BERPEGANGLAH PADA DIDIKAN, JANGANLAH MELEPASKANNYA, PELIHARALAH DIA, KARENA DIALAH HIDUPMU...Amsal 4:13

Friday, March 14, 2008

Meretas Jalan Kapuas Raya


KOMISI II DPR-RI akhirnya menyediakan waktu untuk mendengarkan presentasi dari lima bupati yang dikordinir Bupati Sintang, Milton Crosby terkait rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Bila tidak ada kendala teknis, pertemuan tersebut dilaksanakan pada, Selasa (18/3) pekan depan.

Sebelumnya, tim pemekaran Kapuas Raya terkesan tak digubris pemerintah pusat. Itu terbukti setelah melewati perjuangan yang cukup panjang, yakni hampir tiga tahun ini, Kapuas Raya belum juga mendapat respon. Bahkan pembahasannya tidak masuk dalam agenda pembahasan pemekaran di Komisi II DPR bersama daerah lainnya.
Dan menariknya, menjelang pelaksanaan pilkada gubernur beberapa waktu lalu, memang kencang sekali angin pemekaran tersebut dihembuskan. Tapi usai pilgub, anginnya drastis menjadi sepoi-sepoi. Tak sedikit kalangan yang menilai isu pemekaran provinsi Kapuas Raya hanya dijadikan konsumsi politik semata.
Namun Milton Crosby selaku kordinator pemekaran tak patah arang. Melalui pendekatan politik maupun pribadi dengan person anggota DPR-RI asal Kalbar dan lewat partai politik tertentu, terjadilah lobi-lobi politik. Hasilnya, sungguh diluar dugaan, Komisi II malah sudah mengagendakan pertemuan itu pada, Selasa depan.
”Pemekaran ini tidak bisa ditunda lagi, ini aspirasi masyarakat bukan kemauan elit. Kita harus memperjuangkannya,” ujar Nicodemus R Toun, di Pontianak, Jumat (14/3) siang kemarin.
Menurut Nico—demikian sapaan akrab politisi Demokrat itu, sekarang Komisi II telah menjadwalkan pertemuan dengan bupati lima kabupaten yang bakal bergabung dengan Kapuas Raya. Selain itu juga hadir semua anggota Dewan lima kabupaten tersebut, termasuk tokoh masyarakat.
Menurut Nico, sebagai bentuk dukungan langsung terhadap rencana pemekaran tersebut, maka masyarakat akan boyongan ke Senayan. ”Kami anggota Dewan diminta mensponsori paling tidak lima orang untuk beranngkat. Sedangkan bupati mensponsori 100 orang. Kita diterima Komisi II selama dua jam, yakni dari pukul 10.00 sampai pukul 12.00 WIB,” papar Nico.
Tentu lanjut Nico, agenda yang dipaparkan di hadapan Komisi II, selain syarat administrasi soal terbentuknya provinsi baru, juga peluang apa saja yang bisa mendukung agar daerah otonom baru tersebut bisa mendiri atau sumber apa saja yang menjadi penopangnya kelak.
Termasuklah potensi kekayaan alam yang meliputi hutan, perkebunan, pertanian maupun pertambangan. Termasuk berapa perguruan tinggi maupun perbankan yang ada di calon ibukota provinsi. ”Syarat administrasi maupun pendukung, termasuk jumlah kabupaten maupun penduduk minimal, Kapuas Raya jelas telah memenuhi syarat tersebut,” katanya.
Menurut Nico, rekan-rekannya di legislatif maupun eksekutif sangat antusias menghadiri undangan Komisi II tersebut. Bahkan pihaknya akan membawa akan membawa rombongan besar ke Senayan sana. Yang jelas, kehadiran masyarakat bukan untuk demo, tapi sebagai bentuk dukungan moral bahwa kita serius mengurus pemekaran ini.
Hal yang sama dikatakan Andel, SH. Pengacara yang mulai naik daun ini mengatakan, selain lobi-lobi politik, tekanan massa juga penting untuk menyakinkan pemerintah pusat.
Sebab menurut Andel, belakangan agak kentor perjuangan pembentukan provinsi Kapuas Raya, tapi karena keuletan Bupati Sintang selaku kordinator, akhirnya jadwal untuk presentasi itu keluar juga. ”Secara pribadi saya mendukung kehadiran masyarakat di gedung DPR tersebut. Itu bentuk dukungan konkrit mereka,” ujarnya.
Kata Andel, sudah terlalu banyak analis maupun pemikiran mengenai untung ruginya pemekaran provinsi Kalbar ini. Tapi sebagai bagian masyarakat calon Provinsi Kapuas Raya, dirinya sangat mendukung pembentukan provinsi dimaksud. Sebab selain memperpendek rentang kendali, juga mengantisipasi kerawanan daerah perbatasan. Bila hanya dikontrol dari provinsi Kalbar saja, jelas itu terlalu luas. Sebab Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang dan Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia selama ini penuh dengan kerawanan baik sosial maupun politik. ”Bila provinsi baru ini betul terwujud, maka beban pemerintah pusat agak ringan, sebab ada dua provinsi yang menangani perbatasan, terutama masalah kerawanan dan pencablokan batas negara bisa diatasi.
Sebelumnya, Bupati Sintang, Milton Crosby, mengatakan pihaknya siap membawa rombongan besar dari Kapuas Raya langsung terbang ke Jakarta. Rombongan dipastikan terdiri dari pemerintah lima kabupaten di wilayah timur Kalbar, ketua dewan dan anggota DPRD serta sejumlah tokoh masyarakat.
”Kita akan ramai-ramai menuju Senayan, sebagai bukti bahwa Kapuas Raya ini bukan hanya kepentingan elit politik namun murni kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Saat ditanya jumlah rombongan dari 5 kabupaten yang mungkin ikut ke Senayan, Milton hanya mengatakan akan berupaya sebanyak-banyaknya. Ia menyebutkan bahwa salah satu daerah yaitu Sumatera Utara yang saat itu kepala daerahnya berkomitmen untuk sama-sama melakukan pemekaran wilayah membawa sekitar 130 orang menuju Senayan untuk bertemu dengan komisi II. ”Bila perlu kita akan membawa lebih banyak dari itu dan termasuk anggota dewan khususnya komisi A harus ikut dalam rombongan kita,” katanya.
Dengan ditentukannya waktu oleh komisi II untuk bisa menerima tim pemekaran Kapuas Raya dan rombongan dari 5 kabupaten wilayah timur Kalbar, Milton semakin optimis 2008ini Kapuas Raya akan terwujud.□

2 komentar:

Kristina DIAN Safitry said...

mudah2 "nasib"nya gak seperti komisi IX, xi..xi..bisa di baca di postingan blog saya

Tanto Yakobus said...

Kristina, ya mudah-mudahan deh tidak. semoga saja mereka punya hati nurani, karena ini aspirasi murni orang kampung termasuk aku hehehe.