruh di daerah. Cuma yang menjadi masalah sekarang justru setelah teman-teman versi Mentik mendaftarkan calegnya di KPU.
”Kemarin saya sudah berkonsultasi dengan ketua KPU Provinsi (AR Muzzamil), beliau mengatakan, akan mengikuti keputusan Menkumham. Artinya, caleg yang kita ajukan yang dipakai,” kata Musadi.
Tapi Musadi dengan bijak mengatakan, dirinya tidak mau mempersoalkan kepengurusan ganda tersebut, tapi dirinya mengharapkan teman-teman di DPD yang selama ini bersama Darwin Abubakar untuk segera bergabung dengan dirinya.
”Marilah kita bersama-sama mengurus caleg yang sudah terlanjur didaftarkan ke KPU baik di provinsi maupun kabupaten/ kota itu dengan memakai PPDI yang sah, bagaimana pun kita ini sama,” katanya.
Musadi mengantongi SK DPP PPDI nomor: 356/SK-DPD/DPP/PPDI/VIII/08 tentang struktur, komposisi dan personalia DPD PPDI Provinsi Kalbar masa bhakti 2008-sampai dengan Musda yang akan datang.
SK tersebut menetapkan Musadi sebagai ketua dan Raymundus Yanto sebagai sekretaris DPD PPDI Provinsi Kalbar. SK yang dikeluarkan tanggal 9 Agustus 2008 itu juga mencantumkan lima orang wakil ketua, empat orang wakil sekretaris dan dua orang wakil bendahara.□

Baca Selengkapnya..

Sunday, August 17, 2008

Buah Kemerdekaan


Oleh Tanto Yakobus

Misa minggu pagi tadi agak spesial bagiku. Karena bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-63. Ya tak terasa hari ini sudah 63 tahun kita merdeka dari penjajahan bangsa asing. Belanga selama 3,5 abad dan Jepang selama 3,5 tahun menancapkan kukunya di Bumi Pertiwi ini. Para pendahulu kita, terutama Sukarno-Hatta sepakat melepaskan belenggu penjajahan itu pada tanggal 17 Agustus 1945.

Hari itu pun tradisi gereja agak beda dengan biasanya. Seperti di Gereja Katolik Maria Ratu Pencinta Damai (MRPD) Jalan Pancasila, Pontianak Kota. Nuansa nasionalisme sangat kental. Bukan hanya hiasan warna bendera merah putih di sekitar dan dalam gereja saja, lagu pembukaan pun diganti dengan lagu Indonesia Raya. Demikian juga lagu-lagu lainnya diganti dengan lagu-lagu perjuangan.
63 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak peristiwa yang menyertainya. Ada pasang surut kerjadian di negeri ini. Ada keberhasilan, ada keindahan. Tapi tak sedikit pula kegagalan dan bahkan kepahitan ketika prvinsi ke-27 Indonesia, yakni Timor-Timur lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi lewat jajak pendapat di era Presiden BJ Habibie tahun 1999.
Yang patut kita renungkan juga di usia bangsa kita ke-63 tahun ini, apakah kita betul-betul sudah merdeka? Apakah hari ini seluruh rakyat Indonesia tidak kelaparan lagi? Apakah hari ini seluruh rakyat Indonesia sudah mengecap pendidikan semua? Apakah hari ini seluruh rakyat Indonesia sudah bebas dari berbagai penyakit? atau tidak terkena gizi buruk?
Yang paling fundamental dalam hidup ini, apakah kita sudah benar-benar mendapatkan kebebasan yang hakiki? Misalnya dalam pergaulan? Dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya?
Rasa-rasanya baru sebagian kecil orang merasakan semua itu. Baru sebagian kecil yang yang bisa makan tiap hari. Baru sebagian kecil orang yang merasakan pendidikan memadai, masih sebagian kecil yang bisa memenuhi gizi keluarganya.
Di bidang keagamaan, orang masih diselimuti ketakutan dalam menjalankan ibadahnya. Padahal ibadah itu urusan individu manusia dengan Tuhan bukan dengan sesamanya. Tapi untuk urusan yang sangat pribadi tersebut, masih saja terjadi pelarangan. Mulai dari pelarangan beribadah hingga mendirikan rumah ibadah sendiri.
Mendirikan rumah ibadah jauh lebih baik ketimbang harus mencaci maki orang, harus menteror orang.
Satu hal yang aneh di negeri ini, izin mendirikan rumah ibadah jauh lebih sulit dari izin mendirikan rumah judi, rumah karaoke atau tempat maksiat lainnya. Para penguasa lebih gampang menerbitkan izin yang tidak bermanfaat untuk iman dan ahklak itu.
Di bidang kesejahtaraan. Hari ini entah berapa ribu masyarakat kita yang tidak bisa makan, tidak bisa berobat dan tidak bisa bersekolah. Di sisi lain, para pejabatnya korup.
Sudah 63 tahun kita merdeka, ternyata kita belum bisa merdeka dari penjajahan yang bernama korupsi itu. Korupsi mencapai puncaknya di zaman Orde Baru. Untuk mempertahankan korupsi itu, nepotisme dimana-mana. Setiap tingkatan yang menjabat adalah kerabat dan keluarganya semua, sehingga korupsi betul-betul tidak bisa dibasmi. Bahkan semakin menjadi, dan sekarang kita bisa menyaksikan pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik, disana sini masih terjadi korupsi.
Di tengah kegelapan akibat korupsi itu, kini muncul sedikit sinar terang yang menjadi harapan kedepan bisa menerangi negeri ini. Sinar itu adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) prestasi dibidang pemberantasan korupsi cukup diacungi jempol. Banyak pihak yang terlibat korupsi diuber-uber dan diseret ke meja hijau. Tak peduli penegak hukum sekali pun seperti aparat kejaksaan tak luput dari jeratan KPK. Kita berharap sinar terang KPK ini tidak memudar sampai korupsi betul-betul bersih. Terlebih korupsi yang dilakukan kerah putih itu.
Semoga setelah sekian lama kita menderita, mulai dari penjajahan Belanda, Jepang dan penjajahan oleh bangsa sendiri lewat korupsi itu, kini kita sebagai rakyat bisa bisa menikmati buah kemerdekaan itu.
Buah-buah kemerdekaan itu adalah keadilan, kesejahteraan dan keamanan. Buah kemerdekaan itu bisa tumbuh subur di negeri ini bila dipupuk dengan cinta kasih sejati. Semoga!

Baca Selengkapnya..

Friday, August 15, 2008

Indonesia Bisa!

Tema Sentral Pidato Kenegaraan Presiden SBY


Oleh Tanto Yakobus

Momentum peringatan 17 Agustus tahun 2008 ini punya banyak makna bagi bangsa kita. Sejarah telah mencatat tahun ini kita memperingati 100 tahun kebangkitan nasional. Selain itu, tahun ini kita juga memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-63, bertepatan dengan peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda, dan 10 tahun Reformasi.

Peristiwa-peristiwa sejarah ini, membuktikan jati-diri Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang tangguh, bangsa yang selalu mampu mengatasi tantangan zaman dan bangsa yang bermartabat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus 2008, tadi siang mengatakan, pada abad ke-21 ini Indonesia diharapkan akan menjadi salah satu negara yang maju dan bermartabat di dunia.
Pidato kenegaraan SBY kali ini patut juga dicatat dalam sejarah kenegaraan kita. Dia telah mematahkan tradisi presiden-presiden sebelumnya, dimana pidato kenegaraan selalu disampaikan setiap tanggal 16 Agustus. Perubahan tradisi ini baru pertama kali terjadi di Indonesia, yakni di era Presiden SBY.
"Maju di segala bidang. Karena kita adalah bangsa yang besar, yang bangkit dengan usaha kita sendiri," kata Presiden dalam pidato kenegaraannya serta keterangan pemerintah atas RUU APBN 2009 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat.
Untuk itu Presiden mengajak segenap komponen bangsa untuk mengokohkan persatuan, kebersamaan dan kerja keras untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang besar, maju, jaya, dan gemilang.
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono itu, Presiden mengatakan, kesejahteraan dan keamanan Indonesia semakin erat berkaitan dengan situasi internasional.
Karena itu, pemerintah terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. "Postur diplomasi Indonesia yang semakin tampil mengemuka, tidak terlepas dari perkembangan demokrasi kita yang semakin mapan, stabilitas politik yang semakin mantap, situasi hak asasi manusia yang terus membaik, serta ekonomi yang terus tumbuh," kata SBY.
Ia mencontohkan, bulan Desember 2007, Indonesia mengukir sejarah diplomasi dengan keberhasilan menjadi tuan rumah Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim (UN Conference on Climate Change) di Bali yang berhasil melahirkan kesepakatan historis berupa "Bali Road Map". "Kita akan terus berjuang agar `Bali Road Map` tersebut dapat menghasilkan suatu kesepakatan global mengenai perubahan iklim yang diharapkan dapat dituntaskan dalam `Conference of Parties` ke-15 di Kopenhagen akhir tahun 2009," kata SBY.
Presiden juga menyebutkan dalam dua tahun terakhir, Indonesia sukses merampungkan kepemimpinan dalam kelompok Developing Eight (D-8) yakni kelompok negara berpenduduk muslim yang aktif melakukan kerjasama ekonomi dan pembangunan. "Bulan Juli lalu, saya menyerahkan tongkat kepemimpinan D-8 kepada Malaysia," katanya.
Presiden SBY tak lupa mengatakan bahwa Indonesia juga diundang untuk pertama kalinya menghadiri KTT G-8 plus 8 "Outreach Summit" di Hokkaido, Jepang, pada Juli.
Dalam pertemuan tersebut, katanya, Indonesia bersama ekonomi-ekonomi besar dunia membahas isu-isu global dari perubahan iklim, ketahanan pangan, energi, dan pembangunan.
Sementara itu, Indonesia juga terus berperan aktif dalam menjaga perdamaian internasional sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Indonesia juga berperan aktif dalam merumuskan Piagam Organisasi Konferensi Islam yang baru sebagai hasil pertemuan puncak negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Senegal pada tahun ini.
Piagam OKI yang baru itu telah memuat enam hal penting yaitu demokrasi, "the rule of law", tatanan pemerintahan yang baik, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan hak-hak kaum perempuan. Piagam OKI yang baru itu, katanya, membawa angin segar dan sejarah baru dalam pembangunan dunia Islam di masa depan.
Indonesia juga telah memprakarsai dan mendorong ASEAN untuk melakukan transformasi, tidak lagi menjadi organisasi yang hanya didasarkan atas deklarasi atau komunike tetapi menjadi organisasi yang mempunyai status dan kerangka hukum (legal personality) yang jelas. Dengan demikian, ASEAN dapat beradaptasi agar terus relevan menghadapi perubahan lingkungan strategis internasional, katanya.
Sementara hubungan Indonesia dengan Timor Leste juga disebutkan SBY mengalami perkembangan penting. Ia menyebutkan, pada 15 Juli lalu, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) telah menyerahkan laporan akhir kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste. "Kita menyambut baik laporan itu, dan akan menindaklanjutinya. Kita telah menutup lembaran lama, dan membuka lembaran baru. Membangun semangat baru, penuh kedamaian, kemanusiaan, dan persaudaran di antara kedua negara," katanya.
Presiden juga mengatakan, bangsa Indonesia sudah pulih dari krisis moneter yang dulu melumpuhkan, telah melaksanakan reformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, sudah berhasil menjalani transisi demokrasi yang penuh tantangan, yang kini menjadikan Indonesia negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.
"Kita juga berhasil mengembangkan budaya politik baru yang demokratis, yang mengedepankan keterbukaan, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas pada rakyat, di mana sekarang hukumlah yang menjadi panglima," kata Kepala Negara.
SBY menilai Indonesia juga berhasil dalam tahun-tahun terakhir ini memperkokoh integritas NKRI yaitu Aceh yang damai, Papua yang stabil, serta Maluku, Poso, dan Sampit yang tenteram.
"Kita berhasil mengatasi bencana alam paling dahsyat di dunia, yaitu tragedi tsunami tahun 2004 dengan semangat solidaritas dan gotong-royong. Dan kita telah kembali menempatkan Indonesia di garis terdepan percaturan regional dan internasional," katanya.
Semua itu, menurut Presiden, bukanlah prestasi individu atau kelompok namun prestasi dan kerja keras seluruh bangsa Indonesia.
Sejarah kebangkitan dan perubahan Indonesia, dari 1908, 1928, 1945, sampai 1998 semua diukir oleh pejuang-pejuang yang bermental "Harus Bisa!".
"Apapun masalahnya, kapan pun masanya, seberapa pun keterbatasannya, kalau kita bermental bisa kita semua bisa, dan Indonesia pasti bisa!" kata Kepala Negara menyerukan.
Pidato kenegaraan Presiden SBY tersebut disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi termasuk TVRI.
Di Pontianak, pidato kenegaraan presiden ditayangkan secara langsung di ruang audio Kantor Gubernur Kalbar. Namur sayang Gubernur Cornelis tak ikut menyaksikan pidato tersebut, karena pada sore harinya harus menghadiri puncak peringatan hari Pramuka se-Kalbar yang dipusatkan di Kabupaten Bengkayang.□

Baca Selengkapnya..

Bendera Berkibar Terbalik di Perbatasan


Oleh Tanto Yakobus

Mendengar kesaksian tokoh masyarakat Desa Segumun, Suwito, dalam Temu Wicara Gerakan Merah Putih di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Senin lalu, bikin miris saja. Entah karena ketidaktahuan mereka atau memang bukti ketertinggalan pembangunan kawasan perbatasan. Atau tanda-tanda lunturnya rasa nasionalisme mereka?

Tapi itulah faktanya. Warga Negara Indonesia yang tinggal di kawasan perbatasan Indonesia (Kalbar) dengan Malaysia (Sarawak) memasang bendera terbalik menjelang peringatan 17 Agustus 2008 ini.
Waktu menerima ribuan bendera merah putih yang dibagikan oleh Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) beberapa waktu lalu, ada sebagian warga perbatasan memasang bendera terbalik. Bagian putih di atas dan merah di bawah. Pembagian bendera merah putih itu dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-63.
Ya maklum saja, sejak negeri ini memerdekakan diri pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka yang bermukim di wilayah perbatasan belum terjamah pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga perekonomian.
Hari-harinya mereka lebih berkiblat ke Malaysia, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun pergaulan. Penyebabnya tak lain, infrastruktur Malaysia jauh lebih maju. Mereka membangun jalan-jalan mulus hingga perbatasan. Sementara Indonesia, jangankan jalan mulus, akses untuk mencapai perbatasan saja sulit.
Selama ini masyarakat yang kebetulan etnis Dayak untuk sekedar mencapai ibukota kecamatan atau sebaliknya hanya mengandalkan jalur transportasi sungai saja. Jalur darat belum ada. Ada pun jalan yang dibangun oleh PT Yamaker di sepanjang perbatasan tahun 80-an hingga awal 90-an sudah kembali seperti hutan lagi, karena tidak ada perawatan.
Seperti yang dialami masyarakat Desa Segumun, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, warga memasang bendera merah putih terbalik, putih di atas dan merah di bawah.
"Pada tahun-tahun lalu tidak sedikit masyarakat kami salah ketika memasang bendera," kata tokoh masyarakat Segumun, Suwito, dalam Temu Wicara Gerakan Merah Putih di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Senin.
Warga yang memasang bendera terbalik itu umumnya mereka yang berumur di atas 40 tahun, dan mereka yang lebih muda sudah lebih mengerti cara memasang bendera merah putih dengan benar.
"Tetapi kalangan generasi sekarang masih banyak yang belum pas atau banyak salah ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka lebih hafal menyanyikan lagu kebangsaan negara tetangga ketimbang lagu Indonesia Raya," ujar Suwito.
Menurut dia, kondisi tersebut akibat desa mereka sangat terpencil dan putus hubungan dengan kecamatan terdekat, yaitu Kecamatan Ketungau Hulu di Kabupaten Sintang, yang bisa ditempuh enam jam perjalanan melewati jalan tanah berlumpur.
"Kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak bergantung dari Malaysia. Selain karena mudah didapat, juga bisa ditemput satu jam perjalanan dengan jalan kaki," katanya.
Desa Segumun (Sanggau) berbatasan dengan Mongkos (Sarawak, Malaysia).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Syakirman mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Keluarga Besar Putra Putri Polri memberikan ribuan bendera merah putih secara gratis kepada warga lima kabupaten yang berada di perbatasan, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu.
Ia mengatakan, lunturnya semangat nasionalisme di kalangan masyarakat tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, sehingga masyarakat dengan mudah mengakses setiap informasi dari luar tanpa diimbangi informasi dari bangsa Indonesia.
"Sehingga masyarakat di perbatasan lebih kenal para pemimpin maupun tokoh pejuang di negara tetangga ketimbang Indonesia, karena di sana dengan mudah bisa nonton TV Malaysia. TV kita tidak dapat diterima di sana," katannya.
Syakirman mengatakan, untuk itu dalam rangka HUT ke-63 Kemerdekaan RI, pihaknya menyebarkan bendera merah putih sebanyak-banyaknya, dengan bentuk yang lebih besar dan dibuat dari bahan yang tidak mudah sobek.
Kepala Kepolisian Daerah Kalbar, Brigadir Jenderal Polisi Raden Nata Kesuma mengatakan, dibagikannya ribuan bendera Merah Putih kepada masyarakat perbatasan diharapkan bisa meningkatkan kembali semangat nasionalisme dan patriotisme.
"Sudah saatnya kita secara bersama-sama menumbuhkan semangat nasionalisme yang saat ini sudah mulai memudar," kata Nata Kesuma sebagaimana dikutip Borneo Tribune.□

Baca Selengkapnya..

SBY Instruksikan Demokrat Pakai Suara Terbanyak


Oleh Tanto Yakobus

Ketua dewan pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menginstruksikan langsung kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia dalam menghadapi pemilu 2009 mendatang, calon legislatif (Caleg) Partai Demokrat memakai suara terbanyak.

Merespon instruksi SBY tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat langsung merevisi petunjuk pelaksana (Juklak) nomor 02/Juklak/DPP.PD/VI/2008 dengan Juklak nomor 03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008, tentang mekanisme penjaringan calon legislatif Partai Demokrat.
Sebetulnya Juklak No. 02 itu untuk menjawab keresahan Caleg menghadapi pemilu 2009 mendatang, dimana nomor urut masih jadi rebutan. Sehingga dalam juklak tersebut diatur selisih interval 10 persen suara sah BPP (bilangan pembagi pemilih) bagi caleg yang akan duduk di parlemen.
Namun aturan itu juga dianggap belum adil, padahal itu jalan tengah menyikapi UU Pemilu No. 10/2008 yang mengsyaratkan BPP 30 persen. Namun dengan multi partai sekarang, untuk mencapai BPP 30 persen itu mustahil.
Dukungan pemerintah (SBY) selaku presiden dan respon positif DPP Partai Demokrat dengan Juklak 03 tersebut, kontan disambut sukacita seluruh pengurus dan kader maupun simpatisan di seluruh Indonesia. Mereka lebih bergairah menghadapi pemilu mendatang, sebab nomor urut bukan lagi jaminan untuk duduk di parlemen, tapi suara individulah yang menentukan.
Juklak revisi itu tengah mengatakan, bahwa untuk memotivasi caleg untuk berkompetisi secarat ketat pada daerah pemilihan legislatif maka nomor urut tidak mutlak, tetapi menggunakan suara terbanyak murni untuk calon legislatif DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Partai Demokrat seluruh Indonesia.
Juklak tertanggal 13 Agustus 2008 itu ditandatangani Ketua Umum, Hadi Utomo dan Sekjen, H Marzuki Alie, SE, MM. dan hari itu juga langsung disebarkan ke seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia.
Upaya pembenahan kedalam yang dilakukan Partai Demokrat itu sangat beralasan, sebab pada pemilu 2009 nanti, partai yang dibidani dan dipakai Presiden SBY sebagai kendaraan politiknya itu mentargetkan perolehan suara 20 persen. Maka wajar DPP menginginkan visi dan persepsi seluruh pengurus Partai Demokrat di berbagai tingkatan seluruh Indonesia perlu disamakan. “Dan Juklak 03 ini adalah dasar pijakan menyatukan persepsi tersebut,” ujar Nicodemus R Toun, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Kalbar, Kamis (14/8) sore kemarin.

Sukacita
Kabar Demokrat menggunakan suara terbanyak dalam penentuan caleg terpilih sudah beredar dari di kalangan pengurus partai sejak Rabu (13/8) malam kemarin. Untuk memastikan kabar itu, beberapa fungsionaris partai berinisiatif menelpon person di DPP malam itu juga.
Belum puas dengan jawaban pengurus DPP via telepon, Kamis pagi beberapa caleg makin penasaran dan mereka berkumpul di sekretariat DPD Partai Demokrat Jalan Imam Bonjol Pontianak. Puluhan caleg yang kongko-kongko di sekretariat itu tak ada pembicaraan lain. Diskusi hanya terfokus pada kebijakan DPP yang menggunakan suara terbanyak murni.
“Kalau itu yang dipakai, beda satu suara pun dia yang duduk,” kata NCH Saiyan memecah ketegangan.
Orang makin ramai di sekretariat. Ada yang mengurus kelengkapan pencaleg-kan, ada pula yang sekedar ingin tahu soal kebijakan baru tersebut. Sebab beberapa jam sebelumnya, Presiden SBY sudah menegaskan Partai Demokrat memakai suara terbanyak. Dan itu tersiar luas lewat beberapa strasiun televisi.
Telepon di ruang Pak Margono, kepala sekretariatan, tak henti-hentinya berdering. “Itu telepon dari daerah, mereka menanyakan sudah ada belum fax revisi Juklak soal suara terbanyak itu,” jelas Margono mengontentari telepon yang berdering terus itu.
Pukul 15.30, Nico berinisiatif menelpon Iskandar, salah seorang Korwil Kalbar di DPP. Nico minta di-fac-kan revisi juklak dimaksud. Dari ujung telepon, Iskandar mengatakan oke.
Kami dan beberapa pengurus DPD termasuk para caleg mengerubut mesin facimile di ruang pak Margono. Rasa sesak dan panas tak peduli lagi, yang penting menyaksikan facimile masuk.
Pukul 16.03, mesin facimile berdering, perlahan kertas polos ukuran kwarto bergerak masuk ke dalam mesin dan keluar lagi dengan dengan tulisan di baliknya.
Semua mata tertuju ke facimile tersebut. Nicodemus yang duduk paling depan mengambil kertas itu. Ternyata fac pertama berisi instruksi soal pembagian logistik kampanye. Suasana yang agak tegang mencair setelah fac kambeli masuk.
Ternyata benar, facimile berjumlah empat halaman kertas kwarto itu adalah revisi juklak yang ditunggu-tunggu. Suasana tegang berubah menjadi keceriaan. Ada yang mengekpresikannya dengan tertawa terbahak-bahak dan ada juga yang langsung menelpon teman-temannya di kabupaten atau daerah.
Mengomentari kebijakan DPP tersebut, Nico mengatakan, ini mempermudah kerja pengurus di semua tingkatan. “Selama ini kita cukup stress dengan penempatan nomor urut. Sebab itu dari pemilu ke pemilu selalu jadi rebutan,” kata Nico.
Jadi kata Nico, sekarang caleg-caleg Partai Demokrat tidak lagi berebut ke atas atau berebut nomor urut caleg, tapi mereka harus berusaha ke bawah. Mereka harus dikenal masyarakat bila ingin terpilih.
“Nomor urut itu tinggal gengsi saja sekarang. Tapi kalau tidak terpilih malunya besar,” kata Nico dengan wajah berseri-seri.
Memang wajah Nico terlihat berubah seketika, beberapa saat sebelumnya bawaannya marah melulu. Dia orang yang paling tertekan dalam penyusunan nomor urut caleg, tapi dengan Partai Demokrat menggunakan suara terbanyak, maka beban Nico pun jadi ringan, para caleg tidak rebutan lagi dengan nomor urut. ”Yah, sekarang berusahalah memperkenalkan diri dengan masyarakat agar dipilih pada pemilu nanti. Disini figur sangat menentukan,” kata Nico lagi.□

Baca Selengkapnya..

Monday, August 11, 2008

Interval 10 Persen


Oleh Tanto Yakobus

UNDANG-Undang pemilu nomor 10 tahun 2008 dirasa belum ideal. UU tersebut masih mensyaratkan 30 persen suara yang memenuhi BPP (bilangan pembagi pemilih) yang dapat duduk di parlemen.

Dengan multi partai seperti sekarang ini, rasanya mustahil calon legislatif (caleg) yang sanggup memenuhi target BPP 30 persen tersebut. Maka untuk menentukan siapa saja caleg terpilih dan duduk di parlemen, larinya ke nomor urut.
Maka menjelang penyerahkan berkas caleg dari partai ke KPU (komisi pemilihan umum) di masing-masing tingkatan, para caleg sibuk ngomongkan nomor urutnya.
Untuk menetapkan nomor urut ini tiap partai tidaklah sama. Semua punya mekanisme sendiri. Namun ada juga partai yang ”bijak” dalam menentukan nomor urut ini. Yakni melihat potensi caleg bersangkutan. Tapi ada pula partai yang penentuan nomor urut dengan cara diam-diam atau kucing-kucingan dengan calegnya.
Tapi yang ideal dalam penentuan caleg itu, ditentukan secara terbuka dengan menggelar rapat pleno atar caleg di sebuah partai bersangkutan. Ini penting untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Bila partai salah menempatakan orang, maka siap-siaplah tidak mendapat dukungan pemilih (masyarakat).
Dengan 34 partai peserta pemilu, partai harus pintar menempatkan figur mana yang punya nilai jual. Dan yang tidak kalah penting adalah figur yang mempunyai ikatan primordial dengan pemilihnya.
Sebab sekarang orang atau pemilih tidak lagi melihat partai, tapi orangnya. Masyarakat menilai semua partai itu bagus. Sebab tujuannya selain kekuasaan, jelas kesejahteraan masyarakat. Maka penting mendekatan figur dengan pemilihnya bila ingin memenangkan hati rakyat.
Pengalaman saya beberapa hari terakhir, ternyata menjadi caleg bukan lagi tujuan kebanyakan orang. Buktinya, ada beberapa partai kesulitan mendapatkan caleg. Mereka sudah telepon sana sini mengajak orang untuk bergabung menjadi caleg di partainya.
Tak tanggung-tanggung, nomor yang ditawarkan nomor 1. Tapi anehnya, tetap saja tak menarik. Itu terjadi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.
Alasan menolak jadi caleg memang beragam. Mulai dari kesulitan keuangan, takut dimanfaatkan partai hingga persoalan tak mampu mencapai BPP 30 persen seperti disyaratkan oleh UU 10/2008.
Ini belum lagi persoalan memenuhi kuota caleg perempuan 30 persen. Untuk menjaring caleg saja susah, apalagi caleg perempuan. Sungguh memusingkan pengurus partai peserta pemilu 2009.
Untuk memotivasi caleg agar mau berkompetisi secara ketat dah sehat di dapilnya masing-masing, maka DPP Partai Demokrat mengeluarkan petujuk pelaksana (juklak) nomor 01/Juklak/DPP.PD/VI/2008 tentang kriteria caleg Partai Demokrat.
Juklak ini untuk menyikapi UU 10/2008 soal caleg terpilih yang harus memenuhi ketentuan BPP 30. Maka bagi Partai Demokrat nomor urut tidak mutlak, setapi menggunakan suara terbanyak dengan interval selisih suara 10 persen atas nama langsung dari BPP yang sah.
Untuk memperkuat Juklak tersebut, DPP Partai Demokrat selanjutkan mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis) nomor 02/Juknis/DPP.PD/VII/2008, tentang mekanisme penjaringan caleg. Hal-hal yang perlu diperhatikan jelas bahwa caleg harus memiliki hubungan emosional dan kultural dengan pemilihnya. Selanjutnya memiliki aksebilitas dan ketokohan. Jadi figur betul-betul mampu menjadi daya magnit bagi pemilihnya.
Interval 10 persen itu hitungannya jelas. Misalnya caleg terpilih untuk DPRD Provinsi dari Partai Demokrat di Dapil Kalbar 1 misalnya. Caleg ada 10 orang, BPP-nya 200.000 suara. Caleg urut 1. 70.000 (36 persen), 2. 20.000 (10 persen), 3. 20.000 (10 persen), 4. 62.000 (31 persen), 5. 8.000 (4 persen), 6. 12.000 (8 persen), 7. 40.000 (20 persen), 8. 40.000 (20 persen), 9. 64.000 (32), 10. 86.000 (43 persen). Total suara caleg Partai Demokrat 422.000.
Dalam perhitungan 422.000 dibagi 200.000, maka Partai Demokrat dapat 2 kursi di Dapil Kalbar 1. Sesuai UU 10/2008, karena tidak ada yang memenuhi 30persen maka No 1 yang mendapatkan kursi.
Namun demikian sesuai dengan Juklak No 02/Juklak/DPP.PD/VI/2008, maka caleg terpilih mewakili Partai Demokrat adalah nomor urut 1 dan 10.
”Juklak ini tidak main-main, ini ditandatangani langsung oleh Ketum Hadi Utomo dan Sekjen H Marzuki Alie, jadi kader partai tidak bisa membantah Juklak itu,” tegas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalbar, H Henri Usman, beberapa waktu lalu.
Selain itu, tambah Henri, bagi caleg yang tidak terpilih, jelas ada kompensasi yang sudah disepakati sebelumnya antar caleg pada tiap-tiap Dapil. ”Jadi masih ada semangat persaingan dengan interval 10 persen tersebut,” kata Henri lagi.□

Baca Selengkapnya..

Saturday, August 9, 2008

Mencari Blog Terbaik dan Favorit

Yuk ikutan lomba blog

Wah, asyik juga kalo ada lomba blog. Ini gawenya teman-teman di Telkom Speedy. Menyambut kebangkitan nasional yang ke-100 tahun, mereka coba kreatif dengan menggelar kompetisi blogger.

Cuma aku belum begitu jelas, maklum Mering yang hari-hari bergaul dengan mereka belakangan lebih sering keluar masuk kampung. Dia lebih enjoy di Tribune Institute.
Kalo dia ada, aku pasti dapat info lengkap tentang lomba blog ini. Maklum para dedengkot blog di Pontianak tak jauh dari Mering cs, termasuk bung Yaser yang baru saja melepas keperjakaannya. Selamat menempuh hidup baru ya bung Yaser. Moga enjoy deh tidurnya…., hiks…….hiks…….
Sebetulnya kompetisi blogger bukan barang baru. Sudah sering dilaksanakan di kota-kota besar, termasuk di kantorku sendiri, kami pernah buat lomba design blog atar pelajar.
Tapi tak ada salahnya juga sih kalo teman-teman di Telkom Speedy menggelar hal serupa. Ya hitung-hitung promo internet murah ala speedy juga, hahahahaa……….
Apalagi kompetisi blogger itu dalam rangka kebangkitan nasional yang ke 100. Nah, rekan netter n blogger yang perlu diperhatikan dalam kompetisi tersebut adalah hal-hal sebagai berikut (sesuai dengan postingan http://hernawan.web.id):
Peserta adalah pelajar SMP (atau sederajat), SMA (atau sederajat) dan kalangan umum.
Kategori yang dilombakan ada 2, yaitu Blog Terbaik (didapat dari hasil penjurian) dan satu lagi Blog Favorite (diperoleh dengan menggunakan Polling Web dan SMS Flexy ke nomor 7006).
Juri adalah Praktisi Blogging Kalimantan, Telkom dan Netter.
Kriteria penilaian oleh dewan juri adalah:
1. Kesesuaian dengan tema (20%)
2. Design (15%)
3. Aktifitas update (25%)
4. Konten tulisan (40%)
5. Tambahan nilai (10%) jika menulis blognya di blog2.plasa.com atau di myflexyland.com
Anda tertarik? Silakan klik di LINK ini. Pendaftaran ditutup pada tanggal 14 Agustus 2008. Bagi peserta lomba yang sudah mendaftarkan blognya dalam kompetisi ini, diwajibkan untuk memasang logo: Speedy Blogger Kompetition 2008.□

Baca Selengkapnya..

Friday, August 8, 2008

Partai “Menjual Orang”


Oleh Tanto Yakobus

PEMILU legislatif kurang lebih delapan bulan lagi. Namun pemilu kali ini agak beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kali ini waktu kampanyenya terlama, yakni sembilan bulan. Yang sudah-sudah kampanyenya hanya berlangsung satu atau tiga bulan saja. Dan ini tentu sejarah baru dalam demokrasi di Indonesia.

Masa kampannye terlama ini jelas pemerintah punya tujuan tertentu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan kader Partai Demokrat di kediamannya Puri Cikeas, usai pelatihan kader Juni lalu, menjelaskan tujuan kampanye panjang pemilu tersebut adalah agar orang atau figur yang ditampilkan partai untuk maju sebagai calon legislatif benar-benar dikenal dan mengenal masyarakat pemilihnya. Kedekatan emosional antara pemilih dan calon legislatif (caleg) itu penting untuk mensinergiskan aspirasi dengan program pembangunan kedepan.
Jadi tidak ada lagi istilah “keren” dalam politik, dimana masyarakat memilih kucing dalam karung. Atau pameo lain, tak ada kawan abadi selain kepentingan. Artinya kesuksesan seseorang lebih karena faktor figur atau ketokohannya di masyarakat, bukan karena kedekatan dengan pimpinan partai atau ada kepentingan lain dengan pimpinan partai.
Dengan kampanye panjang seperti ini, masyarakat dan kandidat sendirilah yang menentukan sukses tidaknya si kandidat tersebut. Bila sang kandidat kredibel, maka masyarakat tidak ragu menaruh kepercayaan kepada dirinya dengan memilihnya secara langsung dalam pemilu mendatang. Bila tidak, maka dengan sendirinya ditinggalkan masyarakat. Sekarang masyarakat pemilih sudah pintar. Mereka sudah bisa menilai orang atau figur yang dapat dipercaya.
Janji-janji kampanye atau visi misi partai yang ditawarkan ke masyarakat itu sifatnya sangat normatif. Masyarakat sangat berpengalaman dengan janji dan visi misi partai tersebut. Ya, partai apapun bentuknya, jelas punya tujuan yang baik. Tapi itu hanya diucapkan saat kampanye saja, setelah terpilih dia akan melupakan janji-janji itu, apalagi menjalankan visi misi partai. Jauh panggang dari api!
Start kampanye sudah dimulai pada 8 Juli lalu dan berakhir menjelang pemilu 9 April 2009 mendatang. Namun bentuk kampanyenya bukanlah pengerahan massa atau rapat umum di lapangan terbuka, tapi cukup dengan tatap muka atau pertemuan dari rumah ke rumah.
Dan metode kampanye seperti itu sangat efektif untuk mendekatan calon dengan pemilihnya. Selain pemilih atau kontituen memahami figur yang akan di pilihnya, juga ada saling kepercayaan di antara mereka. Muaranya, figur yang dipercaya kelak betul-betul orang yang aspiratif dan memahami konstituennya.
Jadi sekarang partai betul-betul “menjual orang”. Beda dengan dulu yang mengandalkan nama besar partai, nama besar pimpinan partai secara nasional. Tapi sekarang bila hendak memenangkan hati rakyat, partai harus betul-betul menempatkan orang yang kredibel, punya ikatan emosional dengan pemilihnya dan punya daerah basis.
Bila itu diabaikan, maka sebesar apa pun partai itu pasti tidak akan mendapat dukungan masyarakat.
Di era keterbukaan sekarang ini, kejujuran adalah harga mati. Masyarakat tidak mudah lagi dibohongi. Sekarang masyarakat sudah pintar. Pintar menilai, pintar mengukur kemampuan, dan pintar pula memilih.
Pilkada yang sudah berlangsung beberapa kali di Kalbar, cukup memberikan pemahaman dan pembelajaran politik kepada masyarakat. Buktinya, masyarakat bisa memilih calon atau tokoh yang diinginkannya untuk menjadi kepala daerah sesuai hati nuraninya.
Kembali ke penjelasan SBY tadi, kedepan pemerintah ingin wakil-wakil rakyat yang akan duduk, mulai dari DPD, DPR dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/ kota, betul-betul pilihan rakyat. Bukan lagi orang-orang titipan, orang dekat dan lain sebagainya.
Disamping itu, perlu ada keterwakilan dari kelompok-kelompok tertentu. Karenanya, figur atau calon perlu punya basis massa. Karenanya, SBY minta kader partainya membina masyarakat, memberi contoh berpolitik yang baik kepada masyarakat dan tidak menebar janji-janji palsu.
Hal senada dikatakan Bupati Sekadau, Simon Petrus. Dalam pengarahannya kepada sejumlah kader Partai Demokrat Sekadau usai dirinya dilantik akhir bulan lalu, Simon menegaskan menghadapi pemilu mendatang bukan perkara gampang. Butuh pengorbanan, baik waktu, tenaga maupun dana. Tapi itu semua bisa diatasi apabila setiap kader partai mau bersatu padu memenangkan partai.
Tentu untuk memenangkan partai tidak cukup hanya bersatu, figur yang ditampilkan juga menentukan. Sebab dalam pemilu kita menjual orang, beda dengan dagang yang menjual barang. Apalagi dengan kampanye panjang sekarang ini. Bila figur tidak berkualitas, maka masyarakat cepat menilainya. Namun bila figur berkualitas, maka masyarakat akan ingat sampai ke bilik suara. Sebab ia sudah punya nilai plus. Itulah beda partai dengan berdagang. Partai menjual orang, berdagang menjual barang dengan bagaimana triknya agar barangnya laku.
UU No 10/2008 tentang pemilu jelas calon yang duduk harus memenangi 30 persen suara dari daerah pemilihannya. Dengan 34 partai sekarang ini, rasanya tak ada caleg yang sanggup memenuhi kuota itu. Demikian juga dengan partai politik peserta pemilu, bila ingin memenangkan pemilu, tak ada jalan lain selain menjual orang-orang yang kredibel, orang-orang bersih dari praktik KKN.
Dan bagi partai, sebetulnya agak sulit mencari orang yang kredibel tersebut, sebab sudah pasti dia tidak mendapat tempat di partai. Partai jelas mengutamakan pengurus maupun simpatisannya, setelah itu baru melirik figur dari masyarakat umum. Namun tak dipungkiri juga di partai masih ada figur-figur kredibel tersebut.
Daerah basis. Kemenangan Cornelis dalam pilkada gubenur lalu, sejatinya bukanlan kemenangan PDIP, tapi lebih pada kerinduan masyarakat Dayak untuk ”merebut” kursi KB-1. Dan itu tergambar di daerah basis Dayak, terutama di tujuh kabupaten yakni, Sanggau, Sekadau, Landak, Bengkayang, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Lalu basis lainnya, Tionghoa di Singkawang.
Suka atau tidak suka, dalam pemilu apa pun, kita masih sulit melepaskan ikatan primodial, yakni etnisitas. Pun demikian dalam pemilu mendatang, faktor tersebut masih dominan.
Bila ingin memenangkan hati rakyat, partai harus menempatkan caleg sesuai daerah basis tersebut. Terutama soal nomor urut. Ingat ada 34 partai yang ”bertarung” meraih suara rakyat. Jadi nomor urut caleg sangat berpengaruh di daerah basis tersebut.
Betapa pun hebatnya seorang tokoh, bila ditaroh pada nomor sepatu atau urut bawah, hasilnya sudah bisa ditebak. Dalam pemilihan langsung seperti sekarang ini, calon tersebut pasti dilewatkan. Sebab masih ada figur lain yang nomor urutnya lebih bagus, dan itu yang menjadi pilihan masyarakat, bukan partainya.
Singkat kata, dalam pemilu, masyarakat tidak lagi fanatik denan partai politik tertentu, tapi ia lebih fanatik terhadap orang atau figur tertentu. Maka dalam pemilu kali ini, pimpinan partai mau tidak mau jangan lagi menjual logo partainya, tapi bagaimana menjual orang yang kredibel dan punya basis massa demi memenangkan partainya.□

Baca Selengkapnya..

Sunday, August 3, 2008

Pasar Rakyat di Gunung Sehak

Kesan Angker Gunung Sehak Hilang


Oleh Tanto Yakobus

Entah sudah berapa kali saya melintasi kawasan angker Gunung Sehak. Yang jelas sejak zaman penjajah hingga tahun 2006 lalu, Sehak satu-satunya jalan darat menuju kawasan selatan ke pedalaman Kalbar atau sebaliknya.

Jalur alternatif untuk menuju kawasan perhuluan adalah melalui Sungai Kapuas. Namun seiring dengan kemajuan zaman, transportasi darat pun meningkat dengan yang dulunya hanya ada satu jalur menuju pedalaman atau pun sebaliknya dari pedalaman mencapai ibukota provinsi Pontianak, kini sudah ada Jalan Trans Kalimantan yang membelah hutan belantara di selatan Gunung Sehak menghubungkan Kecamatan Tayan dengan Kecamatan Sungai Ambawang tembus Kota Pontianak.
Itu jalur alternatif yang sangat singkat mencapai Kota Pontianak. Dulu, jarak tempuh dari Kabupaten Sanggau bisa makan waktu hampir 5 jam menyusuri jalan sepanjang 260 kilometer. Kini dengan terbangunnya jalur Tayan-Ambawang, jarak tempuh jadi berkurang 90 hingga 100 kilometer lebih.
Maka tak heran, banyak pihak memperkirakan bila Jalan Trans Kalimantan yang tembus ke Kalteng itu mulus, maka jalan lama yang melintasi Kabupaten Landak itu akan sepi. Nadi ekonomi pun diramal mati. Sebab orang lebih memilih jarak tempuh yang singkat.
Kembali ke cerita Gunung Sehak. Sejak kecil saya sudah mendengar keangkeran Gunung Sehak. Cerita orang-orang tua, sepulang dari Pontianak, Gunung Sehak selalu jadi bumbu ceritanya. Mulai dari cerita mabuk akibat bus yang ditumpangi terombang-ambing mengikuti tikungan yang meliuk-liuk hingga cerita keangkerannya.
Konon, sopir bus maupun truk termasuk mobil pribadi sekalipun melintasi Gunung Sehak selalu konvoi. Bila kebetulan duluan tiba di sekitar Sehak, mereka akan istirahat sejenak sembari menunggu kendaraan lainnya. Setelah ada teman baru mereka masuk baik ke arah Pontianak maupun sebaliknya.
Bila terpaksa sendirian, maka sopir atau penumpang selalu berbekal rokok. Dan rokok itu mereka sulut ketika memasuki Sehak. Mereka pun tak lupa permisi baik langsung maupun mengucap dalam hati untuk melintasi Sehak. Kalau tidak permisi, akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Misalnya, ban kendaraan tiba-tiba kempes. Mesin mati mendadak. Atau apesnya lagi kecelakaan.
Sejak tahun 1990-an hingga awal tahun 2000, saya termasuk sering melintasi kawasan Gunung Sehak tersebut. Kebetulan saya menggunakan sepeda motor, ketika hendak memasuki kawasan itu, saya selalu teringat mitos dan cerita-cerita sebelumnya. Maka saya pun terpaksa membeli rokok, padahal saya bukanlah perokok.
Demi mitos itu, saya terpaksa menghisap rokok dan permisi dengan ”penguasa alam” Gunung Sehak. Kalimatnya sederhana saja, ”permisi saya mau lewat, tolong jangan ganggu saya”.
Dan saya pikir semua orang yang melintasi kawasan itu mengucapkan hal yang sama. Lalu ada juga cerita teman maupun para sopir, bila tidak menyulutkan rokok, saat melintas tiba-tiba saja tercium harum bunga tumbuh-tumbuhan atau bau busuk yang menyengat hidung. Atau kadang-kadang mendengar suara percakapan yang tak jelas.
Pun demikian ketika saya mengikuti bus umum, sopir atau kernetnya selalu melakukan hal-hal yang menjadi mitos itu. Kalau tidak menyulutkan rokok saat melintas, mereka bergumam permisi ke ”penunggu” di situ. Saya pikir mitos itu sudah menjadi rahasia umum para sopir maupun mereka yang bisa bolak-balik ke Pontianak.
Cerita-cerita angker Gunung Sehak tidak berhenti disitu, sudah berapa kali terjadi kecelakaan mobil masuk jurang. Memang kalo mobil masuk jurang lebih disebabkan faktor manusianya. Mungkin saja ia kelelahan atau ngantuk. Atau memang perangkat vital kendaraannya yang error.
Tapi bila terjadi kecelakaan, orang selalu mengkaitkannya dengan ”penunggu” di situ. Orang selalu bilang ”penunggu” murka dan mita tebusan atau sesajen. Dan berbagai macam lagi cerita yang membumbui kecelakaan itu.
Belum lagi cerita orang melihat hantu atau bayangan tanpa kepala dan sejenisnya. Atau perempuan tanpa muka duduk di badan jalan dan sebagainya. Cerita dari mulut ke mulut itu menambah seram Gunung Sehak.

Pasar Rakyat
Gunung Sehak angker! Itu cerita dulu. Sekarang wajah Gunung Sehak jauh berubah. Bila Anda dari arah pedalaman menuju Pontianak, sebelum memasuki tikungan zik zak pertama, Anda sudah menemukan deretan warung-warung rakyat. Bangunannya ada yang permanen dan ada pula yang terbuat dari anak kayu dan atap daun sagu atau terpal, ya sejenis pedagang kaki lima (PKL) di kota-kota besarlah.
Lalu di sebelah atas jalan ada sebuah surau. Sekarang surau itu padat sekali pengunjungnya. Tentu para pengunjungnya adalah mereka yang ingin melakukan salat. Bila kebetulan jam salat belum menunjukkan waktunya, biasanya orang-orang ngumpul dan menikmati kopi panas atau teh dingin. Lalu ada pula yang menikmati pemandangan alam dengan foto-foto bersama keluarga atau sobat. Lalu ada juga yang sekedar membasuh muka dengan air gunung yang jernih. Air itu juga dimanfaatkan sebagai air wudu bagi mereka yang hendak salat.
Banyaknya orang yang rehat dan ada penduduk lokal yang berjualan sayur-sayuran kampung, menjadikan kawasan itu tak ubahnya seperti pasar rakyat.
Beraneka ragam barang dijual. Umumnya yang mereka jual hasil hutan. Mulai dari rebung, pakis, daun ubi, lalu ada jenis umbi-umbinya seperti keribang, ubi rambat dan lain-lain.
Ada juga hasil ladang musiman, seperti sawi, bayam, cangkok manis dan lain-lain. Dan yang paling ramai ketika musim buah tiba. Berbagai buah ada di pasarkan di kawasan “angker” itu. Yang paling laris tentulah buah durian. Namun ada juga buah musim lainnya, seperti tamanang, cempedak, buah asam kalimantan, rambutan dan berbagai macam buah khas Borneo di pasarkan di situ.
Kalau sudah demikian, maka hilanglah kesan angker dan seram di kawasan itu. Siang malam orang selalu ramai. Bahkan suatu ketika saya pernah melintasi Sehak tengah malam, eh ternyata masih ada orang menikmati kopi panas sambil menunggu buah durian dagangannya.
Lalu bekas longsoran setinggi kurang lebih 30 meter, oleh anak-anak muda dijadikan tempat rekreasi atau tempat pacaran. Konon dulu pada zaman penjajahan banyak orang yang mati akibat kerja rodi atau kerja paksa membelah Gunung Sehak membangun jalan yang ada hingga sekarang ini. Belum lagi cerita Gunung Sehak salahsatu benteng pertahanan Jepang melawan Belanda. Maka di situ juga ada gua atau lubang Jepang yang penggaliannya secara paksa menggunakan tenaga penduduk lokal.
Bila ada yang mati secara tak wajar, maka arwah orang tersebut akan gentayangan—usil dengan orang yang melintas. Agar tidak usil, orang yang melintas harus menghisap rokok dan permisi dengan mereka. Tapi sekarang kayaknya mitos itu sudah dipatahkan.
Orang berjulan tidak hanya dari arah pedalaman menuju Pontianak, tapi juga dari arah Pontianak ke pedalaman atau ke Malaysia. Orang yang berangkat dari Pontianak atau Singkawang selalu menjadikan daerah Sehak untuk rehat. Selain sekedar membasuh muka, juga orang menghilangkan kantuk dengan secangkir kopi.
Di kaki gunung Sehak dari arah Pontianak menuju pedalaman, orang yang berjualan lebih ramai lagi. Ada beberapa bangunan sudah permanenn namun tak sedikit pula pondok-pondok sederhana. Mereka tidak hanya menjual hasil hutan, tapi juga ada yang berdagang sembako, rokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Hasil hutan juga tetap ada, seperti durian, rebung, dan berbagai jenis binantang yang bisa untuk lauk, seperti burung, tupai dan beberbagai jenis ikan sungai juga ada, termasuk tengkuyung sungai.
Tenkuyung atau siput sungai ini adalah teman akrabnya rebung. Biasanya di kampung orang senang masak rebung campur tengkuyung. Rasanya, jelas makyos. Itu masakah tradisional Dayak maupun Melayu di pedalaman.
Bila dicampur dengan tengkuyung yang masih bercangkang, rebung yang biasanya pahit berubah menjadi manis rasanya, ditambah lagi wangian khas daun melinjo hutan.
Tengkuyung adalah sejenis siput yang banyak ditemukan di sungai-sungai di pulau Borneo ini. Hampir setiap sungai ada tengkuyungnya. Tengkuyung sungai ada dua jenis, yakni berbentuk kelonsong atau pajang dan ada yang pendek seperti keong emas.
Lazimnya, bila sayurnya rebung pasti tengkuyung lauknya. Selain sebagai campuran rebung, daging tengkuyung bisa diolah menjadi beberapa macam masakan. Termasuk bisa digoreng atau disambal.
Tengkuyung atau rebung hampir dipajang di setiap pondok-pondok kecil pinggir jalan itu. Harganya pun murah. 3 kilogram hanya dijual dengan Rp5000 saja. Para pemiliknya dengan setia menunggu penumpang yang mampir membeli. Untuk mengusir jenuh, mereka membersihkan pekaranan sekitar. Ada pula yang menanam pekarangan itu dengan sayur-sayuran dan ada juga menanamnya dengan bunga dan buah-buahan.
Nah, kesan angker Gunung Sehak berubah menjadi pasar rakyat. Yang dulunya sepi sekarang menjadi hinggar-binggar oleh keramainya baik mereka yang rehat maupun penduduk sekitar yang berjualan. Itu juga menambah penghasilan bagi masyarakat dan tentu saja peluang usaha dan pariwisata bagi pemerintah Kabupaten Landak. Sebab banyak hal yang bisa dijual di situ, mulai dari hasil hutan hingga hasil kerajinan masyarakat lokal. Derap langkah perekonomian masyarakat hidup di Gunung Sehak.□

Baca Selengkapnya..

Friday, August 1, 2008

Simon Minta Kader Berpolitik Santun


Oleh Tanto Yakobus

Bupati Sekadau, Simon Petrus, S.Sos., M.Si yang terpilih dalam Muscab Partai Demokrat Kabupaten Sekadau, 13 Maret lalu, resmi dilantik sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau periode 2008-2013, Kamis (31/7) siang kemarin.

Acara yang dihelat di Resto Tenda Biru Jalan Sekadau-Sintang itu berlangsung khidmat dan dipadati ratusan kader dan simpatisan dari tujuh kecamatan se-Kabupaten Sekadau. Selain Muspida dan undangan juga hadir pengurus DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat.
Drs. Meningan, ketua panitia pelaksana, dalam sambutannya, mengungkapkan, pelantikan kali ini sangat istimewa bagi partai demokrat, karena bertepatan dengan tanggal 31. Angka 31 mempunyai makna tersendiri bagi demokrat, sebab dalam undian yang dilakukan KPU pusat, partai demokrat pada pemilu 2009 mendatang, mendapat nomor undian 31. Selain itu, angka 31 juga bila dibalik, itu merupakan tanggal pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Sekadau, pada 13 maret lalu.
Lebih lanjut Meningan yang juga menjabat sebagai ketua bidang OKK DPC PD Kabupaten Sekadau ini, menegaskan nomor undian partai 31 mempunyai arti tersendiri bagi partai demokrat, yakni tiga perjuangan untuk mencapai satu tujuan. Pertama adalah, pengurus dan kader partai harus mensukseskan dan memenangkan pemilu legislatif pada 2009 mendatang. Kedua, kader dan simpatisan harus mensukseskan program pembangunan di Sekadau yang dalam hal ini bupati selaku ketua partai demokrat.
”Dan yang terakhir, kita sebagai kader harus mensukseskan dan mendudukan kembali Pak Simon Petrus untuk menjadi Bupati Sekadau kembali,” teriak Meningan yang langsung disambut riuh massa yang memadati resto yang serba biru itu dengan siaaap.
Jadi tegas Meningan, yang bicaranya berapi-api meminta kader dan simpatisan harus memenangkan tiga hal tersebut demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sekadau.
Di akhir sambutannya, Meningan membakar semangat kader partai dengan yel-yel partai yang sudah disepakati secara nasional dan ditambah dengan yel lokal sekadau. Dengan semangat Meningan menerikan kader dengan kata;
Apa kabar demokrat...?
Dahsyat! Siap menang!
Demokrat!
Jaya!
Demokrat!
Jaya!
Demokrat!
Jaya!
SBY!
Yes!
Semon Petrus!
Ok!
Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Nicodemus R. Toun, MM yang mewakili Ketua DPD, Henri Usman, melantik pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau, mengatakan, ada empat agenda besar yang harus disukseskan oleh kader demokrat Kabupaten Sekadau. Pertama, kader demokrat harus mensosialisasikan program pemerintah dalam hal ini program Presiden SBY—selaku ketua dewan pembina partai demokrat.
Setiap kader harus tahu apa itu program pemerintah. Misalnya sekarang ada program Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat). Dulu namanya Askeskin (asuransi kesehatan keluarga miskin). Setiap kader harus paham dan bisa membantu masyarakat bagaimana cara mendapatkan Jamkesmas tersebut.
”Jangan kita sebagai kader justru tak tahu program tersebut. Itu tugas kita untuk membantu masyarakat. Ingat kita ini partai pemerintah,” tegas Nico yang juga anggota DPRD Sintang itu.
Selain Jamkesmas lanjut Nico, juga ada program KUR (kredit usaha rakyat) yang disalurkan lewat bank Mandiri. ”Di Kalimantan ini ada sekitar 800 juta dana KUR yang bisa dipakai masyarakat,” kata Nico.
Kader partai harus membantu masyarakat bagaimana cara mendapatkan KUR tersebut. Misalnya untuk para pedatang kue keliling, atau usaha produktif lainnya. ”Dana itu sudah dijamin pemerintah,” tegas Nico.
Kemudian agenda kedua, kita harus memenangkan pemilu legislatif minimal 15 persen. Bila kita mampu mencapai target minimal 15 persen, maka dalam mengusung calon presiden mendatang, kita tidak perlu lagi berkoalisi dengan partai lain. Tidak seperti sekarang, SBY justru dikerjai oleh menterinya yang berasal dari berbagai partai tersebut. Masyarakat tidak mengerti itu, masyarakat hanya tahu kebijakan yang tidak populis itu datang dari presiden, padahal itu kerjaan menterinya. Agenda ketiga, kita harus memenangkan dan mendudukan kembali Pak SBY sebagai presiden dalam Pilpres mendatang. ”Dan terakhir saya minta kader demokrat di Sekadau ini harus bisa meraih satu fraksi di DPRD, agar kita enak mengusung kembali Pak Simon menjadi bupati Sekadau kedepan,” katanya.

Politik Santun
Perasaan bahagia terpancar dari wajah Simon Petrus. Jalannya upacara pelantikan mengalir dan enak diikuti. Mars Partai Demokrat yang dinyanyikan menambah semarak suasana. Bait demi bait lagu ciptaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu mengelorakan semangat.
Terlebih semangat menancapkan panji-panji partai demokrat hingga ke pelosok kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sanggau itu.
Kesempatan itu Simon mengatakan, setelah resmi menjadi ketua partai atau berpolitik praktis, dirinya ibarat pisau bermata dua. Pertama, sebagai ketua partai tidak ada pilihan selain mensukseskan dan memenangkan partai demokrat pada pemilu mendatang.
Untuk menang itu tidak mudah, perlu pengorbanan waktu, dana, pemikiran dan tenaga. Tapi sebagai makhluk Tuhan, ia punya keyakinan ada kekuatan lain yang bisa membantu usahanya. Dan yang tidak kalah pentingnya, dalam perjuangan adalah kekompakan dan kerjasama semua pihak. ”Saya selalu berprinsip, tidak ada sesuai yang tidak bisa dikerjakan asalkan kita mau bersatu padu,” ujarnya disambut riuh tipuk tangan hadirin.
Kemudian mata pisau yang lain, lanjut Simon, dirinya selalu bupati harus bisa menjadi pembina semua partai politik yang ada di Kabupaten Sekadau. Dirinya harus mengayomi dan bertindak adil terhadap semua partai yang ada. Ini pekerjaan yang tidak gampang. Sebab untuk bertindak adil itu tidak mudah. ”Rasanya kita sudah adil dengan semua pihak, tapi masih ada yang menilai lain dan itu sesungguhnya resiko pemimpin,” tegas Simon.
Sadar posisinya tersebut, Simon minta semua kader dan simpatisan partai demokrat untuk berpolitik secara santun. Berpolitik yang santun adalah bagaimana kita bisa membawa diri di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat akan melihat kita bukan dari apa yang kita bicarakan, tapi apa yang telah kita perbuat untuk masyarakat.
Kader demokrat jangan sampai menyakiti hati masyarakat, jangan membuat janji-janji yang kemudian tidak ditepati. ”Orang yang senang mengumbar janji atau menjual obat itu sama saja dengan politisi busuk,” katanya.
Menjelang pemilu ini, Simon minta kader untuk lebih dekat dengan masyarakat. Sebab dirinya yakin masyarakat sudah pandai menilai figur-figur mana yang bisa dan layak dipercaya untuk membawa aspirasi masyarakat.
”Bila figur itu sudah dikenal dengan baik di masyarakat, saya yakin partai yang mengusungnya menjadi calon legislatif akan mendapat dukungan masyarakat,” kata Simon didampingi istri tercinta, Scolastika.□

Baca Selengkapnya..