*Makarius: Jangan Ada Lagi Petani Jadi Korban
Oleh: Tanto Yakobus
Vonis hakim pengadilan negeri (PN) Sanggau terhadap empat terdakwa masing-masing Sh, Am, Al dan Ad memang sudah dijatuhkan pada, Senin (21/1) lalu. Keempat warga yang juga petani sawit itu didakwa melakukan pengrusakan terhadap fasilitas PT. Mitra Austral Sejahtera (MAS) II.
Walau mereka sudah melakukan pembelaan melalui kuasa hukumnya, Sulistiono, SH dan Agatha Anida, SH dari Partners Advocates and Legal Cosultan serta didukung oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), namun tetap saja mereka yang disalahkan dan harus menjalani hukuman.
Keempat terdakwa itu adalah, Sh yang divonis 2 tahun penjara, Am, Al dan Ad masing-masing 1 tahun penjara.
Kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat Sanggau tersebut menjadi keprihatinan dari Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalbar. Melalui sekretaris umumnya, Makarius Sintong, SH, MH, DAD sangat menyayangkan kejadian tersebut, apalagi kasus tersebut menjadikan masyarakat petani yang harus jadi korban.
“Saya harap ini kasus yang terakhir yang mengorbankan petani, ke depan jangan ada lagi petani yang jadi korban,” kesal Makarius.
Selama ini tambah Makarius, petani selalu berada di pihak yang lemah, karena itu, Pemkab maupun DPRD harus tanggap dengan kasus seperti ini. “Mereka harus jemput bola bila ada kasus di lapangan, jangan hanya menunggu laporan baru bergerak atau hanya terima laporan lalu diam saja,” kata Makarius.
Menanggapi kasus masyarakat petani melawan PT MAS II, DAD merasa prihatin dengan adanya masyarakat yang dipenjara, hanya gara-gara menuntut haknya kepada perusahaan. “Enak benar setelah tanah diambil, lalu pemiliknya dihukum lagi, di mana keadilan? Sebetulnya kasus petani sawit versus PT MAS II di kabupaten Sanggau itu bisa diselesaikan, tapi yang terjadi justru empat petani yang harus dipenjara,” kata Makarius tak habis pikir.
Adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa beberapa investor yang masuk belum sinergi dengan kepentingan masyarakat setempat.
Sebetulnya tambah Makarius, pada tanggal 9 Januari 2008 lalu, DAD Provinsi Kalbar telah memfasilitasi pertemuan masyarakat petani sawit yang tergabung dalam SPKS (serikat petani kepala sawit) dengan Waka Polda Kalbar, Kombes Pol. Winarso.
Dalam pertemuan tersebut cukup banyak permasalahan yang diungkapkan oleh masyarakat, bukan hanya dengan PT MAS II, tapi juga beberapa investor, di antaranya, PT KML di Beduai, PT KGP dan PT MAS I, II dan III.
Di antara permasalahan yang paling krusial antara lain, ada perusahaan yang menelantarkan lahannya, lalu ada pula yang tidak melaksanakan konversi walaupun sudah melampaui batas 5 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
Keluhan lain, harga TBS (tandan buah segar) yang diterapkan kepada petani berbeda atau tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Lalu yang tak kalah mirisnya, lahan-lahan perusahaan tersebut telah diperjualbelikan kembali kepada investor lain.
Di samping itu potongan kredit yang harus dibayar petani tidak jelas.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diharapkan semua pihak seperti pemerintah daerah dan DPRD harus tanggap dan jangan membiarkan masyarakat berjuang sendiri.
Dan kepada pihak aparat hukum juga diharapkan tidak mengabaikan laporan yang disampaikan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan yang merugikan mereka. “Jadi jangan hanya memperhatikan laporan perusahaan saja, tapi tolong pahami juga masalah yang dihadapi dan harus dibebankan ke masyarakat,” papar Makarius.
“Untuk ke depan tidak boleh satu orang pun petani yang diproses maupun dipenjara gara-gara memperjuangkan haknya, saya melihat di sini ada unsur kesengajaan pihak perusahaan untuk mengulur-ulur waktu apabila masyarakat petani mau berurusan atau bernegosiasi dengan harapan masyarakat emosi dan dijadikan dasar laporan ke aparat untuk ditangkap,” dugaan Makarius.
Kepada pihak penegak hukum diharapkan jangan melihat kesalahan masyarakat pada saat dia melakukan aksinya saja, tapi tolong dipertimbangkan penyebab mengapa masyarakat sampai emosi. “Jadi jelas ada penyebabnya,” tegasnya.
Dengan banyaknya investor kebun sawit yang masuk pada setiap kabupaten di Kalbar ini, maka diharapkan pada pemerintah daerah masing-masing supaya melakukan seleksi yang ketat karena banyak terbukti di antaranya yang tidak serius menggarap lahannya dan bahkan diperjualbelikan kembali kepada investor lain, kalau ini terjadi maka hak-hak masyarakat yang sudah disepakati pada saat sosialisasi dengan perusahaan sebelumnya menjadi kabur atau hilang, lantas mereka menjadi tumbal kesalahan lagi.
Ke depan kata Makarius, perlu dikaji kembali pola kemitraan investor dengan masyarakat pemilik lahan harus jelas, sedangkan pola PIR sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. “Banyak contoh kegagalan pola PIR, salah satunya pada PT MJP di Sekadau, itu sudahlah pola PIR-nya gagal, lahan sudah beberapa kali mengalami pergantian kepemilikan, masyarakat jelas jadi korban, sebab kesepakatan awal jadi kabur,” kata Makarius yang juga mantan Anggota DPRD Provinsi Kalbar itu.
Sekarang lanjut Makarius, banyak investor sawit yang ingin berinvestasi di hampir setiap kabupaten. Pemda harus betul-betul selektif terhadap investor tersebut. “Memang di satu sisi kita butuh investor, tapi harus dilihat dulu apakah investor tersebut bisa memberikan keuntungan bagi daerah atau tidak. Yang harus ditekankan, selain memberikan keuntungan bagi daerah, investor dimaksud harus bisa membangun masyarakat di sekitar perkebunannya, jangan malah masyarakat yang disalahkan dan dipenjara seperti kasus PT MAS II,” ingat Makarius.
Seperti diberitakan Borneo Tribune, Selasa (22/1) lalu, empat petani yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), divonis penjara oleh PN Sanggau, Senin (21/1). Keempat warga tersebut didakwa melakukan pengrusakan terhadap fasilitas PT. Mitra Austral Sejahtera (MAS) II.
Sidang yang disaksikan ratusan petani itu, Majelis Hakim diketuai oleh Marisi Riregar, SH. Dalam putusannya, masing-masing menjatuhkan vonis 2 tahun penjara untuk terdakwa Sh, dan masing-masing 1 tahun penjara untuk terdakwa Am, Al dan Ad.□
Thursday, January 24, 2008
DAD Prihatin Vonis Petani Sawit Sanggau
Monday, January 21, 2008
Jadikan Kampus Agen Penyelamatan Lingkungan
Oleh: Tanto Yakobus
Dunia semakin tua, kerusakan lingkungan semakin parah. Akibatnya, muncul berbagai macam bencana dimana-mana di belahan dunia ini.
Di Indonesia sendiri bencana alam silih berganti sepanjang tiga tahun terakhir, mulai dari tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, gempa bumi dan tsunami di Nias dan Sumatera Utara masih di tahun yang sama, lalu gempa bumi di Jogjakarta dan Jawa Tengah, luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, berbagai banjir bandang yang melanda Jakarta dan sekitarnya, banjir di Sulawesi, Kalimantan dan semua daerah di Nusantara tak ada yang luput dari bencana alam.
Melihat fenomena itu, banyak lembaga internasional berpikir bagaimana menyelamatkan lingkungan yang sudah semakin tidak bersahabat dengan manusia.
Hasil pertemuan Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCC), tanggal 3-14 Desember 2007, di Bali, dan meminta agar negara-negara di dunia untuk ikut memainkan peranan penting dalam mengurangi emisi gas buang.
Hasil pertemuan di Bali tersebut merupakan jawaban atas kegelisahan manusia akan kerusakan alam dan semakin menipisnya ozon.
Walau selama pertemuan berlangsung terdapat sejumlah kesulitan dalam mencapai kesepakatan membentuk peta jalan (roadmap), yang ditetapkan dalam batas akhir tahun 2009 untuk mencapai suatu kesepakatan baru dalam upaya mengatasi pemanasan global tersebut.
Terkait dengan isu lingkungan dan roadmap yang dihasilkan pertemuan Bali tersebut, Borneo Tribune, sebagai salahsatu media yang peduli dengan isu penyelamatan lingkungan menggelar diskusi jurnalisme lingkungan, yakni perbandingan Indonesia, Peru, AS dan Eropa. Diskusi yang digagas bersama Yanti Mardayanti (Freelancer Borneo Tibune di Bonn, Jerman) itu disambut baik Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr.Chairil Effendy, MS.
“Saya menyambut baik acara seperti ini, Untan sangat wellcome dan siap memfasilitasi apa yang bisa dibantu,” ujarnya dalam memberikan pengantar singkat dalam diskusi tersebut.
Charil menambahkan, idealnya, gerakan penyelamatan lingkugan harus dimulai dari kampus. Sebab kampus adalah lembaga yang praktis dan tidak perlu birokrasi yang berbelit-belit.
Diskusi yang dipandu oleh Pemred Borneo Tribune, H Nur Iskandar yang juga merangkap moderator itu berjalan sukses dengan menghadirkan sejumlah aktivis lingkungan, misalnya dari Kanopi Indonesia, WWF, Walhi, Flagt, LPS Air, dan tentu saja sejumlah civitas akademika serta media cetak dan elektronik yang ada Pontianak.
Lebih jauh Chairil mengatakan, selaku pemimpin universitas tempat berkumpul kalangan peneliti dan ilmuan, dirinya sangat berharap kerjasama Untan dan Borneo Tribune terus berlanjut dan ditingkatkan dalam bidang apa pun.
Soal isu lingkungan, Chairil lalu menceritakan, film Bumi makin panas. “Kalau kita menyaksikan film itu huh, ngeri sekali,” ujarnya sambil mengangkat bahunya dan ekspremi wajah yang menegangkan.
“Memang terasa bumi kita semakin panas. Borneo Tribune mengagas ide baik untuk kepentingan orang banyak berhubungan dengan perubahan iklim yang sangat dramatis,” jelasnya.
Di Indonesia perubahan iklim yang dramatis sangat terasa di bulan Desember 2007 hingga Januari 2008 ini. Padahal bulan yang sama tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini.
“Kapal-kapal tidak berani berlayar, akibatnya Untan mengalami kerugian karena alat-alat laboratorium tidak bisa diangkut, dan mungkin perdagangan dan industri juga mengalami hal yang sama,” ungkapnya.
“Borneo Tribune baik mempelopori jurnalis lingkungan, saya kira sangat baik,” ujarnya.
Tahun 1987 Prof Dr. Lukman (alm) melaporkan dalam penelitiannya bahwa ada enam danau yang kering di Kapuas Hulu, mungkin sekarang jumlahnya lebih banyak lagi. Kerusakan lingkungan di Kapuas Hulu sudah parah luar biasa, baik yang disebabkan oleh perusahaan HPH, illegal logging, dan yang lebih parah ekspansi sawit yang terus berlangsung di kawasan penyangga Danau Sentarum.
Sementara itu, freelancer Borneo Tribune di Bonn, Jerman, Yanti Mardayanti, mengatakan, Jerman tidak lagi mengekspoitasi tambang mereka, walau mereka tahu potensi tambang mereka luar biasa, mereka mulai mengembangkan energi alternatif.
Chairil Effendy menimpal, presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika datang ke Kalbar beberapa waktu lalu sudah mengingatkan agar Kalbar tidak mengulangi kesalahan jalan di zaman presiden Soeharto saat membuka proyek 1 juta hektar lahan gambut di Kalteng.
“Kita harus memikirkan ada komunitas lain yang membutuhkan sumber daya alam yang masih ada itu, karenanya pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangan menjaga lingkungan itu, karena berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu,” ujarnya.
“Ini usaha yang sangat mulia, jangan berpikir pola lama pertemuan harus dengan jumlah peserta ramai, tapi kualitas pena saudara, komputer saudara bisa memberikan pencerdasan bangsa,” ulas Chairil
Untan saat ini memiliki 15 ribu mahasiswa dengan 8 fakultas. Dulu fokus gambut dan lahan basah untuk penelitian ilmiah di lingkungan Untan, sekarang itu agak kita abaikan. “Kedepan kita cari terobosan, dan Fakultas MIPA punya kekuatan untuk itu, kita beri kesempatan kepada mereka mengembangkan penelitian mereka. Dan itu erat kaitannya dengan penyelamatan lingkungan,” katanya.
Road Show
Sementara itu, dalam pengantarnya, Nur Iskandar memaparkan upaya jurnalis kampanye penyelamatan lingkungan dengan melakukan road show yang dimulai dari Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kota Mempawah dan hari ini di Untan Pontianak.
“Bupati Sambas ingin selamatkan penyu hijau yang hanya ada di Kalbar. Artinya banyak ruang kosong jurnalistik yang bisa dilakukan siap pun, baik pejabat maupun masyarakat awam lainnya,” katanya.
Sementara itu, Yanti Mardayanti lebih banyak menceritakan penyelamatan lingkungan yang dilakukan nagara-negara Eropa, dan tempat lain dimana di ia pernah menetap.
Yanti yang juga sebagai pengajar di Universitas Bonn, Jerman adalah berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketika berbicara lingkungan, ia paham betul, karena keluarganya juga petani, “kakek saya petani tulen,” ujarnya.
“Kehidupan agraris bagian dari hidup saya, sejak tinggalkan Indonesia sejak 16 tahun lalu, akhirnya kembali kesana juga”.
“Saya pengen mendirikan rumah di Kalbar, kerana Jawa sudah terlalu krodit dan manusia sudah terlalu banyak. Bila terjadi global warning atau global change, beberapa pulau akan tengelam. Maka satu juta manusia akan tengelam,” jelas.
Saya bekerja untuk program pemberian bea siswa bagi ilmuan-ilmuan muda Indonesia di Jerman. Selain itu, saya juga ada program untuk anak-anak yakni, children campus.
Orang Jerman juga melamar beasiswa. Di Jerman S3 kuliah di luar kelas beda dengan Amerika yang mengambil kelas.
Propaganda lingkungan, universitas harus menjadi pusat kegiatan, pusat diskusi. Jadikan tradisi karena kekuatan universitas luar biasa. Coba lihat beberapa kejadian di Indonesia, semua berawal dari universitas.
Contoh jatuhnya Soeharto, coba kekuatan itu dibelokkan ke lingkungan. Jerman sangat rindu dengan orang hutan, mereka membicarakanya ibarat dongeng di tengah-tengah keluarga mereka.
“Saya mendukung Borneo Tribune yang memberikan kesempatan mulai dari anak-anak sampai perguruan tinggi untuk memberi ruangan menulis,” katanya.
Media Jerman sekarang deskritif, yakni tulisan yang menceritakan dan dilengkapi dengan riset.
Mahasiswa harus menulis, kerena menunjang dalam menulis skripsi. Dulu ada teman kuliah saya nilainya bagus indak prestasi (IP) 3 terus. Tapi setelah menulis jatuh bahkan bertahun-tahun tak kelar-kelar. Kalau menulis dari sementer awal, kuliah empat tahun selesai hingga skripsi, dan itu bisa dijamin.
Kondisi alam, Jerman ada hujan, Amerika juga hujan, tapi kalo Peru hanya amazonnya. “Saya cukup lama di Peru. Hanya orang-orang tertentu yang bisa punya taman, karena hanya mereka yang bisa beli air untuk menyiramnya,” ungkapnya.
Melihat daerah di dunia ini mana yang kaya dan miskin tampak dari kehijauannya. Hutannya yang lebat. Dan Indonesia khususnya Kalimantan Barat ini, saya lihat sangat kaya sekali dengan kehijauan alamnya. Itu tidak saya temukan lagi di Jawa.
Saya keliling kampus Untan tadi, dekat Fakultas Kedokteran banyak sampah, tapi kampusnya sudah luas bagus. Di Colombia University sampah memang tidak boleh ada dan itu tertib sekali. Aspresiasi alam, mereka sangat peduli.
Poros Pontianak-Bonn
Terhadap kemerosotan budaya menulis, Chairil punya pandangan bahwa kebiasaan penyampaian segala sesuatu secara lisan. “Nah tradisi itu sangat mengungkung kita, itu persoalan,” katanya.
“Jerman sudah masuk tradisi sekunder, sedangkan kita masih dalam tradisi primer atau bertutur,” tambahnya.
Sementara itu Deman Huri, mengkritisi media yang ada membuat tulisan sangat bias. Lalu masih menggunakan sumber yang kurang kompeten. Akademisi kurang muncul di media terkait kerusakan hutan.
“Harusnya media memanfaatkan kepintaran para peneliti dan pakar-pakar yang ada di Untan ini, mungkin mereka punya penelitian dan hasilnya tak pernah diketahui, karena tidak terekspos tadi,” kata Deman Huri.
Terhadap kritik Deman Huri, Chairil mengatakan, tradisi akademisi khususnya di Kalbar belum bangkit. “Kritik itu saya terima, tapi media massa harus memberi kesempatan dan ruang untuk publikasi hasil penelitian dosen-dosen kita,” papar Chairil.
Dampak dari kerusakan hutan lanjut Chairil, bukan soal penegakan hukumnya saja, tapi dampaknya perlu dijelaskan ke masyarakat.
“Akademisi kita memang harus perlu didorong lagi untuk bekerja tidak hanya di kampus, tapi juga di luar kampus dengan membuat banyak penelitian,” katanya.
Sekarang jurnalisme yang berkembang adalah jurnalisme ludah, hanya mengejar kutipan dari sumber saja, belum ada keinginan yang mendalam untuk mendalami suatu.
“Kedepan memang harus ada hal yang menggugah, tapi wartawan juga harus tahu tulisan mereka hanya seputar itu-itu saja seperti yang dibuat LPS Air itu memang betul, wartwan kita miskin sumber dan hanya mengutip omong orang tanpa croscek lagi,” kata Yasmin Umar, wakil Pemred Kapuas Post.
Dia juga mengkritisi Untan. Menurutnya, Untan agak lemah devisi humasnya, kita kerjasama dengan untuk lewat personal, tapi itu memang masih kurang.
Kampus memang punya peranan. Bila ada masalah sebaiknya lari ke kampus, sebab kampus punya pakarnya, dan itu tidak diketahui dan tidak ada jaringan. “Kedepan perlu jaringan berkala, hasil penelitian atau riset perlu dipublikasikan,” kata Yasmin lagi.
“Ide lingkungan sangat menarik bagi saya pribadi,” ujar Yantini. Pendidikan lingkungan sangat baik bagi ibu-ibu. Karena mereka akan membuat warning bagi anak-anak mereka sejak dini.
Sebab mereka jauh dari isu politik dan sebagainya, mereka bila bicara soal lingkungan dan langsung kepada ana-anak mereka, dan itu sangat mengena.
“Saya ada semangat perkebunan bagi anak-anak. Di ruang terbuka atau ruang public untuk lingkungan,” katanya.
Bicara lingkungan setakat ini memang lagi ngetren. “Beberapa waktu lalu kita mengagas milis ozon. Itu langsung dari kementrian lingkungan hidup,” ujar redaktur rubrik lingkungan Borneo Tribune, AA Mering.
“Agar diskusi kita hari ini berkesinambungan, dan tidak habis disini saja, sebaiknya kita bangun poros Pontianak-Bonn,” ujar Zulfidar dari radio Divasi.
“Poros Pontianak-Bonn itu penting. Tolong mbak Yanti memfasilitasinya. Karena kalau bicara lingkungan harus ada tindaklanjutnya, dan saya selaku pimpinan radio Divasi, siap melakukan kerja sama dengan radio di Jerman menyuarakan isu lingkungan tersebut,” katanya.
Terhadap usul Zulfidar tersebut langsung diiakan Yanti Mardiyanti.
“Saya setuju posos Bonn-Pontianak, akan saya bicarakan dengan universitas tempat saya bekerja. Tunggu saja hasilnya, akan saya komunikasikan lewat milis,” jawabnya.
Sementara itu, Ria dari kanopi Indonesia menceritakan salahsatu upaya penyelamatan lingkungan adalah dengan membuat film dokumenter. Seperti yang kami lakukan dengan membuat film dokumenter mengenai seorang dokter yang bertugas di Pulau Maya, Karimata Kabupaten Ketapang, dan itu masuk final festival film dokumenter yang diadakan Metro TV.
“Audio visual seperti film dokumenter itu memudahkan masyarakat memahami isu lingkungan yang semakin parah itu,” jelasnya seraya mengatakan ketika mereka merekam cerita dokter yang bertugas di Pulau Maya tersebut, dia berusaha dari kota dan bertugas di tempat terpencil dan jauh dari keramaian dan informasi.
Dengan segala kekurangan, dia sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Bahkan saking terpencilnya dokternya juga mengalami malaria.
Nah, kalau isu lingkungan juga dikemas dalam film dokumenter seperti itu, jelas memudahkan masyarakat memahami bahwa kerusakan lingkungan sangat berbahaya bagi kelangsungkan hidup mahkluk lainnya di dunia ini.□
Sunday, January 20, 2008
Christiandy Bantah Gunakan Ijazah Palsu
Oleh: Tanto Yakobus
Setelah berkali-kali namanya menghiasi headline media lokal di Pontianak, Wakil Gubernur Kalbar terpilih, Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM akhirnya jengah juga. Ia membantah tudingan menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai wakil gubernur periode 2008-2013 dalam pemilihan umum gubernur-wakil gubernur 15 November lalu.
Bukan hanya membantah, Christiandy juga memperlihatkan sejumlah dokumen asli terkait dengan ijazah maupun namanya yang berubah saat masih berumur belasan tahun. Segepok dokumen yang baru saja diambilnya dari penitipan di salah satu bank itu diperlihatkan satu persatu ke sejumlah wartawan di Pontianak, Senin (17/12) siang kemarin.
“Dokumen ini memang sengaja saya ambil untuk diperlihatkan kepada teman-teman wartawan maupun ke aparat penyidik terkait adanya laporan bahwa saya menggunakan ijazah palsu dalam pencalonan sebagai wakil gubernur,” jelasnya.
Christiandy mengeluhkan pemberitaan yang berkali-kali menyudutkan pribadinya. Bahkan banyak koleganya yang bertanya-tanya soal kebenaran, apakah ia menggunakan ijazah palsu. Kalau memang palsu, lalu bagaimana dengan ijazah ratusan muridnya yang telah ditandatanganinya selaku Kepala SMK Immanuel.
“Kalau saya menggunakan ijazah palsu, berarti murid saya juga semua ijazahnya palsu?” tanyanya sambil tersenyum.
Dia juga meluruskan selama namanya mencuat di media tidak ada tanggapan darinya, Christiandy mengatakan, sebetulnya bukan diam, tapi dirinya kebetulan sedang tidak ada di Pontianak. “Ini saja saya baru dari Jakarta. Karena banyak berita yang menyudutkan, maka perlu saya luruskan biar masyarakat tidak bertanya-tanya,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Christiandy menyatakan, semua pemberitaan yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu yang ia gunakan dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi, tidak benar.
Dia membuktikan ketidakbenaran informasi itu dengan menunjukkan dokumen asli yang sah dan bisa diperiksa kebenarannya.
"Saya benar-benar bersekolah di sekolah-sekolah yang mengeluarkan ijazah untuk saya dan mengenai adanya ketidaksesuaian nama-nama yang ada dengan data pribadi, telah dilakukan perbaikan sejak tahun 1981, pada saat saya masih berusia 16-an tahun,” kata Christiandy.
Mengenai perubahan nama pada setiap ijazah, Christiandy mengatakan pada prinsipnya, perubahan yang ada telah diperbaiki dan ada dokumen sah mengenai perbaikan tersebut.
Ada proses pengadilan dan dokumennya juga jelas yaitu daftar No.1050/1983/permohonan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak.
"Orang tua saya ketika mendaftarkan sekolah dulu, buta huruf. Jadi adanya kesalahan baik nama yang ganda, setelah saya belajar dan mengerti bahasa Indonesia, kira-kira pada saat SMP dan mengerti itu salah, maka segera dilakukan perbaikan. Dan perbaikan itu juga sah," jelasnya.
Ketika wartawan bertanya mengenai tanggal lahir dan tahun lahir di setiap ijazah yang berubah-ubah, Christiandy mengatakan kemungkinan kesalahan tulisan dan telah ada perbaikan. Demikian juga soal marga, adat Tionghoa, seharusnya mengikuti marga ayah. Tetapi karena perkawinan tidak dicatatkan di Catatan Sipil, maka harus mengikuti marga ibu. Ada dokumen asli, termasuk alias nama ibu saya. Dan itu juga sesuai dengan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).
Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Tim Kampanye Cornelis-Christiandy, Martinus Ekok, SH, MH yang didampingi sejumlah anggota tim Advokasi mengatakan masalah kesalahan nama, tanggal dan tahun lahir lazim terjadi di dunia pendidikan khususnya di bawah tahun 1970-an. Itu akibat administrasi pendidikan yang tidak tertib. Dan itu juga menimpa dirinya.
Ia mengatakan, dokumen yang dilampirkan oleh Christiandy Sanjaya sebelum ditetapkan atau lolos menjadi calon wakil gubernur Kalbar, sudah pasti diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalbar dan sampai saat ini tidak ada keluhan Panitia Pengawas (Panwas).
"Seandainya ada pihak yang merasa atau menduga, silahkan melaporkan kepada pihak berwajib dan pasti akan ada penyelidikan oleh pihak berwajib. Hanya saja perlu diingat konsekuensi jika laporan tidak terbukti dan ada unsur pidananya, maka tim advokasi akan melakukan laporan balik sesuai dengan pasal 317 KUHP karena dianggap membuat laporan palsu," tegas Martinus.
Pun demikian dengan Pansus yang diwacanakan DPRD Provinsi Kalbar, menurut Martinus itu akan membuang dana dan energi saja.
"Pansus bukan bagian dari penegakan hukum dan apa pun hasilnya hanya berbentuk rekomendasi dan jika Pansus tidak berhasil menghasilkan apa yang dituduhkan, berarti Pansus hanya membuang pikiran dan waktu dan biaya saja," katanya.
Tapi kata Martinus lagi, teman-teman di Dewan juga harus bisa membedakan mana porsi legislative dan mana porsi yudikatif. “Yang porsinya legislatif, ya silakan lakukan, tapi yang porsinya yudikatif, marilah kita sama-sama serahkan ke aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan,” katanya lagi.□
Partai Demokrat Diantara Multi Partai
Oleh: Tanto Yakobus
Sejak dideklarasikan enam tahun lalu, Partai Demokrat sudah “mendapat” tempat di hati masyarakat Indonesia. Buktinya, walau baru seumur jagung ketika itu, namun Partai Demokrat sudah bisa mengibarkan panji-panjirnya di tengah-tengah persaingan partai-partai besar.
Bahkan prestasi gemilangnya—mengantarkan bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan bapak Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 lewat pemilihan langsung oleh rakyat.
Prestasi itu jauh melampaui kemampuan dan prestasi partai-partai besar yang sudah mapan dan kaya pengalaman. Sejak itu pulalah, mereka terutama rakyat Indonesia tidak lagi memandang sebelah mata terhadap Partai Demokrat.
Capaian prestasi itu seiring dengan Mars Partai Demokrat yang bait pembukanya berbunyi “Megah berkibar menjulang ke angkasa panji Partai Demokrat, membawa pesan damai, berkat rahmat Ilahi untuk seluruh negeri…, benar-benar diimplementasikan partai bentukan presiden Republik Indonesia keenam, Dr H Susilo Bambang Yudhoyono itu diantara multi partai yang ada di negeri ini.
Keberadaan Partai Demokrat tidak hanya berhasil mengantarkan sejumlah anggota DPRD mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga mereka yang “berkantor” di Senayan (DPR-RI), tapi juga berhasil mengantarkan putra terbaik bangsa, yakni bapak SBY untuk memimpin negeri ini.
Ini merupakan prestasi yang luar biasa. Partai yang oleh partai lain dianggap “anak kemaren sore”, ternyata bisa bersaing bahkan mengalahkan partai-partai yang sudah mapan dan matang di blantika politik tanah air, macam Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtara (PKS) dan masih banyak lagi partai yang sudah mengakar di masyarakat. Tapi mereka tidak berdaya membendung “laju” langkah partai berlambang bintang mercy tersebut.
Sebagai kader, saya melihat prestasi itu sangat membanggakan dan membesarkan hati. Bangga karena kita punya anggota legislatif dari tingkat daerah hinnga pusat, punya presiden yang juga pendiri partai. Lalu yang membesarkan hati juga adalah Partai Demokrat punya andil besar dalam merumuskan kebijakan pembangunan negeri ini.
Itu tak dapat disangkal lagi, sebab mulai dari Presiden selaku pengambil kebijakan hingga DPR yang mengontrol kebijakan itu, telah bahu-membahu merumuskan kebijakan pembangunan di negeri ini. Bahkan tak jarang akibat kepentingan pembangunan yang diusulkan partai maupun presiden, kerap kita saksikan tontonan yang cukup menarik di Senayan. Apalagi kalau bukan tarik menarik kepentingan. Tapi itu hal biasa dalam sebuah demokrasi. Dan bapak kita, SBY sangat menghargai hal itu.
Dengan alasan ini dan itu, para wakil rakyat yang memang sudah “berseberangan” dengan pemerintah (presiden, red) sering bersikap berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Akibatnya, masyarakat jadi korban “perseteruan” yang sebetulnya tidak perlu itu. Cukup banyak kebijakan pemerintah yang kerap mental di DPR demikian juga sebaliknya. Dan itu sebetulnya tindakan konyol yang mementingkan kelompok atau golongan tertentu, giliran rakyat dikorbankan.
Kita berharap wakil kita dari Demokrat dapat menjembatani bahkan memberi contoh politik yang santun kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa berharap banyak kepada legislator-legislator Demokrat di belakang hari.
Wakil rakyat dari Demokrat mesti paham betul dengan posisinya. Ia bukan lagi sebagai individu yang mementingkan egoisme, tapi figure yang menjadi harapan seluruh rakyat.
Oleh karena itu, setiap tindak tanduknya, baik yang dilakukan di parlemen maupun dalam kehidupan sehari-hari selalu menjadi perhatian publik atau masyarakat.
Jadilah wakil rakyat yang santun, rendah hati dan peduli dengan kontituennya. Jangan seperti kebanyakan, setelah duduk lupa dengan rakyat yang memilihnya. Bahkan selama lima tahun lupa sama sekali. Giliran pemilu, baru “berbaik” hati kembali dengan merayu kontituen agar memilihnya kembali.
Saya pikir itu cara yang telah usang. Sekarang masyarakat semakin pintar. Mereka sudah dapat membedakan dan menghargai suaranya. Jadi mereka tidak sembarangan lagi membei suara atau dukungannnya.
Apalagi di setiap daerah, dalam kurun waktu lima tahun itu, minimal dua atau tiga kali dilakukan pemilihan kepada daearah (pilkada) langsung oleh rakyat. Jadi media seperti pilkada itu, sudah cukup memberikan pemahaman kepada mereka soal betapa “berharganya” suara mereka.
Banyak kasus yang saya lihat dan saya dengar sendiri, masyarakat akan menandai figur-figur yang mereka nilai kurang berperan di legislatif. Seperti yang tidak merakyat, lupa kontituen, atau terlibat dengan narkoba. Dan yang lebih banyak ditemukan dan dikeluhkan masyarakat adalah tidak bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat banyak.
Terhadap orang-orang yang demikian, maka rakyat akan mengatakan, jangan harap pada pemilu nanti kami akan memilihnya kembali.
Untuk menghilangkan stigma yang demikian, kita berharap para legislator dari Demokrat bisa menunjukkan kinerja dan bukti konkrit kepada masyarakat terutama kontituen di tempatnya masing-masing. Bila itu dilakukan, maka dengan sendirinya, partai ini akan bisa bersaing dengan partai-partai lain yang juga gencar melakukan konsolidasi.
Bila wakil dari Demokrat berpihak kepada masyarakat, kepada kontituennya, maka jangan takut, masyarakat tidak akan meninggalkan Partai Demokrat pada pemilu 2009 mendatang. Sebab Demokrat sudah sehati dengan masyarakat.
Fenomena Pilkada
Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat adalah sebagai konsekuensi logis dari perubahan undang-undang politik kita. Kalau dulu kepada daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota di pilih oleh DPRD, namun di era reformasi ini, rakyatlah yang punya kewenangan untuk menentukan figur pemimpin di daerahnya sendiri.
Pilkada secara langsung itu diatur dalam UU nomor 32 Tahun 2004. Dimana calon diusul secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang memenuhi syarat minimal 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
Kalau kita menilik UU nomor 32 Tahun 2004 dan PP nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 17 Tahun 2006, jelas bahwa proses pilkada bertujuan menghasilkan kepada daerah dan wakil kepada daerah yang mempunyai peran strategis dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang berkeadilan dan mensejahterakan rakyatnya.
Sebagai partai yang besar, Partai Demokrat mempunyai kesempatan untuk menempatkan kader-kader terbaiknya atau figur-figur yang popular di daerahnya masing-masing untuk mengemben tugas tersebut.
Tapi belajar dari berbagai daerah yang telah melaksanakan pilkada, ternyata Partai Demokrat belum bisa berbuat banyak. Semua calon yang diusung ternyata kalah dalam “pertarungan” pilkada tersebut. Bila kita melihat keatas, sebetulnya tidak perlu berkecil hati, toh Partai Golkar yang lebih mampan dan berpengalaman juga mengalami hal yang sama. “Jago-jago” yang mereka usung bertumbangan di arena pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Contoh yang masih segar adalah pilgub gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat yang baru usai. Partai Golkar dengan koalisi Harmoninya, dimana di dalamnya bergabung delapan partai yang mengusung incumbent, H Usman Ja’far-LH Kadir tumbang dengan jago PDI Perjuangan yang hanya satu partai mengusung Cornelis-Christiandy Sanjaya—yang akhirnya terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalbar.
Hal sama dialami Partai Demokrat yang berkoalisi dengan delapan partai—koalisi Kalbar MAS (Maju Adil Sejahtera) yang mengusung pasangan Oesman Sapta-Ign Lyong. Dan yang tidak kalah stragis adalah Koalisi Rakyat Kalbar Bersatu yang terdiri dari tujuh partai pengusung Akil Mochtar-AR Mecer bahkan suaranya jadi juru kunci.
Dari 10 kali pilkada di Kalbar, Partai Demokrat hanya menang di Kabupaten Melawi lewat bapak Suman Kurik—yang belakangan menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Melawi. Saya rasa, kekalahan demokrat di ajang pilkada tidak hanya terjadi di Kalbar, tapi hampir di seluruh daerah di Indonesia.
Fenomena kekalahan ini mesti menjadi bahan instropeksi kita bersama. Kita harus berani mencari penyebab kekalahan itu. Kita harus berani mengkritisi apakah partai kita sudah benar dalam menentukan figur yang diusung? Apakah partai kita sudah benar dalam melakukan rekrutmen terutama saat dilakukan Musda atau Muscab?
Kita harus koreksi semua itu bila kita ingin partai ini dicintai rakyat. Kita harus berani memberi ruang seluas-luasnya kepada kader maupun anggota, mengapa kita gagal di pilkada. Atau karena ketuanya yang punya ambisi, tapi belum sampai?
Bila kita menutup diri dan membatasi ruang koreksi terhadap partai kita sendiri, maka jangan harap Partai Demokrat akan menjadi “rumah” masyarakat di masa mendatang. Jangan harap masyarakat mau berteduh di bawah payung mercy ini. Atau malah masyarakat segan menumpangi mercy yang memang mobil untuk kelas elit saja.
Kita harus menyadari bahwa figur sentral seperti bapak Ketua Dewan Pembina DPP, Susilo Bambang Yudhoyono, belum menjadi jaminan sepenuhnya bagi masyarakat bergabung atau menjatuhkan pilihannya ke Partai Demokrat pada pemilu 2009 mendatang.
Gejala itu saya lihat ketika kandidat pilkada kampanye “menjual” nama Ketua Dewan Pembina ke konstituen, ternyata hasilnya nihil saat perhitungan suara. Jadi menurut hemat saya, bila mau didukung masyarakat pada pemilu 2009, Partai Demokrat harus mencari jualan baru. Yakni dengan cara memperbaiki image partai, lalu memaksimalkan peran partai di tengah-tengah masyarakat.
Seperti bila terjadi bercana, tancaplah bendera Partai Demokrat secepat mungkin disertai dengan bantuan. Lalu bagi mereka yang kini telah duduk di Legislatif, rajin-rajinlah mengunjungi konstituennya di daerah-daerah. Jangan sudah mendekati pemilu baru ingat berkunjung ke daerah. Sekarang masyarakat sudah semakin pintar. Mereka tidak lagi mau terpengaruh dengan politik uang (money politice).
Bagi yang menebar uang, akan percuma, sebab masyarakat sekarang memilih bukan lagi dengan hati nurani, tapi dengan rasionalitas yang tinggi. Rasionalitas sangat tergantung sikap psikologis partai maupun calon itu sendiri. Makanya, jangan lagi berharap bisa membeli suara rakyat dengan uang atau ngomong secara hati nurani, tapi lebih pada pilihan rasionalitas. Itu yang perlu di perhatikan Partai Demokrat pada pemilu 2009 mendatang.
Pendidikan Politik Rakyat
Bagaimana dengan kampanye pemilu 2009 kelak? Sebagai kader, secara pribadi saya berharap kampanye sungguh-sungguh sebagai sarana pendidikan atau pemberdayaan politik rakyat. Atau masih saja sebagai usaha pembohongan?
Pendidikan politik bagi rakyat dimaksudkan untuk menyadarkan rakyat akan nilai-nilai, prinsip-prinsip, tanggung jawab, kewajiban, hak, sistem dan dinamika dalam penyelenggaraan kepentingan bersama sebagai bangsa.
Penyadaran akan tujuan politik yang sebenarnya. Agar kampanye pemilu 2009 nanti sekaligus sebagai kegiatan pendidikan politik rakyat itu sendiri.
Menurut pemerhati sosial politik di Pontianak, P Plorus, paling tidak ada tiga syarat penting yang mesti diperhatikan dalam kampanye pemilu kedepan. Pertama, kampanye hendaknya menjadi komunikasi politik yang efektif dan jujur.
Jujur kampanye dengan sendirinya dituntut mempu berkomunikasi secara efektif dan jujur, bukan memanipulasi fakta dan memelintir logika untuk membius rakyat. Mungkin si jurkam tidak pandai bicara berapi-api membakar semangat, tetapi apa yang disampaikannya dapat dipahami dan diyakini dengan baik oleh rakyat pendengar.
Kedua, kampanye menjadi proses penyadaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu secara umum memang sudah terangkum dalam Pancasila dan UUD 1945. Maka rakyat perlu mengetahui bagaimana calon pemimpin akan mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu ke dalam program pembangunan (pelayanan umum) yang divisikannya.
Dalam hal ini, seorang juru kampanye terlebih dahulu harus membuktikan dirinya beriman, beradab, inklusif, mempersatukan, demokratis, adil, menghargai perbedaan, bersahabat, dan seterusnya. Kampanye pemilu yang sekedar dimaksudkan untuk memperoleh dukungan suara menuju kursi kekuasaan tidak dapat disebut sebagai pendidikan politik rakyat. Bukankah perebutan kekuasaan masih saja lebih suka menghalalkan segala cara?
Ketiga, kampanye berlangsung dalam proses dialog interaktif kritis untuk menyadari dan memahami masalah-masalah yang dihadapi bersama. Maksudnya, rakyat perlu diberi kesempatan menyampaikan persoalan mereka, bertanya, mengajukan usul, saran, kritik dan sanggahan.
Komunikasi berlangsung multi arah dalam suasana yang aman dan bebas. Sementara kampanye dari panggung terhias dengan artis sebagai penarik massa lebih tepat disebut hiburan rakyat daripada pendidikan politik. Dan yang berpawai kebut-kebutan keliling kota hanyalah akan menimbulkan ketakutan umum.
Nah, menyonsong pemilu 2009, Partai Demokrat pilih jalan mana? Apakah dengan mengandalkan legislator yang lupa dengan kontituennya untuk tetap di pasang sebagai caleg? Atau pilih jalur “ektrim” dengan memangkas mereka yang kurang peduli dengan rakyat tersebut?
Pilihan tentu ada pada petinggi-petinggi partai. Sebab petinggi partailah yang punya kewenangan untuk itu. Tapi yang perlu diingat, masyarakat kita tidak lagi bodoh. Mereka sudah pintar dengan kondisi kita sekarang. Mereka tahu Pak SBY berpolitik santun. Mereka tahu Pak SBY mengajarkan kebaikan dan mengayomi semua orang. Tapi mereka juga tahu apa yang dibuat oleh “orang-orang” Demokrat untuk mereka. Sebagian besar masih tanda tanya.
Singkat kata, bila Partai Demokrat mau tetap ada di hati masyarakat, maka tidak ada jalan lain selain dekat dan selalu berjuang bersama masyarakat. Jangan sekali-kali melupakan masyarakat. Kita tidak hanya butuh dukungan mereka lewat suara di pemilu saja, tapi juga butuh mereka sebagai Keluraga Besar Partai Demokrat. Semoga!
“Mujizat Itu Nyata”
Oleh: Tanto Yakobus
Dukungan masyarakat pada pemilu gubernur, 15 November 2007 lalu telah mengantarkan Drs. Cornelis, MH dan Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalbar. Dan pada tanggal, 14 Januari 2008, kemaren, keduanya resmi menjadi orang nomor satu dan dua di Kalbar setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, H Mardiyanto, lewat sidang paripurana khusus DPRD Provinsi Kalbar.
“Rentetan peristiwa tersebut tidak lepas dari campur tangan Allah Bapa di Surga. Saya mau katakan, mujizat itu sungguh nyata,” ujar Cornelis saat diminta memberi maksud dan tujuan dilaksanakannya misa syukur dan pemberkatan rumah dinas gubernur yang berlangsung di pendopo, jalan Ahmad Yani, Rabu (16/1) sore kemarin.
Dalam sambutan singkat tersebut, Cornelis mengungkapkan, dirinya terpilih tidak hanya karena dukungan masyarakat semata yang telah mencoblos nomor 4, tapi kuasa Tuhan sungguh bekerja untuk pasangan yang diusung PDI Perjuangan tersebut.
Sebagai ungkapan syukur dan terima kasihnya baik kepada masyarakat yang telah mendukungnya, maupun syukur ada kuasa dan mujizat Tuhan, maka selayaknya pada sore hari ini kita bersama-sama berterima kasih kepada-Nya.
Cornelis juga memohon doa, agar dalam lima tahun kedepan meminpin Kalbar selalu diberikan kesehatan dan bijaksanaan, sehingga dalam menjalankan tugas bisa berlaku adil bagi semua orang.
Soal ungkapan syukur dalam bentuk misa yang juga dihadiri wagub Christiandy Sanjaya dan ibu itu, Cornelis menjelaskan, sebagai insan yang beragama, agama apa pun dia, pasti mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan aturan agamanya masing-masing. “Dan sore hari ini kita mau mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan sesuai dengan iman saya, yakni menurut tata cara agama Katolik,” jelas Cornelis.
Misa syukur dan pemberkatan rumah itu dipimpin oleh Uskup Agung Pontianak, Mgr. Hoeronymus Bumbun OFMCap, Uskup Sintang, Mgr. Agustinus Agus, Pr didampingi puluhan pastor dan suster. Ribuan umat tanpak khusuk mengikuti misa dengan khidmat.
Untuk memeriahkan jalannya misa, tampil dua kelompok koor atau paduan suara, yakni dari Dekanat Pontianak dan dari Darit Menyuke, serta dihadiri ribuan masyarakat yang datang dari perwakilan tiap-tiap kabupaten/kota se-Kalbar.
Bacaan-bacaan yang dipilih dalam misa syukur tersebut adalah bacaan dari Injil yang bertemakan kekuasaan, pemerintahan dan kebijaksanaan.
Seperti bacaan pertama yang diambil dari Kitab Putera Sirakh (10:1-8) yang intinya meminta kita manusia agar jangan terpengaruh nafsu kuasa. Lewat Putera Sirakh, Tuhan mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang bijaksana adalah yang menjamin ketertiban masyarakat, yang memerintah dengan aman sentosa.
Rakyat akan mengikuti tingkah laku para pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang bijaksana tidak membinasakan rakyatnya, tetapi menjamin perkembangan negerinya. “Manusia bisa berusaha, tapi Tuhan yang maha tahu yang memberikan hasil gemilang kepada usaha manusia,” kata Putera Sirakh.
Karena itu, Tuhan minta jangan membenci sesama, apapun kesalahannya. Dan yang paling penting dipesankan Putra Sirakh adalah jangan terpengaruh oleh nafsu kuasa dan nafsu uang.
Sedangkan bacaan kedua diambil dari Surat Pertama Rasul Petrus (2:13-17), yang mana Petrus meminta kita untuk berlakulah sebagai abdi Allah.
Dalam surat itu, petrus meminta orang yang percaya kepadanya untuk taat kepada semua orang yang memegang kekuasaan, kepada kepala negara—pemimpin tertinggi. Allah menghendaki kita membungkam orang bodoh yang tak mau mengerti, dengan perbuatan dan tingkah laku yang baik. Berlakulah sebagai orang yang merdeka. Janganlah menggunakan kemerdekaan sebagai kedok kejahatan. Tetapi berlakulah sebagai abdi Allah. Hormatilah semua orang dan kasihanilah saudaramu. “Hendaklah takwa kepada Alllah dan hormatilah kepada negara,” pesan Petus dalam surat pertamanya.
Sedangkan dalam bacaan injil Markus (22:15-21) yakni menyangkut hak. Markus dalam injilnya mengatakan “Berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjdi hak Allah”.
Mgr Agus dalam homilinya mengatakan, pada zaman Yesus aja sudah ada pembangkangan, dimana pada waktu itu daerah Palestina adalah jajahan Kekaisar Romawi. Ketika waktunya membayar pajak, ada kelompok di Palestina yang membangkang tidak mau bayar pajak. Suatu ketika mereka mendatangi Yesus yang sedang mengajar murid-muridnya. Kelompok pembangkang yang juga dikenal dengan orang Farisi ini hendak menjerat Yesus dengan bertanya, bolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?
Yesus yang sudah mengetahui kejahatan hati mereka berkata, dengan singkat mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah.
Kepada orang Farisi itu Yesus balik bertanya, “gambar dan tulisan siapakah ini?” sambil menunjukan uang dinar, karena gambar dan tulisan kaisar, maka ia menjadi hak kaisar.
Jadi di zaman sekarang sikap pro kontra sudah tidak aneh, karena itulah demokrasi. Bagi kita yang percaya dan beriman, kita harus mendukung pasangan pak Cornelis dan Christiandy. “Jangan kita banyak meminta, tapi berilah apa yang bisa diberikan untuk mendukung langkah dan kebijakan keduanya dalam memimpin Kalbar ini lima tahun kedepan,” pinta Mgr. Agus.
Lebih jauh Mgr. Agus mengatakan, kalau bangsa Israel harus menunggu pembebasannya selama 40 tahun dari perbudakan di Mesir, maka kita untuk menunggu pemimpin dari kalangan kita harus pula menunggu 42 tahun lamanya. “Kita masih ada song dua tahun,” ujar Mgr yang sambut tepuk tangan massa yang mengikuti misa syukur tersebut.
Untuk melengkapi kerinduan itu, maka hari ini telah terjadi anugrah yang luar biasa. Untuk pertama kalinya kita bisa melaksanakan misa di pendopo ini.
Romo J Kasimo mengatakan, kita harus menjadi katolik 100 persen dan warga negara 100 persen. “Maknanya, dengan iman yang kita miliki yang harus bisa menjadi terang dan mengarami sesama. Jadi hidup ini tidak hanya berdoa, tapi bermasyarakat juga penting,” ingatnya.
Uskup yang terkenal vokal ini melanjutkan, sejak awal geraja Katolik di Indonesia umumnya dan khsususnya Kalbar, misi masuk dengan mengembangkan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. “Jadi sumbangsih gereja Katolik terhadap kemajuan bangsa ini sangat besar. Banyak pemimpin di daerah ini yang lahir dari pendidikan awal misi,” katanya.
Selain misa syukur, Uskup juga memberkati rumah dinas gubernur seraya memercikan air kudus dan garam kesucian. “Air melambangkan hidup, karena air sumber segala kehidupan di dunia ini. Sedangkan garam adalah lambang kesucian, karena garam bisa membuat segalanya jadi enak. Dari kacamata rohani, kita harus bisa mengarami sesama dengan kebaikan dan cinta kasih,” jelas Mgr. Bumbun sebelum memberkati air dan garam.
Pemberkatan mulai dari teras, ruang tamu, ruang tengah, ruang kerja, kamar tidur hingga dapur dan lingkungan pendopo.
Usai misa syukur yang juga dihadiri Ibu Bernadetha Oevaang Oeray, dilanjutkan dengan makan malam bersama dan pada pukul 19-22 digelar panggung hiburan rakyat yang dimerahkan oleh artis-artis ibukota, diantanya Edo Kandolongit dan Trio Macan.□
SK PAW Yance Cacat Hukum
Oleh: Tanto Yakobus
Surat keputusan (SK) gubernur Kalimantan Barat nomor 1075 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pangganti antar waktu (PAW) anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Kapuas Hulu yang ditandatangani H Usman Ja’far di saat masa jabatannya selaku gubernur telah berakhir mendapat perlawanan dari Drs. Paulus Yance yang juga anggota DPRD Kapuas Hulu dari PDK (partai demokrasi kebangsaan).
Melalui tim kuasa hukumnya, Andel SH, Usman Juntak, SH dan F Heri, SH akan mengajukan gugatan terhadap SK tersebut melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Pontianak.
“Senin (21/1) kita akan mendaftarkan gugatan klain kita, atas nama Drs. Paulus Yance ke PTUN, bahwa keputusan gubernur (Usman Ja’far) itu cacat hukum,” tegas Andel di kantornya, Jumat (18/1) kemarin.
Menurut Andel, sebetulnya Usman Ja’far selaku gubernur tidak boleh lagi membuat keputusan politik dimana posisinya telah dimisioner. “Apalagi keputusan itu menyangkut hidup orang,” tegas Andel.
Bukan hanya itu, SK tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003, dimana dalam bab XII tentang pergantian calon terpilih, pasal 112 (1) bahwa penggantian calon terpilih hanya dapat dilakukan apabila calon terpilih tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
“Sedangkan saudara Yance yang di PAW lewat SK gubernur tersebut tidak memenuhi unsur dalam pasal 112 (1) tersebut,” kata Andel yang dibenarkan rekanya Usman Juntak.
Hal lain, lanjut Andel, PAW terhadap Yance juga bertentangan dengan UU Pemilu dimaksud, dimana PAW tidak sesuai nomor urut sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 112 (2) bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh calon pengganti dari daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 yang mengharusnya nomor urut dibawahnya.
“Sedangkan Yance di-PAW dengan saudara Drs. Suwarjo yang nomor urut 4. Harusnya kalau memang di-PAW mengapa tidak nomor urut 2, orangnya juga ada kok,” tanya Andel.
Atas dasar fakta-fakta sebagaimana disyaratkan UU Pemilu, Andel yakin klaenya berada di jalur yang benar dengan mendaftarkan kasus tersebut ke PTUN. “Ya harapan kita PTUN mengabulkan permohonan kita dengan mengugurkan SK tersebut,” kata Andel lagi.
Sebagaimana diketahui, dalam pemilu legislatif 2004 lalu telah mengantarkan Drs. Paulus Yance duduk di kursi DPRD Kapuas Hulu dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). Entah bagaimana, dalam perjalananya ia lalu di PAW dengan nomor urut 4 atas nama Drs. Suwarjo yang tertuang dalam SK Gubernur nomor 1075, tanggal 27 Desember 2007, yang ditandatangani oleh H Usman Ja’far.□
Soal Pansus Ijasah Wagub
Dewan Tidak Percaya Polisi?
Oleh: Tanto Yakobus
Sehari setelah fraksi di DPRD Provinsi Kalbar menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) terhadap dugaan ijasah palsu wakil gubernur Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM, beragam tanggapan masyarakat. Salahsatunya datang dari praktisi hukum, Andel SH.
“Mempelajari dan menyimak maksud pembentukan pansus oleh DPRD Provinsi, terkait dugaan ijasah palsu wagub, saya jadi bertanya apa belum cukup keterangan pihak kepolisian dalam hal ini Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Zaenal Abidin Ishak melalui Direktur Reskrim Polda Kalbar, Kombes Pol Drs. Anang Pratanto, bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan polisi tidak ditemukan indikasi ijasah palsu,” kata Andel di kantornya, Jalan Johan Pontianak Kota.
Andel menambahkan, bila pansus tetap dibentuk, maka sama saja DPRD tidak mempercayai aparat hukum dalam hal ini polisi yang punya kewenangan untuk menyelidiki hal-hal yang mencurigakan.
“Pansus tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, karena itu ranah hukum. Sementara polisi yang punya kewenangan untuk itu, telah pula melakukan penyelidikan, bahkan yang bersangkutan (wagub) telah mereka periksa sampai ke pihak-pihak terkait,” kata Andel yang mengaku mengikuti kasus ini lewat media masa.
Kalau tidak salah kata Andel, terkait laporan saudara Effendi, SE selaku masyarakat maupun LSM kepada DPRD Provinsi maupun Polda, aparat kepolisian dalam hal ini Polda telah meresponnya dengan melakukan penyelidikan.
“Dan hasil penyelidikan itu telah dipublikasikan pihak Polda ke publik lewat keterangan pers yang mereka lakukan akhir Desember 2007 lalu. Kapolda tegas bahwa tidak ada masalah dengan ijasah wagub tersebut,” kata Andel mengingatkan.
Sebagai praktisi hukum Andel menyarankan agar wagub juga menggunakan haknya. “Secara pribadi maupun kelembagaan wagub dilindungi oleh hukum, maka ia berhak melaporkan setiap orang atau para pihak yang memberikan keterangan palsu yang menyudutkan pribadi wagub,” kata Andel.
Sebab selain sudah dilakukan penyelidikan oleh polisi, terhadap keabsahan ijasah tersebut telah pula dilakukan verifikasi oleh KPU. “KPU juga aparat negara yang punya kewenangan untuk memverifikasi segala sesuatu sebagai syarat pencalonan, termasuklah ijasah yang dituduh palsu itu,” katanya.
Terkait pansus, Andel malah mempertanyakan; mengapa Dewan tidak membuat pansus listrik yang sering padam? Minyak tanah dan gas elpiji yang langka? Atau jalan yang berlubang yang berlangsung dari tahun ke tahun tak pernah tuntas? “Jalan Kapuas Hulu yang baru saja dibangun dengan uang negara, sekarang sudah putus, itu sangat layak dipansus karena menyangkut orang banyak,” saran Andel.
“Jadi kondisi kita sekarang, jangan kita terjebak hal-hal yang politis, marilah bersama-sama membangun Kalbar kedepan dengan memberikan kesempatan kepada pemimpin baru. Jangan belum apa-apa konsentrasi mereka sudah diganggu,” tambah Andel.
Sementara itu, Direktur Reskrim Polda Kalbar, Kombes Pol Drs. Anang Pratanto dalam keterangan persnya pada 17 Desember 2007 lalu, di Mapolda mengatakan, dugaan ijasah palsu milik Christiandy sementara ini tidak terbukti.
Kesimpulan itu setelah hasil penyediikan yang dilakukan Polda, mulai dari tempat Christiandy bersekolah, tata usaha dan administrasi, serta mewawancarai teman sekelasnya baik dari sekolah dasar (SD), SMP dan SMA. Kepada petugas yang melakukan penyelidikan, teman-temannya membenarkan Christiandy pernah bersekolah sesuai dengan ijazahnya.
“Jika dikatakan pemalsuan harusnya setahun sebelum pemilihan, tetapi ini kan terjadi di tahun 1984,” tegas Anang seraya mengatakan, Polda siap mengklarifikasi jika memang diminta untuk itu.
Sebagaimana diketahui, rapat paripurna DPRD Provinsi, Kamis (17/1) lalu mayoritas fraksi menyepakati pembentukan pansus dugaan ijasah palsu wagub. Dari delapan faksi, hanya dua fraksi yang menolak pansus, yakni Fraksi Pemberdayaan Daerah dan Fraksi Demokrat.
Pansus itu sendiri dibentuk sebagai respon dari laporan Effendi,SE dari Fron Komunitas Indonesia Satu (FKI1) yang melaporkan dugaan ijasah palsu yang digunakan oleh Christiandy Sanjaya untuk maju sebagai wagub dalam pemilu gubernur Kalbar pada 15 November 2007 lalu. FKI1 tidak hanya melaporkannya ke DPRD, tapi juga ke Polda Kalbar. Namun pihak Polda sudah melakukan penyelidikan sesuai laporan Effendi dan kawan-kawan tersebut.□
GAMKI Minta Semua Dinas Diaudit
Oleh: Tanto Yakobus
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Kalimantan Barat, meminta gubernur baru, Drs. Cornelis, MH dan Wagub, Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM mengaudit semua dinas dan badan yang ada di lingkungan Pemprov Kalbar.
“Audit itu bukan semata untuk mencari kesalahan dan kelemahan saja, tapi supaya tahu kondisi dan posisi keuangan yang ada Pemprov terutama terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2007. Jadi karena keduanya pejabat baru, harus tahu mana proyek lanjutan dan mana yang sudah lelesai,” kata Ketau GAMKI Kalbar, Irenius Kadem, SH, usai menyaksikan upacara pelantikan gubernur dan wakil gubernur oleh Mendagri, Mardiyanto di gedung DPRD, Senin (14/1) lalu.
Jadi lanjut Irenius, karena ada tuntutan kepada Cornelis dan Christiandy agar mengelola pemerintahan secara transparan, maka langkah awal yang harus ditempuh keduanya mau tak mau mengaudit dulu dinas-dinas yang ada, terutama menyangkut proyek yang mana yang selesai dan mana yang harus dilanjutkan. “Tentu dalam audit itu ada kemungkinan temuan-temuan, dan yang mengaudit harus dari lembaga independen,” katanya.
Pun demikian dengan APBD 2008 yang sudah ketok palu, perlu kejelasan terutama apakah ada ada yang sudah digunakan atau belum. “Untuk tahun pertama menjabat gubernur Kalbar, Cornelis dan Christiandy tidak bisa berbuat banyak, karena mereka harus melaksanakan APBD 2008 yang sudah di-Perda-kan itu. Singkat kata, mereka melanjutkan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah (gubernur) sebelumnya,” ulas Iren—yang juga berprofesi sebagai penasehat hukum tersebut.
Jadi masyarakat, kata Iren, untuk tahap awal ini jangan banyak berharap dengan Cornelis-Christiandy, terutama menyangkut visi-misi keduanya, sulit merealiasi visi misi mereka karena bagaimana pun terkait APBD yang telah diketok palu tersebut.
“Ya kita bisa lihat pada tahun berikutnya (2009), itu baru bisa menerapkan visi misi sesuai kemampuan ABPD Kalbar, tentu harus ada dukungan dari dewan,” kata Iren.
Iren juga menyinggung soal rumor APBD 2008 sudah terpakai, nah untuk menjawab rumor tersebut perlu audit,” katanya berulang-ulang.
Sebab jangan sampai di belakang hari ada tuduhan pak Cornelis yang menghabiskan uangnya, sementara beliau hanya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. “Jadi jangan ada istilah orang menikmati isinya, kita hanya kebagian cuci piring,” ingatnya.
Demikian juga dengan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), sebagai masyarakat harus mengontrol pemanfaatannya.□
Jadi Bupati Tak Mesti Lewat Partai
Revisi Terbatas UU 32
Oleh: Tanto Yakobus
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah berlangsung selama ini masih dinilai belum aspiratif, itu karena masih ada figur yang layak, tapi gagal maju lantaran ada mekanisme partai. Nah, kedepan peluang calon perorangan atau independen untuk maju menjadi kepala daerah terbuka lebar setelah DPR-RI menggodok rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas UU nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah.
Nah revisi terbatas terhadap UU 32 itu, salah satu butir yang dibahas adalah memberi peluang bagi calon perorangan untuk ikut baik pemilihan presiden, gubernur maupun bupati atau walikota.
Pembahasan perubahan tersebut dapat dikatakan sudah rampung, tinggal menunggu persetujuan presiden untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI menjadi UU.
“Walau di kalangan anggota DPR sendiri masih terjadi perdebatan atas rancangan UU baru sebagai revisi atas UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, tapi yang prinsip tidak ada persoalan lagi,” ungkap anggota Komisi II DPR-RI daerah pemilihan Kalbar, Drs. Agustinus Clarus, M.Si saat menghadiri pelantikan gubernur dan wakil gubernur Kalbar yang baru, Drs. Cornelis, MH dan Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM,Senin lalu.
Dengan adanya revisi tersebut diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD’45, yakni mampu mendorong lahirnya kepemimpinan di daerah yang dinamis dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan dan kepastian hukum dalam sistem NKRI.
Selain itu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel, sesuai aspirasi masyarakat hasil pemilihan yang secara terbuka bagi seluruh warga bangsa.
“Dasar hukum dilakukan revisi terhadap UU 32 tersebut adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan perlu dilakukan penyesuaian,” ungkapnya.
Namun lanjut Clarus yang lebih mendasar dari perubahan UU 32 itu adalah pada ketentuan pasal 1 angka 20 diubah, diantaranya angka 19 dan angka 20, disisipkan dua angka yakni angka 19a dan 19b yang berbunyi sebagai berikut: 19a. Calon partai politik adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 19b. Calon perseorangan adalah pasangan calon yang diajukan oleh sejumlah orang.
Kemudian pasal lain adalah pasal 59 (1), peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: pertama partai politik atau gabungan partai politik; dan atau calon perseorangan.
Lebih lanjut Clarus menjelaskan, calon perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) hurup b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
“Bila provinsi dengan jumlah penduduk satu juta, maka calon harus didukung sekurang-kurangnya 15%. Tiga juga harus didukung 13% atau lebih dari 9 juta jiwa calon mesti didukung 7%,” urai Clarus.
Sedangkan untuk bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota, apabila jumlah penduduk dalam satu kabupaten atau kota 100 ribu jiwa, maka calon perorangan harus mendapat dukungan 15%. Bila penduduk 200 ribu jiwa, maka calon perorangan harus mendapat dukungan 13%. “Bila penduduk satu kabupaten atau kota berjumlah 1 juta jiwa, maka calon perorangan harus mendapat dukungan 3%. Nah, revisi terbatas tersebut memberi harapan bagi calon perorangan untuk bertarung di pilkada, tapi itu masih dalam pembahasan,” jelasnya.
Selain mendapat dukungan warga, calon perorangan juga harus menitipkan uang jaminan dalam bentuk rekening khusus (escrow account). Uang jaminan untuk calon gubernur atau wakil gubernur sebesar Rp200 juta untuk penduduk sebesar satu juta jiwa. Bila penduduknya lebih dari 3 juta, maka uang jaminan sebesar Rp1,4 miliar.
Demikian juga dengan calon perorangan untuk menjadi bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Mereka harus menitipkan uang di rekening khusus. “Bila penduduknya 100 ribu, maka uang jaminan sebesar Rp50 juta. Bila penduduknya lebih dari 1 juta, maka uang jaminan bisa mencapai Rp350 juta,” kata Clarus tanpa merinci lebih detail revisi dimaksud.
Sedangkan dukungan masyarakat untuk calon perorangan bisa berupa fotokopi KTP atau identitas lainnya. “Mengenai rekening tadi, tidak boleh digunakan calon hingga penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,” jelasnya.
Uang jaminan tersebut menjadi milik pemerintah daerah apabila pasangan calon perseorangan mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPUD sebagai pasangan calon atau jumlah perolehan suaranya kurang dari 25% dukungan sebagaimana dimaksud ayat (2a) dan ayat (2b).
“Nah, walau ada kemudahan-kemudahan yang tengah dibahas dalam perubahan UU 32 tersebut, namun ada juga yang memberatkan calon perseorangan, terutama soal uang jaminan tersebut,” katanya.
Terkait dengan pelaksanaan pilkada di lima kabupaten/kota di Kalbar tahun 2008 ini, menurut Clarus, merujuk pada revisi terbatas UU 32, kemungkian sudah pakai UU hasil revisi tersebut. “Bila teman-teman di DPR sepakat, saya kita bisa dikejar. Sebetulnya drafnya sudah rampung dibahas cuma tinggal pengesahan saja,” ungkapnya.
Dengan adanya revisi terbatas UU 32, bukan berarti peran partai politik dibatasi, partai politik tetap berperan dalam menentukan calon yang akan maju baik untuk menjadi presiden, gubernur maupun bupati atau walikota. “Revisi ini semata-mata kita ingin mengakomodir aspirasi masyarakat terkait banyak figur yang layak tapi tidak bisa dicalonkan lewat mekanisme partai, dan perubahan terbatas ini jawabnya,” kata Clarus lagi.□
Siang Ini Mendagri Lantik Cornelis
Oleh: Tanto Yakobus
“Sore nanti sekitar jam 3 saya dan rombongan Mendagri mendarat di bandara Supadio Pontianak. Kami pakai pesawat kenegaraan dari Jakarta. Tolong Borneo Tribune datang meliput kami lewat VIP,” bunyi pesat singkat lewat SMS dari Agustinus Clarus yang masuk ke hand phone saya, Minggu (13/1) pagi kemarin.
Selain Agustinus Clarus, turut dalam rombongan Mendagri, Mardiyanto adalah Soetardjo Suryoguritno yang juga wakil ketua DPR-RI. Selain di DPR, Mbah Tardjo—demikian ia disapa, juga sebagai fungsionaris DPP PDI Perjuangan.
Dengan kehadiran Mendagri, dipastikan pelantikan Drs. Cornelis, MH sebagai Gubernur Kalbar dan Drs.Christiandy Sanjaya, SE, MM sebagai Wakil Gubernur Kalbar bakal berjalan mulus sesuai rencana yang telah ditetapkan KPU Provinsi Kalbar, yakni pada tanggal 14 Januari 2008.
Mendapat SMS dari Bang Agus—begitu dia biasa saya sapa—yang juga duduk di Komisi II DPR-RI, saya lalu meluncur ke pendopo gubernuran untuk melihat kesiapan pelantikan. Benar saja, di pendopo belasan petugas tengah mendekorasi ruangan maupun lingkungan pendopo dengan berbagai hiasan yang menandakan bakal ada kegiatan besar.
Tampak juga sejumlah orang yang membenahi taman dan memasang umbul-umbul dengan berbagai ukuran. Di sisi belakang, sudah terpajang papan stereoform (gabus, red) ucapan selamat atas pelantikan Cornelis dan Christiandy sebagai gubernur dan wakil gubernur dari sejumlah relasi maupun perusahaan dan instansi. Namun papan gabus itu masih disusun rapi di samping bangunan pendopo.
Sejumlah pekerja lainnya tampak sibuk di Jalan Karvin. Ada belasan orang tengah mendekorasi sebuah truk besar (lori) yang menyerupai sampan (motor Bandung) yang lazim dijumpai di Sungai Kapuas. Sejak dulu hingga sekarang, motor Bandung digunakan sebagai alat transportasi barang maupun orang yang melayani rute Pontianak-Kapuas Hulu. Rencananya motor Bandung tersebut akan ditumpangi oleh Cornelis dan Christiandy dan keluarganya menuju gedung DPRD dan balik kembali ke pendopo. Ini salah satu acara adat dan budaya yang ditampilkan.
Lalu ada juga pekerja lainnya yang tengah mempersiapkan perahu Lancang Kuning. Rencananya, perahu Lancang Kuning ini akan membawa Usman Ja’far dan LH Kadir yang akan melepas masa jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.
“Saya tidak tahu persis seperti apa bentuk acaranya, tapi rencananya baik gubernur baru maupun yang lama akan menggunakan dua jenis perahu itu menuju tempat upacara pelantikan di gedung DPRD Kalbar,” ungkap SM Kaphat yang tampak sibuk brifing dengan petugas di Jalan Karvin, Minggu siang.
Tapi hingga menjelang sore, saya tidak menemukan perahu Lancang Kuning yang kabarnya dibuat oleh petugas dari Kantor Gubenur. Yang ada hanya perahu jenis motor Bandung yang tengah didekorasi di Jalan Karvin dan sorenya dipindahkan ke halaman Graha Korpri, Jalan Veteran.
Di rumah betang, berlangsung rapat kordinasi antara aparat kepolisian dengan panitia internal pasangan Cornelis-Christiandy. Rapat tersebut terkait pengamanan pelaksanaan upacara maupun pengerahan massa yang ingin menyaksikan pelantikan tersebut.
“Saya minta setiap massa dari kabupaten/ kota yang datang ke Pontianak harap berkoordinasi dengan petugas yang telah ditunjuk sesuai kabupaten/kota masing-masing. Kordinasi itu penting untuk menghindari kekacauan,” pinta kordinator massa tingkat provinsi, Makarius Sintong, saat memimpin rapat koordinasi dengan pihak kepolisian, kemarin.
Dari aparat kepolisian dihadiri petugas baik dari Polda maupun Poltabes Pontianak. Termasuk petugas dari Satlantas dan petugas dari dinas perhubungan.
Mereka saling berkoordinasi menyangkut pengamanan mulai dari penertiban saat pengerahan massa, perparkiran hingga mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan.
Untuk pelantikan ini, ada utusan yang datang dari masing-masing kabupaten/kota se-Kalbar. Jumlah mereka beragam pula, bahkan ada sampai ratusan orang. “Dari kabupaten Kapuas Hulu sudah sampai sebanyak 120 orang, sekarang mereka sudah ada di penginapan Graha Korpri,” ungkap Frederik Kuyah yang menjadi kordinator massa Kapuas Hulu.
Namun di tengah tingginya antusiasme masyarakat yang hendak menyaksikan pelantikan itu, ada tidak sedikit yang mengeluhkan tidak mendapat undangan. “Saya belum dapat undangan, saya malas datang kalau tidak ada undangan,” ungkap Iman Kalis yang juga salah seorang Jurkam Cornelis-Christiandy di sela-sela rapat panitia internal di betang kemarin.
Hal yang sama diakui SM Kaphat, dia diundang kapasitasnya selaku mantan wakil ketua DPRD Provinsi Kalbar. “Kabarnya undangan untuk tim pak Cornelis hanya 80 buah saja, mana cukup kita sebanyak ini. Harusnya pihak DPRD dalam hal ini Sekwan pasang tenda dengan layar monitor di halaman gedung dewan biar masyarakat bisa menyaksikan jalannya pelantikan dari luar gedung saja,” kata Kaphat.
Sesuai protokoler
Upacara seremonial pelantikan gubernur dan wakil gubernur baru tidak ada yang aneh, semua berjalan sesuai protokoler yang ada.
“Ya besok Mendagri atas nama Presiden RI melantik gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan aturan yang ada, kan sudah ada protokolernya,” ungkap Agustinus Clarus yang ditemui mendampingi Mendagri dan rombongan saat ramah-tamah di pendopo tadi malam.
Dalam ramah tamah itu, tampak Sekda Kalbar, Syakirman, para kepala dinas dan badan di lingkungan Pemprov Kalbar. Selain pejabat, tampak pula sejumlah pengusaha dan tamu undangan lainnya yang hadir makan malam bersama Mendagri.
Untuk lancarnya pelantikan, polisi memberlakukan penjagaan ekstra ketat. Yang boleh masuk ke tempat acara, mereka yang mengenakan kartu kenal yang dikeluarkan pihak Sekwan saja. Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan jelannya pelantikan bisa dari rumah saja, lewat siaran langsung TVRI Pontianak.
Pengamanan berlapis aparat kepolisian tersebut, diback-up aparat TNI, Satpol PP maupun satgas dari PDI Perjuangan dan tim panitia internal Cornelis.
Usai pelantikan, ada acara syukuran. Dua hari berikutnya ada pesta rakyat yang digelar di pendopo. Pesta rakyat ini sebelumnya dilakukan misa syukur yang juga dilangsungkan di pendopo dihadiri langsung gubernur dan wakil gubernur beserta keluarga. ■
