BERPEGANGLAH PADA DIDIKAN, JANGANLAH MELEPASKANNYA, PELIHARALAH DIA, KARENA DIALAH HIDUPMU...Amsal 4:13

Thursday, November 27, 2008

Konsumsi Publik Konsumsi Politik

Oleh Tanto Yakobus

Ternyata rumit juga mengurus negeri ini. Kalau dipikir-pikir kan sudah ada ring atau rambu-rambunya. Dan semuanya bisa berjalan pada rambu atau rel yang ada itu. Seorang pemimpin tinggal menjadi setir yang baik dan bijak saja.

Ternyata anggapan awam ini bertolak belakang dengan fakta sesungguhnya. Terlebih ketika memasuki pembasan tahun anggaran. Repotnya, dalam membagi porsi mana saja yang harus diprioritaskan. Sebab bila salah membagi porsi itu, maka salah jugalah pelaksanaannya. Artinya pembangunan yang didanai dengan porsi yang tidak benar bisa stagnan.
Itu pulalah yang dialami Pemprov Kalbar pekan-pekan ini. Dalam pembahasan RAPBD Provinsi Kalbar Tahun 2009, terjadi pro kontra antara eksekutif dan legislatif seputar 20 persen anggaran pendidikan.
Memang secara konstitusional, pemerintah telah mematok angka 20 persen untuk pendidikan. Tapi untuk ukuran Kalbar, masih banyak hal yang perlu dipikirkan, terutama terkait dengan anggaran yang minim.
Bayangkan, Kalbar dengan APBD yang hanya Rp1,4 Triliun—sangat kecil untuk ukuran provinsi. Tapi harus membiayai pembangunan di seluruh Kalbar yang meliputi 14 kabupaten/kota. Pertanyaannya, dengan dana sanggupkah?
Sebagai rakyat seharusnya kita memberikan apresiasi kepada Pemprov yang telah berani menganggarkan bidang pendidikan sebesar 14,41 persen Tahun 2009. Sebab pada jaman Gubernur Usman Ja’far saja, anggaran pendidikan hanya 6 persen. Artinya, kenaikan mencapai 120 persen dari tahun lalu. Sementara target penerimaan kita tahun 2009 terjadi penurunan.
Sebagai masyarakat, kita patut mencurigai pihak-pihak yang ngotot menyuarakan anggaran pendidikan harus 20 persen pada APBD 2009, bila tidak akan ditolak di gedung Dewan.
Kecurigaan kita, jangan-jangan ketidakmampuan Pemprov merealisasikan anggara pendidikan 20 persen dijadikan konsumsi politik oleh kalangan politisi yang akan mencalonkan diri kembali pada pemilu 2009?
Sebab sekarang hampir sulit membedakan mana konsumsi publik dan mana konsumsi politik. Keduanya punya sisi yang sama. Sama-sama penting untuk disuarakan, sebab sama-sama mewakili masyarakat.
Publik juga masyarakat, politik juga masyarakat. Jadi, kita harusnya bijak melihat berbagai persoalan. Mungkin Pemprov, terutama Gubernur Cornelis lebih melihat skala prioritas mana yang harus dipenuhi dalam RAPBD 2009, terutama terkait dengan visi misi serta janji-janji politiknya.
Rasanya kurang bijak kalau teman-teman di Dewan ngotot, sebab keduanya demi rakyat. Singkat kata, biarlah gubernur lewat perangkatnya menentukan anggaran dengan mementingkan skala prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan, terutama infrastruktur jalan. Sebab itu terkait investasi dan perkembangan ekonomi masyarakat Kalbar secara luas.

0 komentar: